Suara.com - Anak buah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, yakni ASN Direktoral Jenderal Pajak (DJP) bernama Bursok Anthony Marlon, menghebohkan publik akibat pengakuannya. Pasalnya, ia meminta Sri Mulyani untuk mengundurkan diri dari jabatannya.
Ini setelah kasus anak pejabat pajak, Mario Dandy, yang melakukan penganiayaan dan juga pamer harta sang ayah, Rafael Alun Trisambodo. Bursok merasa kecewa dengan kepemimpinan Sri Mulyani di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Ia juga mengungkapkan kekecewaannya terkait pengaduan yang telah diajukan padanya dua tahun yang lalu, tetapi hingga sekarang masih tidak ditanggapi oleh Sri Mulyani.
Menurutnya, kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandy sebagai anak dari pegawai DJP Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo sangat cepat untuk ditindak. Sementara aduan yang ia buat sejak tahun 2021 tidak ditindaklanjuti.
Lantas, seperti apakah fakta sosok Bursok Anthony Marlon, pegawai pajak yang serang Kemenkeu tersebut?
Korban investasi bodong
Permintaan Bursok Anthony agar Kemenkeu mundur dari jabatannya ini berhasil membuat heboh jagad maya. Bursok mengaku bahwa ia telah mengadukan perusahaan investasi bodong dua tahun lalu, tetapi tidak ada tanggapan dari Sri Mulyani.
Tetapi, fakta menarik di balik aduan tersebut, ternyata Bursok pernah mengajak keluarganya check in di hotel selama 8 bulan lamanya. Sosoknya juga disebut Kemenkeu sebagai korban dari investasi bodong yang kecewa.
Minta Sri Mulyani mundur
Baca Juga: Jangan Cuma Ayah Mario, KPK Minta Netizen Lacak Harta Pejabat Lainnya Supaya tidak Macam-macam
Dengan dalih aduannya tidak ditanggapi selama dua tahun lamanya, ia merasa Kemenkeu tersebut tebang pilih dalam menanggapi aduan. Bursok pun meminta agar Sri Mulyani mundur dari jabatannya karena dinilai tidak bisa mengawasi jajarannya.
"Sebaiknya Ibu juga ikut mundur jadi Menteri Keuangan karena Ibu sendiri tidak bisa mengawasi orang-orang terdekat Ibu," kritik Bursok dalam surat aduan yang dikirimkan ke Kemenkeu.
"Kami para petugas pajak diinstruksikan untuk 'knowing our tax payers', tapi Ibu sendiri tidak tahu sama sekali harta-harta jumbo orang-orang terdekat Ibu. Luar biasa bukan?" sambungnya.
Ia juga mempertanyakan integritas Sri Mulyani yang tidak ikut mundur bersama Dirjen Pajak. Diketahui, Dirjen Pajak sempat membuat geger masyarakat karena tergabung dalam komunitas moge yang dibentuk DJP.
"Bahwa jikalau berbicara integritas, kenapa kok Ibu tidak mundur juga sekalian dengan Dirjen Pajak berikut para anggota komunitas Belasting Rider-nya?" tanya Bursok.
"Mengecam tindakan hidup mewah, tapi diri sendiri tidak bisa mengawasi dan diawasi, sehingga tidak sadar telah melakukan hal yang sama, yakni mempertontonkan kemewahan dan membiarkan tindakan seperti itu selama ini. Bukankah itu pelanggaran integritas, Ibu?" sambungnya.
Berita Terkait
-
Jangan Cuma Ayah Mario, KPK Minta Netizen Lacak Harta Pejabat Lainnya Supaya tidak Macam-macam
-
Penelusuran KPK atas Kekayaan Rafael Alun Dikritik Netizen
-
KPK 'Terlalu Drama' Telusuri Harta Rafael Alun, Publik Kecewa
-
KPK Tak Bisa Telusuri Moge Harley Davidson Rafael Alun, Ternyata Karena...
-
Beda Klaim KPK vs Kemenkeu Soal 'Geng Pejabat' di Kementerian Keuangan
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
Puluhan Siswa SD di Agam Diduga Keracunan MBG, Sekda: Dapurnya Sama!
-
Bernardo Tavares Cabut! Krisis Finansial PSM Makassar Tak Kunjung Selesai
-
Ada Adrian Wibowo! Ini Daftar Pemain Timnas Indonesia U-23 Menuju TC SEA Games 2025
-
6 Fakta Demo Madagaskar: Bawa Bendera One Piece, Terinspirasi dari Indonesia?
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan RAM 8 GB Terbaru, Pilihan Terbaik Oktober 2025
Terkini
-
Jadwal SIM Keliling di 5 Wilayah Jakarta Hari Ini: Lokasi, Syarat dan Biaya
-
Dana Bagi Hasil Jakarta dari Pemerintah Pusat Dipangkas Rp15 Triliun, Pramono Siapkan Skema Ini
-
KemenPPPA Dorong Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Pasca Kasus Keracunan
-
BGN Enggan Bicara Sanksi untuk Dapur MBG, Malah Sebut Mereka 'Pejuang Tanah Air'
-
Agus Suparmanto Sah Pimpin PPP, Mahkamah Partai Bantah Dualisme Usai Muktamar X Ancol
-
DPRD DKI Sidak 4 Lahan Parkir Ilegal, Pemprov Kehilangan Potensi Pendapatan Rp70 M per Tahun
-
Patok di Wilayah IUP PT WKM Jadi Perkara Pidana, Pengacara: Itu Dipasang di Belakang Police Line
-
Divonis 16 Tahun! Eks Dirut Asabri Siapkan PK, Singgung Kekeliruan Hakim
-
Eks Dirut PGN Ditahan KPK! Terima Suap SGD 500 Ribu, Sempat Beri 'Uang Perkenalan'
-
Ikutilah PLN Journalist Awards 2025, Apresiasi Bagi Pewarta Penggerak Literasi Energi Nasional