Suara.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyampaikan pihaknya tetap bekerja sebagaimana ketentuan undang undang dan hukum. Dalam rapat kerja Komisi III DPR, Firli mengklaim jika KPK bebas dari kepentingan politik apa pun.
"Jadi kami pastikan bahwa KPK bebas dari kepentingan politik dan KPK tidak ada kepentingan politik apa pun," kata Firli, Kamis (9/2/2023).
Penegasan disampaikan Firli berkaitan dengan jawaban dirinya perihal Lukas Enembe.
Dalam pandangannya, ia menegaskan sekaligus bahwa KPK tidak secara sembarangan dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.
"KPK tidak akan pernah mentersangkakan seseorang kecuali seseorang tersebut adalah karena perbuatannya dan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana," ujar Firli.
"Jadi kami pastikan, tidak ada seorang pun yang menjadi tersangka tanpa bukti yang cukup," kata Firli.
Sementara itu, terkait penanganan perkara Lukas Enembe, Firli mengakui KPK memang menghadapi suatu kendala yang cukup besar.
"Kendala bukan tentang penegakan hukumnya tetapi setidaknya dalam penegakan hukum penyelesaian perkara Lukas Enembe setidaknya ada empat hal yang perlu kita perhatikan," kata Firli.
Pertama penegakan hukum dilakukan secara poporsional, kedua menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin keselamatan jiwa seseorang. Sebab kata Firli, sesungguhnya keselamatan jiwa adalah hukum tertinggi, Salus Populi Suprema Lex Esto.
Baca Juga: Johan Budi Usul KPK Buka Kantor Perwakilan, Firli Jawab Tidak Bisa: KPK Bersiap Pindah ke Kalimantan
"Dan KPK juga sangat menjamin dan ingin menjaga Papua dalam keadaan aman, nyaman, dan damai. Karena sesungguhnya itu lah sejatinya penegakan hukum. Bukan kah penegakan hukum tersebut adalah tidak boleh melanggar hukum itu sendiri," ujar Firli.
Berita Terkait
-
Johan Budi Usul KPK Buka Kantor Perwakilan, Firli Jawab Tidak Bisa: KPK Bersiap Pindah ke Kalimantan
-
Gus Muhaimin Berharap Pers Jaga Profesionalisme di Tengah Gempuran Informasi
-
KPK Periksa Tukang Cukur Lukas Enembe, Komisi III Harap Ada Efek Deterrent Bikin Orang Takut Korupsi
-
Beredar Kabar Harta Firli Bahuri Disita Di Swiss Dan Dijemput Paksa Jokowi, Jubir KPK: Itu Hoaks
Terpopuler
- 10 HP Murah Memori 128 GB dan Kamera Bening di Bawah Rp1,5 Juta untuk Multitasking
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- 9 Rekomendasi Lipstik Tahan Lama yang Cocok untuk Kulit Sawo Matang
Pilihan
-
Hukum Tak Mampu Meyakinkan Publik, Main Hakim Sendiri Jadi Jalan Pintas
-
Rupiah Jebol ke Rp18.083 per Dolar AS, Terpuruk Paling Dalam di Asia usai Perry Warjiyo Mundur
-
Adik Kim Jong un ke Indonesia Cs: Hei Antek-antek Asing, Stop Jadi Corong Bayaran AS
-
Melania Trump Hendak Dibunuh saat Belanja Baju, Ada 'Orang Dalam' Berkhianat
-
Bayi 'Putri Duyung' Lahir di OKI, Apa Itu Sirenomelia yang Membuat Kakinya Menyatu?
Terkini
-
Pertamina EP Adera Sambung Harapan Anak Putus Sekolah Lewat Program Sekolah Kembali
-
Apa Itu Aplikasi AMPERA 24/7? Kini Warga Palembang Bisa Akses Layanan Polisi dari Ponsel
-
Murid Mengeluh Sepatunya Mengganjal saat Dipakai Sekolah, Isinya Diduga Paket Sabu
-
5 Fakta Mahasiswa KKN Tenggelam di Sungai Rawas, Perahu Terbalik Usai Tabrak Kayu
-
Ada Apa di Kejari Kabupaten Bogor? Kasi Pidsus Mendadak Dipanggil Kejagung
-
Pemenuhan Gizi Jadi Fondasi Tumbuh Kembang Anak, Ini yang Harus Diketahui Orang Tua
-
Dari Gudang hingga Rumah, Begini Perjalanan Produk Sebelum Sampai ke Tangan Konsumen
-
Ancaman Belum Usai: Sosiolog UNJ Ingatkan Bentrokan Matraman Rawan Dibajak Isu SARA
-
Tuntas Uji Coba 3 Bulan, Pemkab Bogor Godok Rute Baru Bus Listrik Bojong Gede - Exit Tol Citeureup
-
Ditahan KPK, Moch Mahrus Suap Anggota DPR Rp1,5 Miliar demi Raih Hibah Pokmas Jatim