Suara.com - PDI Perjuangan menyambut dengan tangan terbuka terkait wacana Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akan menyelenggarakan Pemilu 2024 dengan sistem proporsional tertutup.
Meskipun partainya mendukung rencana tersebut, tapi ternyata ada delapan partai politik lain di parlemen yang menolak rencana sistem Pemilu proporsional tertutup tersebut.
Delapan partai tersebut meliputi Partai Golkar, PKB, Partai Demokrat, PPP, Partai NasDem, PAN, dan PKS.
Akibat kukuh mendukung sistem proporsional tertutup, PDI Perjuangan pun menuai kritik tajam dari beberapa pihak.
Kekinian, politisi PDI Perjuangan Ahmad Basarah membongkar sepak terjang beberapa partai yang kini menolak wacana Pemilu tertutup. Anak buah Megawati Soekarnoputri ini membeberkan jika PKS dan Golkar pernah mendukung adanya sistem proporsional tertutup di masa lalu.
"Saya punya catatan politik, dinamika partai yang mendukung tertutup terbuka itu dalam catatan politik saya semenjak 4 periode ini saya di DPR," kata Basarah seperti dikutip Suara.com melalui tayangan tvOneNews pada Senin (9/1/2023).
"Ada pembahasan RUU Pemilu di 2012. Saat itu dalam catatan politik saya ada 3 parpol yang mendukung sistem tertutup, PDI Perjuangan, PKS, dan partainya Mas Doli [Golkar]," sambungnya.
Ia lantas mengungkapkan jika di tahun 2017, partai yang mendukung adanya sistem proporsional tertutup hanya tinggal PDI Perjuangan dan Partai Golkar.
"Kemudian di pembahasan RUU Pemilu 2017, tinggal PDI Perjuangan dan Golkar yang mendukung sistem tertutup," terang Basarah.
Ahmad Basarah lantas mengemukakan jika hal tersebut masuk dalam dinamika politik. Hal tersebut pun bukanlah sesuatu yang mengejutkan karena politik merupakan suatu yang dinamis.
"Jadi, kalau hari ini terjadi pandangan yang singkat itu kan sebuah dinamika politik karena memang politik itu sesuatu yang dinamis begitu," ujar Basarah.
Berita Terkait
-
PDIP Kukuh Dukung Sistem Proporsional Tertutup, Beda dengan 8 Parpol Lain, Elite Demokrat: Tetap Kawan Kami
-
8 Parpol Tolak Sistem Proporsional Tertutup, Pakar: Perlawanan Terbuka Pelemahan Demokrasi
-
'Kami Tak Ingin Demokrasi Mundur' Ini Poin Kesepakatan 8 Parpol Tolak Sistem Proporsional Tertutup
-
Empat Partai Kumpul Bareng KIB di Hotel, Ketum PAN Celetuk "Koalisi Baru Golkar"
-
PDIP Hormati Pertemuan 8 Parpol di Dharmawangsa, Sekjen: Bagian dalam Demokrasi
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Dicopot
Pilihan
-
Studi Banding Hemat Ala Konten Kreator: Wawancara DPR Jepang Bongkar Budaya Mundur Pejabat
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
Terkini
-
Suciwati: Penangkapan Delpedro Bagian dari Pengalihan Isu dan Bukti Rezim Takut Kritik
-
Viral Pagar Beton di Cilincing Halangi Nelayan, Pemprov DKI: Itu Izin Pemerintah Pusat
-
Temuan Baru: Brimob Dalam Rantis Sengaja Lindas Affan Kurniawan
-
PAN Tolak PAM Jaya Jadi Perseroda: Khawatir IPO dan Komersialisasi Air Bersih
-
CEK FAKTA: Isu Pemerkosaan Mahasiswi Beralmamater Biru di Kwitang
-
Blusukan Gibran Picu Instruksi Tito, Jhon: Kenapa Malah Warga yang Diminta Jaga Keamanan?
-
DPR Sambut Baik Kementerian Haji dan Umrah, Sebut Lompatan Besar Reformasi Haji
-
CEK FAKTA: Viral Klaim Proyek Mall di Leuwiliang, Benarkah?
-
Aktivis '98: Penangkapan Delpedro adalah 'Teror Negara', Bukan Kami yang Teroris
-
Menteri PKP Ara Minta Pramono Sediakan Rumah Tapak di Jakarta Pakai Aset Pemerintah