Suara.com - PDI Perjuangan menyambut dengan tangan terbuka terkait wacana Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akan menyelenggarakan Pemilu 2024 dengan sistem proporsional tertutup.
Meskipun partainya mendukung rencana tersebut, tapi ternyata ada delapan partai politik lain di parlemen yang menolak rencana sistem Pemilu proporsional tertutup tersebut.
Delapan partai tersebut meliputi Partai Golkar, PKB, Partai Demokrat, PPP, Partai NasDem, PAN, dan PKS.
Akibat kukuh mendukung sistem proporsional tertutup, PDI Perjuangan pun menuai kritik tajam dari beberapa pihak.
Kekinian, politisi PDI Perjuangan Ahmad Basarah membongkar sepak terjang beberapa partai yang kini menolak wacana Pemilu tertutup. Anak buah Megawati Soekarnoputri ini membeberkan jika PKS dan Golkar pernah mendukung adanya sistem proporsional tertutup di masa lalu.
"Saya punya catatan politik, dinamika partai yang mendukung tertutup terbuka itu dalam catatan politik saya semenjak 4 periode ini saya di DPR," kata Basarah seperti dikutip Suara.com melalui tayangan tvOneNews pada Senin (9/1/2023).
"Ada pembahasan RUU Pemilu di 2012. Saat itu dalam catatan politik saya ada 3 parpol yang mendukung sistem tertutup, PDI Perjuangan, PKS, dan partainya Mas Doli [Golkar]," sambungnya.
Ia lantas mengungkapkan jika di tahun 2017, partai yang mendukung adanya sistem proporsional tertutup hanya tinggal PDI Perjuangan dan Partai Golkar.
"Kemudian di pembahasan RUU Pemilu 2017, tinggal PDI Perjuangan dan Golkar yang mendukung sistem tertutup," terang Basarah.
Ahmad Basarah lantas mengemukakan jika hal tersebut masuk dalam dinamika politik. Hal tersebut pun bukanlah sesuatu yang mengejutkan karena politik merupakan suatu yang dinamis.
"Jadi, kalau hari ini terjadi pandangan yang singkat itu kan sebuah dinamika politik karena memang politik itu sesuatu yang dinamis begitu," ujar Basarah.
Berita Terkait
-
PDIP Kukuh Dukung Sistem Proporsional Tertutup, Beda dengan 8 Parpol Lain, Elite Demokrat: Tetap Kawan Kami
-
8 Parpol Tolak Sistem Proporsional Tertutup, Pakar: Perlawanan Terbuka Pelemahan Demokrasi
-
'Kami Tak Ingin Demokrasi Mundur' Ini Poin Kesepakatan 8 Parpol Tolak Sistem Proporsional Tertutup
-
Empat Partai Kumpul Bareng KIB di Hotel, Ketum PAN Celetuk "Koalisi Baru Golkar"
-
PDIP Hormati Pertemuan 8 Parpol di Dharmawangsa, Sekjen: Bagian dalam Demokrasi
Terpopuler
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Beda Cushion Wardah Colorfit Hijau dan Krem: Intip Harga, Kandungan, dan Manfaatnya
Pilihan
-
Raffi Ahmad Terseret Kasus Suap Impor, Padahal Cuma Basa-basi Titip Barang ke PT Blueray
-
Haji Bolot Dikabarkan Terkena Serangan Jantung, Posisi Masih di Rumah Sakit
-
Derita Masyarakat RI Bertambah Kini Harga Pertamax Naik, Apa yang Harus Dilakukan?
-
Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
-
Namanya Terseret Isu Dugaan Korupsi BGN, Yahya Golkar: Semua Anggota Komisi IX DPR Tak Terlibat!
Terkini
-
Daftar Bansos Kini Tak Bisa Asal, Kemensos Bisa Cek Kendaraan, Listrik hingga Aset Tanah
-
Pramono Minta Daerah Penyangga Ikut Tanggung Beban Transjabodetabek, Minimal Benahi Halte
-
Bukan Hanya Soal Suhu: Apa yang Membuat Hutan Bumi Menyerap Lebih Banyak Karbon?
-
Wamendagri Ribka Tegaskan Komitmen Kawal Percepatan Pembangunan KSPEAN Papua Selatan
-
Segera Lepas Dolar Anda! Dasco Wanti-wanti Agar Tak Rugi Minggu Depan
-
Disperindag Gelar WIITEX 2026: Perkuat Posisi Produk Teh, Kopi, dan Kakao Jabar di Pasar Global
-
Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
-
Mengapa Krisis Iklim Tak Selesai Saat Dunia Capai Net-Zero Emission? Studi Ungkap Penjelasannya
-
504 Kepala Daerah Korup Sejak 2005, Mengapa Dana Banpol Tak Mampu Memperbaiki Kualitas Politik?
-
Menaker Serahkan Dokumen Ratifikasi Konvensi ILO 188 ke Dirjen ILO, Wujudkan Pesan Presiden Prabowo