5 Fakta di Balik Anggaran Kemiskinan Rp 500 Triliun Habis Buat Rapat di Hotel

Suara.com - Anggaran pengentasan kemiskinan senilai Rp 500 triliun yang tersebar di sejumlah kementerian dan lembaga disebut menguap tidak jelas kemana. Hal ini diungkapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas.

Menurutnya, sejumlah program penanganan kemiskinan tersebut tidak jelas penggunaannya dan hanya digunakan untuk rapat serta studi banding di hotel, sehingga tidak berdampak pada pengurangan angka kemiskinan di Indonesia.

"Saya sudah lapor ke Pak Presiden, hampir Rp 500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga, tapi ini tidak inline dengan target prioritas Pak Presiden karena K/L sibuk dengan urusan masing-masing," ujar Anas dalam acara sosialisasi di Hotel Grand Sahid Jaya pada Sabtu (28/1/2023) lalu.

Mengapa hal itu bisa terjadi? Dan kemana saja larinya dana tersebut? Berikut deretan faktanya.

Anggaran kemiskinan digunakan untuk rapat

MenPAN RB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan, anggaran pengentasan kemiskinan yang jumlahnya hingga Rp 500 triliun yang tidak jelas pengunaannya banyak dihabiskan pada akhir tahun.

Menurutnya, anggaran itu tidak digunakan secara langsung untuk mengurangi angka kemiskinan di masyarakat, melainkan dipergunakan untuk membuat acara seremonia belaka, seperti rapat di hotel dan studi banding tanpa ada kebijakan yang jelas.

"Kalau tidak ke depan ini akan berulang terus. Programnya kemiskinan tapi terserap di studi banding kemiskinan, banyak rapat-rapat tentang kemiskinan," jelasnya.

"Ini saya ulangi lagi menirukan Bapak Presiden dan banyak untuk program-program yang terkait studi-studi dan dokumentasi tentang kemiskinan sehingga dampaknya kurang," tuturnya.

Baca Juga: Viral Curhat Beasiswa Kuliah dari Pemerintah Tak Tepat Sasaran di TikTok

Tunjangan kinerja ASN terancam dipangkas

Menurut MenPAN Azwar Anar, kemampuan sebuak kementerian atau lembaga serta pemerintah daerah mengentaskan kemiskinan akan tercatat dan dimasukkan dalam komponen penilaian Reformasi Birokasi Tematik.

Jika diketahui angka kemiskinan tidak turun, maka aparatur sipil negara yang terlibat didalamnya terancam tidak mendapatkan peningkatan tunjangan kinerja.

"Maka tata kelolanya ini lah yang kita pelototin, bukan bantuannya. Perbaikan proses binsisnya, perbaikan datanya bagaimana, perbaikan regulasinya bagaimana, kebijakannya bagaimana, formulasi program bagaimana, kegiatannya bagiamana, segingga lebih tepat sasaran dengan penyediaan dukungan teknologi," tutur Anas.

MenPAN-RB ralat sebagian pernyataannya

Jika pada Sabtu (28/1/2023) MenPAN RB Abdullah Azwar Anas menyatakan anggaran pengentasan kemiskinan Rp 500 triliun habis hanya untuk rapat dan studi banding, pernyataan itu berubah sebagian pada Minggu (29/1/2023).