Suara.com - Beredar video dengan narasi yang mengklaim anggota DPR RI mendesak Sri Mulyani supaya mundur dari Kementerian Keuangan gara-gara gaduh Rp300 Triliun.
Video dengan narasi tersebut diunggah oleh akun YouTube Lidah Rakyat pada 18 Februari 2023. Hingga artikel ini ditulis, video itu sudah ditonton sebanyak 2.300 kali.
Akun ini mengunggah video dengan thumbnail yang menampilkan suasana kericuhan di ruang rapat DPR seolah-olah mendesak Sri Mulyani untuk mundur.
Adapun narasi yang dibagikan pada thumbnail sebagai berikut.
"MEMANAS!! RAPAT DPR RICUH GARA2 300T SEMUA KURSI PARLEMEN DESAK SRI MULYANI MUNDUR DARI KEMENKEU"
Sementara itu, berikut narasi dalam unggahan.
"Situasi Mulai Ricuh! Semua Kursi Parlemen Dpr Ri Desak Sri mulyani Mundur Dari Kemenkeu Gara2 300T!!"
Lantas, benarkah klaim tersebut?
PENJELASAN
Baca Juga: Nikita Mirzani Cecar Sri Mulyani, Pegawai Pajak Ngotot Minta Bayar Pajak Demi Bonus Cair
Narasi yang mengklaim anggota DPR RI mendesak Sri Mulyani untuk mundur itu tidak benar.
Berdasarkan penelusuran, isi video yang diunggah oleh akun YouTube Lidah Rakyat itu sama sekali tidak membahas bahwa DPR mendesak Sri Mulyani untuk mundur dari kursi Menteri Keuangan.
Video itu berisi potongan-potongan video, termasuk video yang menampilkan Rocky Gerung yang membahas membahas mengenai pimpinan Komisi III DPR RI yang bingung angka 300 Triliun di Kemenkeu tiba-tiba clear.
Narator dalam video hanya membacakan artikel berita yang dipublikasikan Wartaekonomi.co.id pada Kamis, 16 Maret 2023 berjudul "Isu Transaksi Janggal Rp300 Triliun di Kemenkeu Tiba-tiba Clear Secepat Itu, DPR Mulai Curiga: Jangan Sampai..."
Dalam artikel itu, Ahmad Sahroni menyoroti isu adanya transaksi Rp300 T tersebut hingga meminta publik untuk mengawal temuan tersebut, tidak ada narasi mendesak Sri Mulyani mundur.
Hingga akhir video juga tidak ada narasi yang menyebutkan DPR RI mendesak Sri Mulyani untuk mundur dari kursi Menteri Keuangan.
Berita Terkait
-
Nikita Mirzani Cecar Sri Mulyani, Pegawai Pajak Ngotot Minta Bayar Pajak Demi Bonus Cair
-
Cek Fakta: Ferdy Sambo dan Putri Candrawati Lakukan Hubungan Badan di Penjara, Simak Kebenarannya Berikut Ini
-
CEK FAKTA: Mario Dandy Ngamuk Gegara Dikeluarkan dari KK oleh Rafael Alun
-
Cek Fakta: Ketiga Anak Nikita Mirzani Adalah Anak Kandung Ferdy Sambo?
-
CEK FAKTA: Ternyata Ketiga Anak Nikita Mirzani adalah Anak Kandung Ferdy Sambo, Benarkah?
Terpopuler
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- 7 Sepatu Adidas Diskon hingga 60% di Sneakers Dept, Cocok Buat Tahun Baru
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Kencang bak Ninja, Harga Rasa Vario: Segini Harga dan Konsumsi BBM Yamaha MT-25 Bekas
Pilihan
-
6 Rekomendasi HP Murah Layar AMOLED Terbaik untuk Pengalaman Menonton yang Seru
-
Kaleidoskop Sumsel 2025: Menjemput Investasi Asing, Melawan Kepungan Asap dan Banjir
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Final Futsal ASEAN 2025 Indonesia vs Thailand
Terkini
-
Empati Musibah Sumatera, Polda Metro Ingatkan Tahun Baru Tanpa Kembang Api dan Knalpot Brong!
-
Jembatan Krueng Tingkeum Dibuka, Aktivitas Ekonomi Bireuen Mulai Bangkit
-
Pimpinan DPR Gelar Rapat Koordinasi Besar di Aceh, Matangkan Langkah Pemulihan Pascabencana 2026
-
Malam Tahun Baruan di Bundaran HI? Simak Aturan Main dari Mas Pram Agar Gak Kena Macet
-
Sumatra Tak Lagi Tanggap Darurat, Separuh Kabupaten/Kota Diklaim Telah Masuk Masa Transisi Pemulihan
-
Mensesneg: 24 Perusahaan Pemegang HPH dan HTI Diaudit Kementerian Kehutanan
-
Antisipasi Cuaca Ekstrem Saat Perayaan Malam Tahun Baru 2026, Pemprov DKI Lakukan Ini
-
KPK Ungkap Alasan Hentikan Penyidikan Kasus Tambang Nikel Konawe Utara
-
Lebih 'Merdeka' di Balai Kota, Pramono Anung Blak-blakan: Jujur, Enak Jadi Gubernur
-
Fraksi Partai Nasdem Dukung Pilkada Lewat DPRD: Sesuai Konstitusi dan Pancasila