Suara.com - Isu reshuffle kabinet sudah berbulan-bulan menggema, panas dingin namun tak juga ada endingnya. Nah, kali ini Presiden Jokowi diyakini bakal benar-benar merombak kabinetnya dalam waktu dekat, bahkan sebelum Ramadan yang jatuh akhir Maret 2023 ini.
Keyakinan akan adanya reshuffle kabinet itu dikatakan Direktur Eksekutif PARA Syndicate, Ari Nurcahyo.
"Kami memproyeksikan, membaca bahwa pada bulan Maret ini pada sesi sebelum bulan Ramadan itu akan terjadi peristiwa politik yang memang akan menentukan bagaimana konfigurasi koalisi, reshuffle, dan persiapan bagaimana konfigurasi menuju Pilpres," kata Arif dalam diskusi hybrid di Jakarta sebagaimana dilansir Warta Ekonomi (media partner Suara.com), Rabu (1/3/2023).
Menurut dia, dalam persoalan perhitungan tanggal, Rabu Pon akan menjadi salah satu momentum yang berpotensi dilakukan oleh Presiden Jokowi dalam melakukan kocok ulang kabinetnya.
"Bahwa biasanya Pak Jokowi itu melakukan reshuffle di Rabu Pon, itu tanggal baiknya Pak Jokowi. Ada peluang Rabu Pon di bulan Maret di tanggal 8 Maret dan bulan April di 12," katanya.
Apakah reshuffle akan dilakukan di bulan Maret ini atau justru di bulan selanjutnya? Arif tidak bisa memastikan. Sebab, persoalan reshuffle adalah kewenangan penuh Jokowi sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan.
"Itu soal timing saja kapan reshuffle itu akan dilaksanakan. Namun, kami meyakini bahwa memang dalam waktu dekat ini akan dilakukan reshuffle," katanya.
Lebih lanjut, Arif menyebut bahwa Presiden Jokowi akan menggunakan 2 (dua) pendekatan pertimbangan untuk melakukan reshuffle, yakni pertimbangan politik dan pertimbangan kinerja. Dipaparkan Arif, dalam pertimbangan politik tentu persoalan konsolidasi pemerintahan menjadi perhatian yang sangat penting.
"Dalam sisa bulan Oktober 2024, konsolidasi pemerintah diperlukan untuk memastikan semua program Pak Jokowi di periode kedua ini terlaksana dengan baik," terangnya.
Baca Juga: Isu Reshuffle Kabinet Sasar Menteri NasDem, Yang Mundur Malah Zainudin Amali Dari Golkar
Apalagi, program strategis nasional juga menjadi pertimbangan penting Kepala Negara untuk mengukur performa menteri-menterinya. "Juga bagaimana menjaga momentum soal pembangunan yang sudah ditentukan Pak Jokowi termasuk beberapa program priorotas nasional termasuk IKN," tutur Arif.
Apalagi, program strategis nasional juga menjadi pertimbangan penting Kepala Negara untuk mengukur performa menteri-menterinya.
"Juga bagaimana menjaga momentum soal pembangunan yang sudah ditentukan Pak Jokowi termasuk beberapa program priorotas nasional termasuk IKN," kata Arif.
Oleh sebab itu, ia memandang bahwa siapa pun menteri yang dianggap dalam segi politik kurang menguntungkan, serta memiliki kinerja yang tidak terlalu baik untuk mencapai target-target nasional yang sudah dicanangkan, potensi untuk digeser akan lebih besar.
"Pertimbangan politik dan pertimbangan kinerja menteri-menteri itu menjadi pertimbangan Presiden, (karena) memang menjadi kebutuhan mendesak untuk dilakukan reshuffle," imbuh dia.
Berita Terkait
-
Jokowi: Bukan Perang, Hal Lebih Mengerikan Ditakuti Semua Negara Adalah Perubahan Iklim
-
Jokowi Sentil Bantuan Korban Bencana Kerap Ditumpuk: Masyarakat Cuman Bisa Lihat Tapi Gak Dibagi
-
Diam-diam jadi Orang Penting di Balik Koalisi 3 Partai Besar Ini, Megawati Sudah Tahu 'Gerakan Senyap' Jokowi Jelang Pilpres
-
Jokowi Sebut Indonesia Menduduki Peringkat Tiga Teratas Sebagai Negara Paling Rawan Bencana
-
Sudah Terendus Megawati, Analis Sebut Jokowi Jadi Sosok 'Pembina' Koalisi KIB
Terpopuler
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- REDMI 15 Resmi Dijual di Indonesia, Baterai 7.000 mAh dan Fitur Cerdas untuk Gen Z
- 5 Motor Irit tapi Bukan Honda BeAT, Mesin Awet untuk Jangka Panjang, Cocok untuk Pejuang Nafkah
- Appi Sambangi Satu Per Satu Kediaman Tiga Mantan Wali Kota Makassar
- 55 Kode Redeem FF Max Terbaru 23 Maret 2026: Klaim THR, Diamond, dan SG2 Tengkorak
Pilihan
-
Diduga Kurang Berhati-hati, Minibus Nyemplung di Bundaran HI Usai Tabrak Pembatas Jalan
-
Usai Lebaran, Para Bos Anak Usaha Astra Kompak Mundur
-
Kronologi Pemudik Terjebak di Jalan Sawah Sleman Akibat Google Maps, Antrean Panjang Tak Terhindar
-
Puncak Arus Balik dari Jogja Pertama Terlewati, Gelombang Kedua Diprediksi Akhir Pekan
-
Bocor! China Bikin Peta Laut hingga Indonesia untuk Hadapi AS di Perang Dunia III
Terkini
-
Jelang Masuk Sekolah Usai Lebaran, KPAI Soroti Risiko Kelelahan hingga Tekanan Mental Anak
-
Analisa: Waktunya Pakai Energi Terbarukan saat Krisis BBM karena Perang Iran
-
Diperiksa Penyidik Usai Kembali ke Rutan KPK, Yaqut: Mohon Maaf Lahir Batin
-
Diduga Kurang Berhati-hati, Minibus Nyemplung di Bundaran HI Usai Tabrak Pembatas Jalan
-
Gubernur DKI Tunggu Keputusan Pusat soal WFH ASN untuk Efisiensi BBM
-
Australia Lumpuh, SPBU Kehabisan BBM Imbas Perang Iran
-
KPK Panggil Ulang Gus Yaqut Hari Ini, Ada Apa Setelah Status Penahanan Kembali ke Rutan?
-
Iran Ajak Negara Arab Bersatu Bentuk Pakta Pertahanan Berbasis Al Quran
-
Noel Mau Ikutan Yaqut untuk Ajukan Pengalihan Penahanan, KPK: Kewenangan Hakim
-
Pramono Anung Tegaskan Kebijakan WFA bagi ASN DKI Berlaku hingga 27 Maret