Honor Panwaslu Desa 2024 dan Gaji PPS Naik Tajam, Bisakah Cegah Praktik Politik Uang?

Suara.com - Jabatan panitia dan pengawas Pemilu 2024 mengalami kenaikan gaji signifikan. Kenaikan ini terlihat pada beberapa posisi, seperti honor Panwaslu Desa 2024 hingga gaji PPS.

Berapa honor Panwaslu Desa 2024 terbaru? Untuk tingkat kelurahan atau desa, panitia pengawas pemilu 2024 bisa mendapat gaji Rp 1.100.000 per bulan.

Sementara gaji Ketua Panwascam 2024 sebesar Rp 2.200.000 per bulan. Lalu untuk anggota Panwascam mendapat gaji Rp 1.900.000 per bulan.

Honor ini mengalami peningkatan sekitar 300 ribu dari periode sebelumnya. Sebab, gaji Ketua Panwascam tahun 2019 adalah Rp 1.850.000 dan anggotanya adalah Rp 1.650.000 per bulan.

Ketentuan honor Panwaslu Desa Pemilu 2024 terbaru ini diatur dalam Surat Menkeu nomor 5/5715/MK.302/2022. Dalam aturan tersebut dirincikan beberapa gaji atau honor panwaslu untuk beberapa jabatan. Diantaranya:

• Gaji Panwaslu Kecamatan Pemilu 2024, jabatan Ketua, naik menjadi Rp 2,2 juta dari sebelumnya Rp 1.850.000 per bulan (Pemilu 2019)
• Gaji Panwaslu Kecamatan Pemilu 2024, jabatan anggota, naik menjadi Rp 1,9 juta dari sebelumnya Rp 1.650.000 per bulan
• Gaji Kepala Sekretariat Panwaslu Pemilu 2024 Kecamatan Rp 1.550.000, Pelaksana Teknis Rp 900.000 dan pelaksana teknis non PNS yakni Rp 1,5 juta.
• Gaji Panwaslu desa adalah Rp 1,1 juta per bulan
• Gaji pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Rp 750 ribu.
• Gaji PTPS (Pengawas Tempat Pemilihan Suara) dari Rp 650 ribu kini menjadi naik Rp 1 juta.

Kenaikan pun terjadi pada panitia pemilu 2024, baik pada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) maupun Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Berdasarkan situs info.pemilu.kpu.go.id, gaji ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebesar Rp 2.500.000. Sementara gaji anggota PPK adalah Rp 2.200.000 per bulan.

Lalu, gaji PPS untuk Pemilu 2024 sebesar Rp 1.500.000. Sementara anggotanya mendapat honor Rp 1.300.000 per bulan.

Hal ini membuat banyak orang ingin mendaftarkan diri sebagai Panwaslu Desa 2024. Saat ini, periode pendaftaran Panwaslu Desa untuk Pemilu 2024 dibuka pada 14 - 19 Januari 2023.

Baca Juga: Mahfud MD: Urusan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka atau Tertutup Itu Urusan Legislatif

Akan tetapi dengan meningkatnya gaji atau honor Panwaslu Desa 2024 tersebut, masyarakat masih bertanya-tanya apakah akan bisa mencegah praktik politik uang pada pemilu mendatang?

Pasalnya, salah satu tugas pengawas pemilu di tingkat kelurahan/desa adalah mencegah praktik politik uang. Berikut rincian tugas dan wewenang mereka.

Tugas Panwaslu Desa/Kelurahan

Dikutip dari ponorogo.bawaslu.go.id, tugas Panwaslu Desa 2024 sesuai Pasal 108 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah:

- Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kelurahan/desa, yang terdiri atas:

1. Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap.
2. Pelaksanaan kampanye.
3. Pendistribusian logistik Pemilu.
4. Pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS.
5. Pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS.
6. Pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS.
7. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK.
8. Pergerakan surat tabulasi pengitungan suara dari tingkatTPS dan PPK.
9. Pelaksanaan penghitungan dan pemungu.tan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan.

- Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kelurahan/desa.

- Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini di wilayah kelurahan/desa.

- Mengawasi, memelihara dan merawat arsip berdasar jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

- Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah desa; dan Melasanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang Panwaslu Desa/Kelurahan

Selain itu, Panwaslu Desa 2024 juga memiliki beberapa wewenang. Hal ini diatur dalam Pasal 109 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu:

1. Menerima dan menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai Pemilu kepada Panwaslu Kecamatan.
2. Membantu meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu.
3. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Panwaslu Desa/Kelurahan

Adapun kewajiban Panwaslu Desa 2024 pun telah diatur dalam Pasal 110 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu:

1. Menjalankan tugas dan wewenangnya dengan adil.
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas TPS.
3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan.
4. Menyampaikan temuan dan laporan pada Panwaslu Kecamatan mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di wilayah kelurahan.
5. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.

Mari kita awasi jalannya Pemilu 2024 nanti. Apakah kenaikan honor Panwaslu Desa 2024 hingga gaji PPS bisa mencegah praktik politik uang.