Suara.com - Terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Nopriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, Putri Candrawathi telah mendapatkan tuntutan jaksa penuntut umum, yakni 8 tahun penjara.
Tuntutan itu dianggap terlalu ringan, terlebih Putri Candrawathi dianggap sebagai salah satu aktor utama dalam kasus tersebut selain Ferdy Sambo.
Karena itulah sikap jaksa terhadap Putri Candrawathi dipertanyakan, termasuk oleh keluarga Brigadir J sebagai korban.
Bahkan ada sejumlah sikap dan penyataan jaksa penuntut umum yang dinilai telah menyakiti pihak keluarga Brigadir J karena dianggap tidak berpihak pada korban.
Apa saja sikap jaksa tersebut? Berikut ulasannya.
Tuntut 8 tahun penjara
Pada sidang tuntutan kasus pembunuhan Brigadir J yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Rabu (18/1/2023), jaksa penuntut umum (JPU) menuntut Putri Chandrawathi dengan hukuman 8 tahun penjara.
Tuntutan tersebut langsung mendapatkan respons dari pengacara keluarga Brigadir J, Kamaruddin Simanjuntak.
Ia menyebut JPU tidak berlaku adil dalam menjatuhi hukuman kepada para terdakwa, termasuk Putri Candrawathi.
Baca Juga: Kesimpulan JPU Dinilai Janggal, Kamaruddin Simanjuntak Minta Jaksa Agung Buka Suara: Publik Kecewa!
Menurut dia, Putri layak diberikan hukuman yang jauh lebih tinggi, yakni 20 tahun atau bahkan seumur hidup.
Sebab menurut Kamaruddin, Putri Candrawathi merupakan otak sekaligus biang kerok dalam kasus pembunuhan terhadap Brigadir J.
"Putri otak dan biang kerok permasalahan ini hanya dituntut 8 tahun sama dengan RR dan KM. Seharusnya mereka itu dituntut 20 tahun atau seumur hidup," ujarnya.
Jaksa nilai Putri Candrawathi sopan
Selain tuntutan hukum yang dinilai terlampau ringan, sikap JPU lainnya yang bisa dianggap menyakitkan keluarga Brigadir J adalah perimbangan jaksa dalam memberikan tuntutan kepada Putri Candrawathi.
Dalam pembacaan tuntutan, jaksa menyebut salah satu pertimbangan memberikan tuntutan 8 tahun penjara adalah karena selama persidangan, jaksa menilai Putri sopan.
Berita Terkait
-
Kesimpulan JPU Dinilai Janggal, Kamaruddin Simanjuntak Minta Jaksa Agung Buka Suara: Publik Kecewa!
-
Ajukan Tuntutan 12 Tahun Penjara untuk Bharada E, Ekspresi JPU Jadi Pertanyaan
-
Kejagung Soal Sidang Pembunuhan Yosua: Jangan Terlalu Banyak Opini-opini Dilemparkan, Ini Penegakan Hukum!
-
Kejagung Jelaskan Alasan Richard Eliezer Dituntut 12 Tahun Sementara Putri Candrawathi Hanya 8 Tahun
-
Tinggi Rendahnya Tuntutan Terdakwa Pembunuhan Berencana Brigadir J Melalui Pertimbangan
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 5 HP Murah RAM 8 GB Memori 256 GB untuk Mahasiswa, Cuma Rp1 Jutaan
- Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
- 5 Sunscreen Terbaik Mengandung Kolagen untuk Usia 50 Tahun ke Atas
- 8 Lipstik yang Bikin Wajah Cerah untuk Ibu Rumah Tangga Produktif
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Kementerian PU Tingkatkan Kapasitas Petugas Pelayanan Publik
-
Bukan Cuma Guru Ngaji, Ketua Kelompok Pengajian di Jember Kini Dapat Uang Insentif
-
Siswa Mengadu soal Perundungan di Sekolah, Wagub Rano Karno Janji Usut Tuntas
-
Mendagri Harap Karang Taruna Jadi Motor Penggerak Perubahan Desa
-
Tak Terima Jadi Tersangka, Kakak Hary Tanoe Kembali Ajukan Praperadilan Lawan KPK
-
Hadiri Acara 50 Tahun Kemerdekaan Republik Angola, Mendagri: Kehormatan Besar bagi Rakyat Indonesia
-
KUHAP Baru Disahkan, Ahli Peringatkan 'Kekacauan Hukum' Januari 2026: 25 Aturan Pelaksana Belum Siap
-
Kasus Kekerasan di Jakarta Melonjak, Anak-anak Jadi Korban Paling Dominan
-
LBH Jakarta Tegaskan Judicial Review KUHAP Bisa Menegasikan Marwah MK
-
KUHAP Disahkan, Masyarakat Sipil Desak Prabowo Terbitkan Perppu Pembatalan