Suara.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo baru saja melakukan silaturahmi ke Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Ia mengunjungi Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Tsaquf atau Gus Yahya di rumahnya yang terletak di kawasan Menteng Jakarta, Kamis (2/3/2023).
Dalam pertemuan itu, Suryo Utomo meminta dukungan kepada masyarakat Indonesia, tak terkecuali warga NU untuk terus berpartisipasi dalam pembagunan Indonesia. Caranya adalah dengan membayar pajak.
“Kami hari ini bersilaturahmi untuk mengajak kita semua, khususnya masyarakat NU, untuk terus berpartisipasi melaksanakan pembangunan nasional dan menjaga Indonesia yang lebih baik melalui pembayaran pajak,” ucap Suryo dalam keterangan resminya.
Kunjungan Dirjen Pajak ke PBNU sendiri merupakan pertemuan rutin dan bersifat silaturahmi. Tahun 2022, Dirjen Pajak juga sempat bersilaturahmi ke berbagai tokoh masyarakat dan organisasi keagamaan, termasuk NU.
Sementara itu, Ketua Umum PBNU Gus Yahya menyambut kedatangan Dirjen Pajak. Ia menyampaikan pihaknya akan selalu memberikan dukungan kepada Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dalam mengumpulkan pajak yang digunakan untuk membangun negara.
“Keluarga NU bersama para ulamanya akan istikamah senantiasa di pihak negara apa yang menjadi kepentingan negara,” kata Gus Yahya.
Kendati demikian, Gus Yahya tetap mengingatkan para aparatur negara yang sudah diberi amanah untuk mengelola negara, untuk selalu menjaga akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya.
"NU selalu siap sedia demi kepentingan negara termasuk melakukan pengawasan terhadap praktik-praktik tidak benar dari aparatur negara,” pesannya.
Ditjen Pajak merasa terhormat bahwa NU selalu sejalan dengan pemerintah, serta terus mendukung Ditjen Pajak dalam pengumpulan pajak untuk kepentingan negara.
Baca Juga: KPK 'Terlalu Drama' Telusuri Harta Rafael Alun, Publik Kecewa
Pertemuan tersebut berlangsung sekitar satu jam. Dalam kesempatan itu Dirjen Pajak Suryo Utomo didampingi Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto, serta Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Neilmaldrin Noor.
Sementara Gus Yahya didampingi beberapa pengurus PBNU, antara lain Jusuf Hamka dan Alisa Qotrunnada Wahid. [ANTARA]
Berita Terkait
-
KPK 'Terlalu Drama' Telusuri Harta Rafael Alun, Publik Kecewa
-
Sosok Said Aqil, Mantan Ketua PBNU yang Ajak Rakyat Tak Bayar Pajak Buntut Kasus Rafael Alun
-
Di Tengah Seruan Tidak Bayar Pajak Akibat Kasus DJP Kemenkeu, Dirjen Minta Hal Ini
-
KPK Kantongi Nama Pegawai Pajak Kemenkeu Pemilik Moge, Sri Mulyani: Cederai Kepercayaan Rakyat!
-
Heboh Ajakan Ogah Bayar Pajak Buntut Kasus Mario Dandy, Dirjen Pajak Angkat Bicara
Terpopuler
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
- 7 Sepatu Murah Lokal Buat Jogging Mulai Rp100 Ribuan, Ada Pilihan Dokter Tirta
Pilihan
-
Kredit Nganggur Tembus Rp2,509 Triliun, Ini Penyebabnya
-
Uang Beredar Tembus Rp9891,6 Triliun per November 2025, Ini Faktornya
-
Pertamina Patra Niaga Siapkan Operasional Jelang Merger dengan PIS dan KPI
-
Mengenang Sosok Ustaz Jazir ASP: Inspirasi di Balik Kejayaan Masjid Jogokariyan
-
Gagal di Sea Games 2025, Legenda Timnas Agung Setyabudi Sebut Era Indra Sjafri Telah Berakhir
Terkini
-
Wamenkum: Penyadapan Belum Bisa Dilakukan Meski Diatur dalam KUHAP Nasional
-
Hindari Overkapasitas Lapas, KUHP Nasional Tak Lagi Berorientasi pada Pidana Penjara
-
Kayu Hanyutan Banjir Disulap Jadi Rumah, UGM Tawarkan Huntara yang Lebih Manusiawi
-
Video Viral Badan Pesawat di Jalan Soetta, Polisi Ungkap Fakta Sebenarnya
-
Libur Natal dan Tahun Baru, Ganjil Genap di Jakarta Ditiadakan Tiga Hari!
-
KemenHAM: Pelanggaran HAM oleh Perusahaan Paling Banyak Terjadi di Sektor Lahan
-
Pemerintah Terbitkan PP, Wahyuni Sabran: Perpol 10/2025 Kini Punya Benteng Hukum
-
Komisi III DPR Soroti OTT Jaksa, Dorong Penguatan Pengawasan
-
Perpres Baru Bisnis dan HAM Masih Menunggu Teken Menko Airlangga
-
Rawan Roboh Selama Cuaca Ekstrem, Satpol PP DKI Jakarta Tertibkan 16 Reklame Berbahaya