Suara.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyampaikan pihaknya tetap bekerja sebagaimana ketentuan undang undang dan hukum. Dalam rapat kerja Komisi III DPR, Firli mengklaim jika KPK bebas dari kepentingan politik apa pun.
"Jadi kami pastikan bahwa KPK bebas dari kepentingan politik dan KPK tidak ada kepentingan politik apa pun," kata Firli, Kamis (9/2/2023).
Penegasan disampaikan Firli berkaitan dengan jawaban dirinya perihal Lukas Enembe.
Dalam pandangannya, ia menegaskan sekaligus bahwa KPK tidak secara sembarangan dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.
"KPK tidak akan pernah mentersangkakan seseorang kecuali seseorang tersebut adalah karena perbuatannya dan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana," ujar Firli.
"Jadi kami pastikan, tidak ada seorang pun yang menjadi tersangka tanpa bukti yang cukup," kata Firli.
Sementara itu, terkait penanganan perkara Lukas Enembe, Firli mengakui KPK memang menghadapi suatu kendala yang cukup besar.
"Kendala bukan tentang penegakan hukumnya tetapi setidaknya dalam penegakan hukum penyelesaian perkara Lukas Enembe setidaknya ada empat hal yang perlu kita perhatikan," kata Firli.
Pertama penegakan hukum dilakukan secara poporsional, kedua menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin keselamatan jiwa seseorang. Sebab kata Firli, sesungguhnya keselamatan jiwa adalah hukum tertinggi, Salus Populi Suprema Lex Esto.
Baca Juga: Johan Budi Usul KPK Buka Kantor Perwakilan, Firli Jawab Tidak Bisa: KPK Bersiap Pindah ke Kalimantan
"Dan KPK juga sangat menjamin dan ingin menjaga Papua dalam keadaan aman, nyaman, dan damai. Karena sesungguhnya itu lah sejatinya penegakan hukum. Bukan kah penegakan hukum tersebut adalah tidak boleh melanggar hukum itu sendiri," ujar Firli.
Berita Terkait
-
Johan Budi Usul KPK Buka Kantor Perwakilan, Firli Jawab Tidak Bisa: KPK Bersiap Pindah ke Kalimantan
-
Gus Muhaimin Berharap Pers Jaga Profesionalisme di Tengah Gempuran Informasi
-
KPK Periksa Tukang Cukur Lukas Enembe, Komisi III Harap Ada Efek Deterrent Bikin Orang Takut Korupsi
-
Beredar Kabar Harta Firli Bahuri Disita Di Swiss Dan Dijemput Paksa Jokowi, Jubir KPK: Itu Hoaks
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Mobil Bekas Kabin Luas di Bawah 90 Juta, Nyaman dan Bertenaga
- 4 Daftar Mobil Bekas Pertama yang Aman dan Mudah Dikendalikan Pemula
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- 6 Shio Ini Diramal Paling Beruntung dan Makmur Pada 11 Desember 2025, Cek Kamu Salah Satunya?
- Kode Redeem FC Mobile 10 Desember 2025: Siap Klaim Nedved dan Gems Melimpah untuk Player F2P
Pilihan
-
Rencana KBMI I Dihapus, OJK Minta Bank-bank Kecil Jangan Terburu-buru!
-
4 Rekomendasi HP 5G Murah Terbaik: Baterai Badak dan Chipset Gahar Desember 2025
-
Entitas Usaha Astra Group Buka Suara Usai Tambang Emas Miliknya Picu Bencana Banjir Sumatera
-
PT Titan Infra Sejahtera: Bisnis, Profil Pemilik, Direksi, dan Prospek Saham
-
OJK: Kecurangan di Industri Keuangan Semakin Canggih
Terkini
-
Farhan Minta Warga Tak Terprovokasi Ujaran Kebencian Resbob, Polda Jabar Mulai Profiling Akun Pelaku
-
Banjir Jakarta Hari Ini: Pela Mampang dan Cilandak Terendam 60 Cm, Warga Diimbau Waspada
-
Misteri Sekeluarga Tewas di Tol Tegal: Mesin Mati AC Nyala, Pengemudi Sempat Tolak Bantuan Medis
-
Marak Kepala Daerah Kena OTT, Golkar Serukan Evaluasi Total Sistem Seleksi Pemimpin
-
Revolusi Digital GM FKPPI: Kaderisasi Kini Berbasis AI, Fokus Cetak Kualitas
-
Genangan Air di Jeruk Purut Bikin Transjakarta Rute 6T Dialihkan, Cek Titik yang Tak Disinggahi
-
Wacana Penunjukan Langsung Dinilai Tak Demokratis, FPIR: Bahaya Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden
-
Hujan Deras Jumat Sore, Warga Pela Mampang Dikepung Banjir, Ketinggian Air Ada yang Mencapai 60 Cm
-
BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Resmi Go Live Nasional Penjaminan Dugaan KK/PAK di Aplikasi
-
Praktik Lancung 8 ASN Kemnaker: Agen Izin TKA Diperas Rp135 Miliar Vespa dan Innova Jadi Syarat