Suara.com - Isu reshuffle kabinet sudah berbulan-bulan menggema, panas dingin namun tak juga ada endingnya. Nah, kali ini Presiden Jokowi diyakini bakal benar-benar merombak kabinetnya dalam waktu dekat, bahkan sebelum Ramadan yang jatuh akhir Maret 2023 ini.
Keyakinan akan adanya reshuffle kabinet itu dikatakan Direktur Eksekutif PARA Syndicate, Ari Nurcahyo.
"Kami memproyeksikan, membaca bahwa pada bulan Maret ini pada sesi sebelum bulan Ramadan itu akan terjadi peristiwa politik yang memang akan menentukan bagaimana konfigurasi koalisi, reshuffle, dan persiapan bagaimana konfigurasi menuju Pilpres," kata Arif dalam diskusi hybrid di Jakarta sebagaimana dilansir Warta Ekonomi (media partner Suara.com), Rabu (1/3/2023).
Menurut dia, dalam persoalan perhitungan tanggal, Rabu Pon akan menjadi salah satu momentum yang berpotensi dilakukan oleh Presiden Jokowi dalam melakukan kocok ulang kabinetnya.
"Bahwa biasanya Pak Jokowi itu melakukan reshuffle di Rabu Pon, itu tanggal baiknya Pak Jokowi. Ada peluang Rabu Pon di bulan Maret di tanggal 8 Maret dan bulan April di 12," katanya.
Apakah reshuffle akan dilakukan di bulan Maret ini atau justru di bulan selanjutnya? Arif tidak bisa memastikan. Sebab, persoalan reshuffle adalah kewenangan penuh Jokowi sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan.
"Itu soal timing saja kapan reshuffle itu akan dilaksanakan. Namun, kami meyakini bahwa memang dalam waktu dekat ini akan dilakukan reshuffle," katanya.
Lebih lanjut, Arif menyebut bahwa Presiden Jokowi akan menggunakan 2 (dua) pendekatan pertimbangan untuk melakukan reshuffle, yakni pertimbangan politik dan pertimbangan kinerja. Dipaparkan Arif, dalam pertimbangan politik tentu persoalan konsolidasi pemerintahan menjadi perhatian yang sangat penting.
"Dalam sisa bulan Oktober 2024, konsolidasi pemerintah diperlukan untuk memastikan semua program Pak Jokowi di periode kedua ini terlaksana dengan baik," terangnya.
Baca Juga: Isu Reshuffle Kabinet Sasar Menteri NasDem, Yang Mundur Malah Zainudin Amali Dari Golkar
Apalagi, program strategis nasional juga menjadi pertimbangan penting Kepala Negara untuk mengukur performa menteri-menterinya. "Juga bagaimana menjaga momentum soal pembangunan yang sudah ditentukan Pak Jokowi termasuk beberapa program priorotas nasional termasuk IKN," tutur Arif.
Apalagi, program strategis nasional juga menjadi pertimbangan penting Kepala Negara untuk mengukur performa menteri-menterinya.
"Juga bagaimana menjaga momentum soal pembangunan yang sudah ditentukan Pak Jokowi termasuk beberapa program priorotas nasional termasuk IKN," kata Arif.
Oleh sebab itu, ia memandang bahwa siapa pun menteri yang dianggap dalam segi politik kurang menguntungkan, serta memiliki kinerja yang tidak terlalu baik untuk mencapai target-target nasional yang sudah dicanangkan, potensi untuk digeser akan lebih besar.
"Pertimbangan politik dan pertimbangan kinerja menteri-menteri itu menjadi pertimbangan Presiden, (karena) memang menjadi kebutuhan mendesak untuk dilakukan reshuffle," imbuh dia.
Berita Terkait
-
Jokowi: Bukan Perang, Hal Lebih Mengerikan Ditakuti Semua Negara Adalah Perubahan Iklim
-
Jokowi Sentil Bantuan Korban Bencana Kerap Ditumpuk: Masyarakat Cuman Bisa Lihat Tapi Gak Dibagi
-
Diam-diam jadi Orang Penting di Balik Koalisi 3 Partai Besar Ini, Megawati Sudah Tahu 'Gerakan Senyap' Jokowi Jelang Pilpres
-
Jokowi Sebut Indonesia Menduduki Peringkat Tiga Teratas Sebagai Negara Paling Rawan Bencana
-
Sudah Terendus Megawati, Analis Sebut Jokowi Jadi Sosok 'Pembina' Koalisi KIB
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
Penertiban Aset GBK, Marinus Gea Minta Pemerintah Buktikan Manfaatnya Bagi Negara
-
KPK Serahkan Rp153,6 Miliar Hasil Rampasan Korupsi Eks Dirut Taspen
-
Demo Mahasiswa di Patung Kuda Memanas, Orator Teriak Minta Massa dan Polisi Mundur
-
Kawal Sidang Nikita Mirzani, Rieke Diah Pitaloka Cium Aroma 'Paket Kilat' Putusan Kasasi MA
-
Safari Politik DPR untuk Revisi UU Pemilu Bergulir, Putusan MK dan Ambang Batas Disorot
-
Siap-siap! KPK akan Lelang Barang Mewah Eks Wamenaker Noel, Ada Ducati Hingga Mobil BAIC
-
DPR Usul Motor Listrik Korupsi BGN Dihibahkan ke Guru Honorer: Biar Jadi Gesture Positif
-
Temuan SPPG Fiktif MBG di Hutan hingga Pemakaman, DPR Minta Usut Tuntas
-
Dosen UGM Soroti Ketua BEM UBK Kena Suap: Cara Busuk Pertahankan Kekuasaan
-
Perlu Diinvestigasi, Polri Didesak Ungkap Aktor Intelektual di Balik Suap BEM FH UBK