Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erwin Aksa, angkat bicara soal adanya surat pernyataan Anies Baswedan terkait utang piutang saat Pilkada DKI Jakarta 2017. Dalam surat itu salah satu poinnya disebutkan jika Erwin Aksa dan Aksa Mahmud sebagai pihak penjamin.
Erwin mengaku baru tahu adanya surat pernyataan tersebut. Ia mengatakan, tak terlibat dalam pembuatan surat pernyataan tersebut.
"Bukan saya yang buat. Nggak tahu bukan saya yang buat," kata Erwin saat dihubungi, Sabtu (11/2/2023).
Selain itu Erwin juga mengaku tidak tahu menahu jika namanya ternyata tercantum dalam surat pernyataan sebagai penjamin yang ditandatangani Anies Baswedan.
"Mana saya tahu nama saya ada di situ," tuturnya.
Ia lantas merujuk poin nomor 7 dalam surat pernyataan tersebut. Bunyi poin 7 itu adalah 'Dalam hal Saya dan Bapak Sandiaga S. Uno berhasil terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada DKI 2017, maka Bapak Sandiaga S. Uno berjanji untuk menghapuskan Dana Pinjaman I, II dan III serta membebaskan Saya dari kewajiban untuk membayar kembali Dana Pinjaman I, II dan III tersebut.
Mekanisme penghapusan Dana Pinjaman I, II dan III tersebut akan ditentukan kemudian melalui kesepakatan antara Saya dan Bapak Sandiaga S. Uno.'
"Kuncinya di sini (menunjukkan poin ke 7 dalam surat)," tutur Erwin.
Surat Beredar
Baca Juga: Anies Bicara Soal Jokowi Anak dari Keluarga Sederhana Bisa Pimpin Indonesia
Sebelumnya, surat yang diduga sebagai surat pengakuan utang Anies Baswedan ke Sandiaga Uno beredar di Twitter. Yang mengunggah foto surat itu adalah akun @Miduki17 yang menggunakan nama John Sitorus.
Surat Pernyataan Pengakuan Utang III, demikian tajuk surat tersebut, dibubuhi materai dan diteken menggunakan nama Anies Rasyid Baswedan.
Keaslian surat tersebut belum bisa dipastikan. Metro sendiri sedang berusaha untuk memastikan otentitas surat yang diteken pada 9 Maret 2017 tersebut.
Surat itu sendiri berisi 7 butir pernyataan. Isi garis besarnya adalah pengakuan dari Anies bahwa ia sudah tiga kali meminjam uang ke Sandiaga Uno setotal Rp 92 miliar.
Dalam pinjaman ketiga, demikian surat tersebut, Anies disebut meminjam Rp 42 miliar. Sebelumnya ia sudah dua kali meminjam uang ke Sandi, pertama dengan jumlah Rp 20 miliar dan kedua Rp 30 miliar.
Uang tersebut akan digunakan untuk membiayai kampanye Anies dan Sandiaga dalam Pilkada Jakarta 2017 putaran kedua.
Berita Terkait
-
Berani Buktikan, Anies Baswedan Sebut Utang Rp 50 M Sudah Selesai
-
Sudirman Said: Banyak Upaya Penjegalan Agar Anies Baswedan Tak Maju Pilpres 2024
-
Anies Baswedan Akui Tanda Tangani Soal Dukungan Uang Rp50 Miliar untuk Jadi Hutang, Begini Kejadian Sesungguhnya
-
Anies Baswedan Sebut Utang Rp 50 M saat Pilkada DKI Jakarta 2017 Sudah Selesai
-
Anies Bicara Soal Jokowi Anak dari Keluarga Sederhana Bisa Pimpin Indonesia
Terpopuler
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil untuk Wanita, Harga Mulai Rp80 Jutaan
- Detik-detik Menteri Trenggono Pingsan di Podium Upacara Duka, Langsung Dilarikan ke Ambulans
Pilihan
-
Pertamina Mau Batasi Pembelian LPG 3 Kg, Satu Keluarga 10 Tabung/Bulan
-
Keponakan Prabowo Jadi Deputi BI, INDEF: Pasar Keuangan Pasang Mode Waspada Tinggi
-
Purbaya Hadapi Tantangan Kegagalan Mencari Utang Baru
-
5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
-
Danantara Mau Caplok Tambang Emas Martabe Milik Astra?
Terkini
-
Mensos Paparkan Data Bencana Januari 2026: 34 Titik Melanda Indonesia, Jawa Jadi Wilayah Terbanyak
-
12 Aparat Hukum Diduga Perkosa Seorang Ibu di Papua, Saksi Mata Ungkap Kronologi Pilu
-
Mensos: Indonesia Resmi Miliki Data Tunggal DTSEN, Tak Ada Lagi Kementerian Punya Data Sendiri
-
Dua Bulan Bencana Sumatra: 1.204 Korban Meninggal, Ratusan Orang Hilang
-
Kemensos Butuh Rp2 Triliun Tangani Pasca-Bencana Sumatra, Anggaran Tersedia Baru Rp600 Miliar
-
KPK Ungkap Perusahaan Rudy Tanoesoedibjo Tak Salurkan Bansos
-
Isu Reshuffle Kabinet Mencuat, Menlu Sugiono: Saya Baru Dengar Sekarang
-
Isu Iuran Rp16,9 Triliun untuk Dewan Perdamaian, Menlu Sugiono: Itu Bukan 'Membership Fee'
-
Menteri PKP Maruarar Sirait Targetkan 2.603 Hunian Tetap di Sumatra Rampung Mei 2026
-
DPR Minta Perbaikan Infrastruktur Pascabencana Jangan Sampai Sia-sia Akibat Lingkungan Tak Terurus