Suara.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, menyampaikan, bahwa semua pihak boleh beribicara politik dalam rumah ibadah. Namun yang diproritaskan harus politik inspiratif bukan politik praktis dalam beragama.
Hal itu disampaikan Mahfud dalam sambutannya di acara Simposium Nasional bertajuk 'Kedamaian Berbangsa Menuju Pemilu 2024 Tanpa Politisasi Agama' di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (21/3/2023).
Awalnya Mahfud menyampaikan, bahwa semua pihak diperbolehkan menggunakan rumah ibadah untuk kegiatan politik. Karena memang, tempat kegiatan politik dan lahirnya ide-ide politik itu dari agama.
Namun ia mengingatkan bahwa politik itu terdapat dua tingkatan yakni yang pertama politik inspiratif. Menurutnya, kalau politik bicara soal keadilan hingga demokrasi boleh disampaikan di rumah-rumah ibadah.
"Tetapi Politik itu ada dua tingkat, satu Politik inspiratif atau Politik ideologis, itu tadi Politik inspiratif itu kalimatun Sawa itu tadi. Keadilan, keluhuran, kejujuran, demokrasi, itu boleh kampanye di rumah agama," kata Mahfud.
"Karena itu setiap hari yang dikatakan oleh para mubalig di masjid, di pesantren. 'Hei, kamu harus hadir, itu kan politik'. 'Hei itu mencuri tanah rakyat', bicara di masjid, boleh," sambungnya.
Mahfud mengatakan, yang tak boleh disampaikan di rumah ibadah hingga tempat pendidikan yakni politik praktis. Sebab, kata dia, politik praktis jika disampaikan di tempat tersebut bisa menimbulkan perpecahan.
"Apa? 'hei kamu milih ini ya jangan milih ini. ini jahat nih, ini bagus'. Nah enggak boleh. 'Milih partai ini, jangan pilih partai ini, pilih calon yang ini jangan pilih yang itu', itu enggak boleh, akan menimbulkan perpecahan," tuturnya.
Ia menambahkan, politik inspiratif yang masuk dalam kalimatun sawa tersebut merupakan tingkat paling tinggi dalam berpolitik. Ia menilai, hal itu penting untuk memberikan pendidikan kewarganegaraan.
"Ideologi, Pancasila itu ya harus diajarkan, di masjid iya, tetapi jangan praktis. Praktis itu atau low politics itu sudah menyangkut pilihan-pilihan dari berbagai gerakan," ujarnya.
Ia pun menegaskan kembali jika perbedaan pilihan politik praktis itu jangan di bawa ke masjid, jangan dibawa ke pesantren, jangan dibawa ke sekolah dan kampus.
"Kalau soal perbedaan pilihan Politik, itu yang akan menimbulkan kekacauan. Tapi kalo politik inspiratif tadi, Mari kita bangun Negara sebaik-baiknya dan bisa melahirkan pemimpin yang baik, itu memang tugas masjid," ujarnya.
"Apakah boleh anda sebagai orang beragama mendukung seseorang dan disampaikan kepada publik, boleh, saya mendukung pak A saya mendukung bu B dan sebagainya, itu boleh tapi jangan katakan itu di Masjid, jangan di pesantren jangan di Gereja, nah, jadi boleh ini punya kebasan negara ini."
Berita Terkait
-
Minta Semua Orang Tiru Megawati Patuh Pancasila, Mahfud MD: Kacau Bernegara Gak Ikut Konstitusi, Semua Seenaknya!
-
'Harus Dicamkan!' Mahfud MD Tegaskan Pemilu Bukan untuk Kalahkan Pihak Tertentu
-
Mengapa Transaksi Janggal Rp 349 Triliun Lebih Bahaya Ketimbang Korupsi?
-
Kekhawatiran Mahfud MD Soal Transaksi Janggal Rp 349 Triliun, Lebih Bahaya Dari Korupsi
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional