Suara.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menilai tarif bus Transjakarta tidak harus dinaikkan. Ia menyebut PT Transportasi Jakarta bisa mencari sumber pendapatan lain, sehingga tarifnya tetap Rp 3.500.
Hal ini dikarakan heru menanggapi soal wacana kenaikan tarif Transjakarta yang sedang dibahas oleh pihak Dinas Perhubungan DKI. Sejauh ini baru dilakukan survei kepada masyarakat mengenai respons atas wacana tersebut.
"Selain pelayanan Transjakarta itu, umum tentunya Transjakarta bisa (cari tambahan) dari sumber-sumber lainnya untuk meningkatkan pendapatan. Tidak harus dari tarif Transjakarta dinaikkan," ujar Heru kepada wartawan, Jumat (14/4/2023).
Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengakui adanya rencana kenaikan tarif angkutan umum Transjakarta. Namun, belum dipastikan kapan kebijakan ini akan diberlakukan.
Untuk itu, pihaknya lebih dulu melakukan cek ombak atas rencana ini. Lewat sosial media resmi, Dishub DKI juga sudah bertanya kepada masyarakat mengenai kenaikan tarif.
Melalui instagram story @dishubdkijakarta, disampaikan pertanyaan soal apakah masyarakat setuju jika tarif Mikrotrans pukul 05.00 WIB-07.00 WIB naik menjadi Rp 1.000 atau Rp 2.000.
Pertanyaan selanjutnya menanyakan soal apakah masyarakat setuju jika tarif bus Transjakarta BRT dan non-BRT serta Transjabodetabek naik menjadi Rp 4.000 sepanjang hari atau Rp 5.000 sepanjang hari atau Rp 4.000 pukul 05.00 WIB-19.00 WIB atau Rp 5.000 pukul 19.00 WIB-22.00 WIB.
Syafrin menyebut hasil jawaban masyarakat dari pertanyaan itu akan menjadi bahan evaluasi untuk penyesuaian tarif Transjakarta, Transjabodetabek, serta Mikrotrans.
"Terkait survei kenaikan tarif, bahwa ini sebenarnya lebih kepada cek ombak. Kami harapkan ini (hasil cek ombak) sebagai bahan evaluasi kami (terkait tarif transportasi umum)," ujar Syafrin dalam rapat bersama Komisi B DPRD DKI, Senin (3/4/2023).
Baca Juga: Politisi PDIP Sebut Anies Mewariskan Banyak Masalah di Jakarta, Salah Satunya Gunduli Monas
Selain itu, kenaikan tarif ini juga disebutnya berdasarkan usulan dari Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ). Tujuannya agar tarif Transjakarta bisa menyeimbangkan biaya Kereta Rel Listrik (KRL) yang bakal naik.
"Kami menerima surat usulan dari DTKJ terkait usulan penyesuaian tarif untuk mengimbangi adanya kenaikan tarif di layanan KRL," ucap Syafrin.
"Tentu ini menjadi masukan dan akan diperkaya dengan cek ombak (melalui media sosial) tadi," tambahnya memungkasi.
Berita Terkait
-
Tak Pakai Operasi Yustisi, Pemprov DKI Minta Warga Pendatang Lapor ke RT/RW Setempat
-
Tarif Transjakarta Dianggap Belum Layak Naik, PKS: Pelayanannya Masih Kurang Banget
-
Warning! KJP Bakal Dicabut Jika Siswa Terlibat Tawuran
-
Politisi PDIP Sebut Anies Mewariskan Banyak Masalah di Jakarta, Salah Satunya Gunduli Monas
-
Heru Budi Minta Pemudik Tak Ajak Kerabat Saat Balik ke Jakarta, Pemprov DKI Buka Kemungkinan Gelar Operasi Yustisi
Terpopuler
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- Biodata dan Agama DJ Patricia Schuldtz yang Resmi Jadi Menantu Tommy Soeharto
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
- 5 Sepatu Jalan Lokal Terbaik Buat Si Kaki Lebar Usia 45 Tahun, Berjalan Nyaman Tanpa Nyeri
- DPUPKP Catat 47 Hektare Kawasan Kumuh di Kota Jogja, Mayoritas di Bantaran Sungai
Pilihan
-
Hari Ini Ngacir 8 Persen, Saham DIGI Telah Terbang 184 Persen
-
Mengapa Purbaya Tidak Pernah Kritik Program MBG?
-
Kuburan atau Tambang Emas? Menyingkap Fenomena Saham Gocap di Bursa Indonesia
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
Terkini
-
Pascabanjir Sumatra, Penanganan Beralih ke Pemulihan Layanan Kesehatan dan Kebutuhan Dasar
-
Indonesia Tancap Gas Jadi Pusat Halal Dunia lewat D-8 Halal Expo Indonesia 2026
-
Literasi Halal Dinilai Masih Lemah, LPPOM Siapkan Pelajar Jadi Agen Perubahan
-
Jepang Studi Banding Program MBG di Indonesia
-
Kasus Korupsi LPEI Berkembang, Kejati DKI Tetapkan 4 Tersangka Baru dan Sita Aset Rp566 Miliar
-
Merasa Tak Dihargai, Anggota DPR Semprot Menteri KKP: Kami Seperti 'Kucing Kurap'
-
Korban Bencana Boleh Manfaatkan Kayu Hanyut, Kemenhut Juga Stop Penebangan Hutan
-
Politisi PDIP Ingatkan Prabowo: Jangan Buru-buru Bangun IKN, Siapkan Dulu Ekosistemnya
-
Bukan Sekadar Banjir: Auriga Desak KLHK dan KPK Usut Dugaan Korupsi di Balik Perusakan Lahan PT TPL
-
BNI Bersihkan Masjid Darul Aman Pascabanjir di Agam