Ia mengatakan ada tiga kriteria yang diperlukan bagi cawapresnya. Yakni, membantu pemenangan, stabilitas koalisi, dan efektivitas pemerintahan. Ia tak menyebut nama karena menurutnya akan muncul sendiri.
Terbaru, AHY meminta kepada para elite PKS untuk tidak memaksakan Aher menjadi cawapres dari Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang. Menurutnya, capres sendiri yang seharusnya memilih.
"Ketika kelak mendapatkan amanah untuk menjalankan roda pemerintahan. Bukan ‘kawin paksa’," kata AHY dalam keterangan tertulis, Kamis (26/1/2023).
"Untuk itu, Demokrat akan mengajak PKS agar menyerahkan keputusan cawapres kepada capres yang kita usung. Dengan demikian, tiga partai memiliki kesetaraan yang sama dalam koalisi,"sambungnya.
PKS melalui juru bicaranya, Muhammad Kholid langsung menanggapi pernyataan AHY. Ia mengatakan tidak ada paksaan bagi Aher untuk maju sebagai cawapres. Lebih lanjut, pembahasan calon pendamping Anies bersama NasDem dan Demokrat selalu berjalan dinamis.
Demokrat Resmi Dukung Anies
AHY akhirnya menegaskan Partai Demokrat resmi mendukung Anies Baswedan untuk menjadi bakal capres. Ia lantas mengajak NasDem dan PKS segera mendeklarasikan Koalisi Perubahan dan membuat sekretariat bersama.
"Bagi Demokrat, Mas Anies adalah tokoh perubahan dan perbaikan," ujar ujar AHY, Kamis (26/1/2023).
"Koalisi Demokrat, PKS, dan Nasdem dipersatukan oleh visi dan semangat yang sama, senasib dan seperjuangan, untuk mengemban amanah rakyat yang menginginkan perubahan dan perbaikan pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara," lanjutnya.
Baca Juga: Disebut Hanya Salahkan Anies, Janji Jokowi soal Banjir Lenyap Jika Jadi Presiden Disorot
Sikap NasDem saat ini
Terkait lawatan politik ke sekretariat bersama yang didirikan koalisi Partai Gerindra dengan PKB pada Kamis (26/1/2023), NasDem membuka suara. Disebutkan bahwa kunjungan itu hanya untuk silaturahmi dan memberi ucapan selamat.
"Hari ini NasDem berkunjung ke rumah perjuangan atau Sekber Gerindra-PKB. Tentu dateng hari ini pertama mengucapkan selamat kepada Gerindra dan PKB yang baru rayakan rumah baru," ujar Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem Ahmad Ali di Sekber Gerindra-PKB, Jakarta Pusat, Kamis (26/1/2023).
Lalu, ketika disinggung nasib penjajakan Koalisi Perubahan dengan PKS dan Demokrat, Nasdem mengatakan masih baik-baik saja. Ali bahkan mengaku mereka akan segera mendirikan sekber dalam waktu dekat.
"Kita berkunjung ke sini pasti banyak pertanyaan. Terus bagaimana dengan NasDem, PKS, Demokrat? Tetap berjalan baik-baik saja, sedang dalam berkomunikasi, doakan juga seperti Gerindra dan PKB segera untuk membuat sekber," katanya.
Kontributor : Xandra Junia Indriasti
Berita Terkait
-
Gerindra Akan Adakan Pertemuan Kembali Dengan Nasdem, Bagaimana Nasib PKS dan Demokrat?
-
CEK FAKTA: Kaesang Tolak Tawaran Gabung ke Demokrat Gegara Kasus Korupsi di Era SBY, Benarkah?
-
AHY Harga Mati? Elite Demokrat: Soal Bacawapres Kami Serahkan kepada Anies, Harapannya
-
Disebut Hanya Salahkan Anies, Janji Jokowi soal Banjir Lenyap Jika Jadi Presiden Disorot
-
NasDem Silaturahmi ke Gerindra dan PKB, Ada Kemungkinan Pindah Koalisi? Pengamat: Peluangnya Kecil
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional