Suara.com - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono merespon soal tingkat kemacetan di ibu kota yang sudah seperti sebelum pandemi, 2019 lalu. Hal ini berdasarkan laporan dari Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya.
Menurut Heru, masyarakat harus mengurangi budaya konsumtif membeli mobil. Volume kendaraan di jalanan ibu kota sudah terlalu banyak dan diharapkan tidak lagi ditambah.
"Jangan beli mobil banyak-banyak," ujar Heru di Kantor Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat (27/1/2023).
Selebihnya, Heru menyatakan pihaknya akan menjalankan program jangka pendek mengurangi kemacetan. Lewat Dinas Perhubungan DKI, pihaknya akan melakukan rekayasa lalu lintas dengan menutup jalur putar balik atau U-turn dan menambah jalan satu arah.
"Dishub dalam short time ini melakukan rekayasa-rekayasa titik-titik lokasi yang diperkirakan penyebab kemacetan. Contohnya menarik U-turn tidak terlalu banyak," ucapnya.
Selain itu, Dinas Bina Marga juga saat ini sedang melakukan pengerjaan penyambungan jalan yang terputus atau missing link. Dengan upaya ini, diharapkan kemacetan di Jakarta bisa berkurang.
"Termasuk Dinas Bina Marga mengaktifkan kembali diusahakan missing link itu dilaksanakan. Jadi jalan-jalan yang masih buntu itu bisa disambung kembali. Ya tidak serta Merta menyelesaikan kemacetan, minimal mengurangi," tuturnya.
Diberitakan sebelumnya, tingkat kemacetan di Jakarta mengalami kenaikan hingga di angka lebih dari 50 persen. Hal ini terjadi setelah pemerintah mencabut aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM.
Hal ini disampaikan Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif dalam rapat kerja Komisi B DPRD DKI. Ia mengatakan indeks kemacetan di Jakarta saat ini sudah mencapai lebih dari 50 persen pada 7.800 kilometer ruas jalan di Ibu Kota.
Baca Juga: NasDem Bantah Anies Penyebab Mangkraknya Sodetan Ciliwung: Dia Persiapkan, Pj Heru yang...
"Kita belum menghitung indeks kemacetan, tapi, perkiraan saya sejak akhir 2022 sudah di atas 50 persen. Ini menjadi perhatian kita bersama bagaimana situasi jakarta saat ini," ujar Latif, Selasa (24/1).
Sebagai perbandingan, ketika Jakarta belum menerapkan aturan pembatasan sosial karena pandemi Covid-19 di tahun 2019, indeks kemacetan di Ibu kota mencapai 53 persen. Artinya, kondisi lalu lintas Jakarta saat ini sudah menyamai tahun tersebut.
Bahkan, lembaga pemantau kemacetan asal Inggris, TomTom menempatkan Jakarta pada peringkat 10 kota termacet di dunia pada tahun 2019 lewat hasil surveinya.
"Tentunya kalau sudah di angka 50 persen sudah sangat mengkhawatirkan. Apalagi di angka 50 persen, di angka 40 persen, Jakarta itu sudah tidak aman," tuturnya.
Pada masa pandemi Covid-19 ketika penerapan PPKM diberlakukan, indeks kemacetan Jakarta tahun 2020 turun ke angka 36 persen. Begitu juga pada tahun 2021, angkanya kembali turun di angka 34 persen.
"Aktivitas masyarakat setelah pertengahan 2022, mulai Juli kemarin kita sudah merasakan sendiri aktivitas hampir sama di 2019," jelasnya.
Berita Terkait
-
NasDem Bantah Anies Penyebab Mangkraknya Sodetan Ciliwung: Dia Persiapkan, Pj Heru yang...
-
Heru Budi Minta Wali Kota Cari CSR untuk Bangun MCK Komunal Baru
-
Kasus Mahasiswa UI Ditabrak Eks Kapolsek Cilincing Di-SP3 karena Tersangka Tewas, Polda: Dia Meninggal karena Lalai
-
Ojol Demo Tolak ERP di Jakarta, Heru Budi Tak Banyak Komentar: Masih Jauh
-
Skywalk Kebayoran Lama Diresmikan! Pj Gubernur Minta Masyarakat Turut Menjaga
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan dari Suzuki, Ideal untuk Harian karena Fungsional
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- Apakah Habis Pakai Cushion Perlu Pakai Bedak? Ini 5 Rekomendasi Cushion SPF 50
- 5 Rekomendasi HP RAM 8GB Rp1 Juta Terbaik yang Bisa Jadi Andalan di 2026
- 7 Sepatu Nike Tanpa Tali yang Praktis dan Super Nyaman untuk Lansia
Pilihan
-
ASEAN Para Games 2025: Nurfendi Persembahkan Emas Pertama untuk Indonesia
-
Perbedaan Jaring-jaring Kubus dan Balok, Lengkap dengan Gambar
-
Rupiah Loyo, Modal Asing Kabur Rp 27 Triliun Sejak Awal Tahun
-
Izin Tambang Emas Martabe Dicabut, Agincourt Resources Belum Terima Surat Resmi dari Pemerintah
-
Hashim dan Anak Aguan Mau Caplok Saham UDNG, Bosnya Bilang Begini
Terkini
-
Drama Sidang Korupsi: Hakim Ad Hoc Walkout Tuntut Gaji, Kini Diperiksa KY
-
Antisipasi Jalan Rusak akibat Banjir, Dinas Bina Marga DKI Lirik Aspal 'Sakti' yang Bisa Serap Air
-
Pascabencana Bireuen, Mendagri Tito Tinjau Infrastruktur Jembatan
-
Keterlibatan TNI-Polri Jadi Petugas Haji 2026 Melonjak Drastis, Menhaj: Naik Hampir 100 Persen Lebih
-
Konflik Agraria Belum Usai, Legislator Gerindra Minta Pemerintah Buang Ego Sektoral demi Keadilan
-
Tunjangan Panitera Cuma Rp400 Ribu, DPR Peringatkan Bahaya: Kualitas Pengadilan Taruhannya!
-
MBG Bertransformasi: dari Piring Makan ke Jaring Pengaman Sosial
-
Mendikdasmen Abdul Mu'ti: Sekolah di Sumbar-Sumut Mulai Normal 100 persen, di Aceh Baru 95 persen
-
Mendagri Tito Karnavian Minta Kepala Daerah Perkuat Kualitas SDM
-
Ditekan Tarif Trump, Inggris Pastikan Tidak Akan Mengalah soal Greenland