Suara.com - Ketua Umum DPP Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Surta Wijaya mengusulkan kepada pemerintah agar 10 persen Anggran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dana desa.
Kata Surta, 10 persen dari APBN tersebut, bakal dipergunakan untuk mempercepat pembangunan desa.
"Dengan dana 10 persen terealisasi akan percepatan pembangunan di antaranya infrastruktur, pendidikan, kesehatan, SDM, stunting, gizi buruk , rumah kumuh dan ssbagainya," kata Surta, saat di Plaza Timur Senayan, pada Minggu (19/3/2023).
Dengan alokasi 10 persen dari APBN menjadi dana desa, maka bakal ada perubahan yang signifikan.
"Saya terimakasih kepada pak Jokowi yg telah merealisasikan sejarah awal sejak UU nomor 6 2014 diperundangkan beliau lah yg merealisasikan hari ini dan berharap mau merealisasikan," ujarnya.
Kemudian sejak disahkannya UU nomor 6 2014, Indonesia belum memiliki hari jadi desa. Ia berharap, tanggal 15 Februari dapat diperingati sebagai Hari Desa.
"Harapan saya nanti, karena pak bamsoet menyatakan siap dukung hari desa yaitu pada tanggal 15 Februari," ucapnya.
Ia menambahkan jika sebelum Pemilu 2024 nanti bakal ada 7 ribu kepala desa yang masa jabatannya akan berakhir. Ia berharap, pemilihan Kepala Desa bisa berlangsung tanpa harus ada penundaan lantaran Pemilu serentak 2024.
"Ada 7.000 kepala desa yang habis masa jabatannya, harapan saya kepada bapak Presiden, ini harus dijalankan oleh para Bupati, Pilkades sebelum Pilpres," imbuhnya.
Baca Juga: Sempat Mau Deklarasi Jokowi 3 Periode, Apdesi Kini Lelah: Aduh Kami Capek Bahas Ini
Berita Terkait
-
Sampai Februari, APBN Masih Untung Rp131 Triliun
-
Soroti Alokasi Keuangan Negara, AHY Singgung Pemotongan Anggaran Militer
-
Eks Kades Meranti yang Viral Pamer Uang sambil Tiduran Divonis 2 Tahun 10 Bulan
-
PLTG Sambera Diduga Mandek, INDEF: Jokowi Jangan Ingkar Janji
-
Menohok! Kang Dedi Sentil Keras Kementerian Keuangan Soal Pajak dan WTP: SPJ Jalan, Anggarannya Aneh-Aneh
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu