Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap temuan baru soal dugaan kejanggalan harta kekayaan mantan pejabat pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun. Hasil penelusuran KPK didapati Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Timur, Wahono Saputro terkait dengan Rafael Alun.
Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menyebut keterkaitan itu, ditemukan istri Wahono memiliki saham di dua perusahaan Ernie Meike, istri Rafael. Dua perusahaan itu adalah usaha perumahan di Minahasa Utara seluas 6,5 hektare.
"Bahwa perusahaan yang dua ini pemegang sahamnya selain istri RAT (Rafael), ada lagi istri orang pajak juga. Kami sebut namanya saudara Wahono Saputro," ungkap Pahala di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (8/9/2023).
Guna melakukan penelusuran KPK bakal memanggil Wahono untuk dimintai klarifikasi. Rencananya dia dipanggil pada pekan depan.
"Kemarin kami terbitkan surat tugas pemeriksaan LHKPN atas nama saudara Wahono Saputro. Kebetulan beliau ada di Jakarta, jadi kami harapkan mungkin minggu depan ya, kami undang untuk klarifikasi," kata Pahala.
Diungkap Wahono memiliki kekayaan Rp14 miliar. Kata Pahala, angka besar dan kecil tidak menjadi patokan.
"Tapi sekali lagi, dari kami di LHKPN bukan masalah besar atau kecilnya, karena dia menyangkut di nama perusahaan ini, istrinya ada di sana, bersama dengan istri RAT (Rafael)," ujarnya.
Pada perkara dugaan kejanggalan harta kekayaan Rafael Alun, KPK menemukan dia memiliki enam perusahaan. Namun yang terdaftar di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya hanya nilai saham atau dituliskan 'surat berharga' senilai Rp1,5 miliar. Dari enam perusahaan, dua di antaranya di atas namakan istrinya, Ernie Meike.
Saham Rafael Alun di 6 Perusahaan
Baca Juga: Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono Disorot Pamer Harta, Berbuntut Dipanggil Kemenkeu dan KPK
Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo diketahui bermain saham di enam perusahaan. Hal ini terungkap setelah Rafael Alun Trisambodo melaporkan harta kekayaan kepada KPK.
"Iya disebutkan (kepemilikan saham) di LHKPN terakhirnya," tutur Pahala.
Meski demikian, KPK belum bisa merinci perusahaan mana saja yang sahamnya dimiliki oleh Rafael Alun Trisambodo.
Pasalnya, LHKPN milik Rafael hanya bisa diakses publik sampai jumlah surat berharga, tidak ada data daftar perusahaan yang dimiliki mantan pejabat DJP itu.
"Jadi, akses publik hanya sampai total surat berharga saja. Detailnya ya itu tadi saham di 6 perusahaan," imbuh dia.
Harta kekayaan Rafael alun
Berita Terkait
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Sebut Bukan Insiden Kebetulan, Nandang Sutisna Desak Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis
-
Tiyo Ardianto Respons Viral Aksi Penolakan di UGM, Singgung Kondisi Mahasiswa 'Terpaksa' Demo
-
Aksi Bersih & Penghijauan dalam Memperingati HLH 2026, NHM Ajak Masyarakat Jaga Lingkungan Bersama
-
Wamendagri Bima Arya Tekankan Penguatan Karakter Generasi Muda Berbasis Nilai Budaya
-
Bukan Ancaman, Anis Matta Sebut Demo Justru 'Picu' Pemerintah Kerja Lebih Baik
-
Massa Bertahan di Gejayan Meski Aksi Selesai, Bunyi Klakson - Seruan Turunkan Prabowo Terus Menggema
-
Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
-
Turun Aksi di Jogja, Cholil ERK Tegaskan Gerakan Masyarakat Jangan Mengempis
-
Benarkah Jokowi Segera Jadi Ketua Dewan Pembina? PSI Kasih 'Kode Keras' Begini
-
Jawab Tuntutan Mahasiswa, Bakom RI Sebut Kebijakan Presiden Prabowo Hemat Anggaran Rp300 Triliun!