Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD melaporkan 69 pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ke Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dia melaporkan puluhan pegawai DJP itu pada bos mereka karena diduga telah melakukan pencucian uang.
Pelaporan itu dilakukan Mahfud setelah mendapat data berdasarkan laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Simak modus 69 pegawai pajak didga lakukan pencucian uang yang dilaporkan Mahfud MD berikut ini.
Modus pegawai pajak diduga lakukan pencucian uang
Mahfud membeberkan modus yang dilakukan 69 pegawai pajak dalam melakukan pencucian uang. Mereka melakukan pemindahan dana dalam jumlah kecil namun transaksi itu dilakukan berulang kali.
"Transaksinya kecil-kecil lah, Rp10 juta-Rp15 juta, tetapi bisa 50 kali," ungkap Mahfud MD selaku Ketua Tim Pengendalian Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) itu di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa (7/3/2023).
Mahfud mengatakan Sri Mulyani berkomitmen akan menindak tegas para pegawai Dijten Pajak itu jika terbukti melakukan pencucian uang.
Harta 69 pegawai Kemenkeu diusut
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sendiri sudah memanggil 69 pegawainya yang memiliki harta kekayaan tidak wajar. Inspektur Jenderal Kemenkeu, Awan Nurmawan Nuh mengatakan, pemanggilan itu telah dilakukan sejak Senin (6/3/2023) lalu.
Walau begitu, Awan masih belum menjelaskan lebih lanjut terkait jumlah pegawai yang telah dipanggil. Pastinya dalam kurun waktu 2 pekan ke depan, sebanyak 69 pegawai yang dimaksud sudah diperiksa dan dimintai keterangan secara keseluruhan.
Harta tidak wajar para pegawai yang dimaksud merujuk pada Laporan Harta Kekayaan (LHK) tahun 2019 yang dilaporkan 2020 dan LHK tahun 2020 atau pelaporan di 2021.
Semua berawal dari Rafael Alun Trisambodo
Sebelumnya kasus kekayaan tak wajar pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo jadi sorotan. Harta ayah tersangka penganiayaan Mario Dandy Satrio itu disebut memang akan menyeret nama-nama pegawai pajak lain.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya telah mengumumkan satu pegawai Ditjen Pajak akan dimintai klarifikasi terkait harta kekayaannya.
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengatakan, KPK akan memeriksa eks pejabat Bea dan Cukai terlebih dulu sebelum mengungkap kekayaan ganjil pegawai pajak selain Rafael Alun Trisambodo.
Pahala mengatakan pemeriksaan pegawai pajak itu akan menunjukkan bagaimana pola "geng" di lingkungan Ditjen Pajak. Terlebih Rafael Alun Trisambodo memang punya banyak teman di lingkungan Ditjen Pajak.
Berita Terkait
-
Kekayaan Rafael Alun Bikin Ernest Prakasa dan Rizal Ramli Gemas: Sudah Kanker Tahap IV, Perlu Operasi Besar
-
'Sudah Kanker Stadium 4' Tangis Rizal Ramli Kala Seorang Rafael Alun Guncang Kemenkeu
-
Bukan Rp56 Miliar, PPATK Blokir Rekening Rafael Alun Sebanyak Rp500 Miliar, Warganet Geram
-
Fakta-fakta Transaksi Janggal Rafael Alun Tembus Setengah Triliun, 40 Rekening Keluarga-Kolega Diblokir PPATK
-
Ayah Mario Dandy Ternyata Punya Saham di 6 Perusahaan, Arus Transaksi Mencurigakan?
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Mendagri Jelaskan Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta Dalam Pembangunan Daerah
-
Dukungan Mengalir Maju Calon Ketum PPP, Mardiono: Saya Siap Berjuang Lagi! Kembali PPP ke Parlemen!
-
KPK Beberkan Konstruksi Perkara Kredit Fiktif yang Seret Dirut BPR Jepara Artha
-
Peran Satpol PP dan Satlinmas Dukung Ketertiban Umum dan Kebersihan Lingkungan Diharapkan Mendagri
-
Jadilah Satpol PP yang Humanis, Mendagri Ingatkan Pentingnya Membangun Kepercayaan Publik
-
Sempat Copot Kepsek SMPN 1, Wali Kota Prabumulih Akui Tak Bisa Kontrol Diri
-
Mendagri Dukung Penuh Percepatan Program MBG, Teken Keputusan Bersama Terkait Lokasi SPPG di Daerah
-
Penjaringan Ketua DPC PDIP Brebes Dinilai Tak Transparan, Pencalonan Cahrudin Sengaja Dijegal?
-
Bikin Riuh, Dito Ariotedjo Tiba-Tiba Tanya Ijazah Erick Thohir ke Roy Suryo
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi