Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa partainya masih mendorong kadernya sebagai calon presiden untuk bisa diusung di Pilpres 2024. Menurutnya, hal itu sudah menjadi keputusan resmi partai.
Selain itu ia menegaskan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputeri juga sudah menegaskan akan mengusung kadernya sendiri di Pilpres mendatang.
"Di dalam demokrasi yang sehat ketika PDI Perjuangan melakukan pelembagaan partai seperti adanya sekolah partai, tentu saja kami mendorong kader internal partai. Dan ini sudah menjadi policy, diputuskan di dalam kongres kelima dan dipertegas oleh ibu ketua umum pada saat HUT PDIP ke-50 bahwa partai akan mengusung kader internal partai," kata Hasto di Sekolah Partai DPP PDIP, Jakarta Selatan, Sabtu (15/4/2023).
Sebelumnya, PDIP sempat disindir oleh Golkar lantaran terlihat ngotot mensyaratkan kadernya harus menjadi capres dalam koalisi.
Menanggapi hal itu, Hasto mengaku tak mau ambil pusing. Ia mengatakan, PDIP akan menjadi pendegar yang baik.
"Itu kan hak Golkar untuk berpendapat kami menjadi pendengar yang baik," ujarnya.
Kendati begitu, Hasto menegaskan, terkait koalisi partai-partai baru akan mengerucut setelah Megawati mengumumkan nama capres yang akan diusung PDIP.
"Di dalam sebuah tahapan-tahapan strategis secara empiris maka nanti setelah ibu ketua umum mengumumkan siapa capres dari PDI Perjuangan. Dari pengalaman mengumumkan pak Jokowi di situ akan terjadi konsolidasi pengerucutan dalam kerjasama tersebut," tuturnya.
Wanti-wanti Golkar
Sebelumnya, Partai Golkar terbuka jika PDI Perjuangan bergabung untuk membentuk Koalisi Besar di Pilpres 2024. Namun PDIP diingatkan jika ingin bergabung harus mengikuti aturan main.
"Prinsipnya kita terbuka, hanya saja kita pastikan bahwa kalau terbuka tentu harus ikut dalam aturan main di koalisi besar," kata Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (12/4).
Ace mengatakan, bahwa adanya Koalisi Besar pasti lebih dulu ada partai yang menjadi inisiator. Ia pun mewanti-wanti jika ada partai yang datang belakangan justru malah menguasai.
"Ya makanya yang terpenting adalah membangun sebuah pemahaman yang sama dan harus dipahami bahwa koalisi ini ada yang menginisasi," katanya.
"Jangan sampai nanti misalnya koalisi sudah dibangun tapi belakangan ingin menguasai. Tentu itu yang harus dihindari," sambungnya.
Untuk itu, ia mengatakan, soal Koalisi Besar tersebut akan dibangun dengan dasar kesepahaman masing-masing. Bukan justru menyodorkan syarat-syarat tertentu.
Berita Terkait
-
Momen Langka di Hari Ibu PDIP: Megawati Bernyanyi, Donasi Bencana Terkumpul Rp 3,2 Miliar
-
Megawati: Kalau Diam Saya Manis, Tapi Kalau Urusan Partai Saya Laki-laki!
-
Hadiri Final Soekarno Cup 2025 di Bali, Megawati Sampaikan Pesan Anak Muda Harus Dibina
-
Suporter dan Panitia Soekarno Cup 2025 Bersatu, Donasi Ratusan Juta untuk Korban Bencana Sumatera
-
Fasilitas Dapur Umum di Lokasi Terdampak Banjir di Tapteng Dinilai Masih Minim
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
UPDATE Klasemen SEA Games 2025: Indonesia Selangkah Lagi Kunci Runner-up
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
Terkini
-
KPK Akui Tangkap Kajari dan Kasi Intel Kejari HSU Saat OTT di Kalsel, Langsung Dibawa ke Jakarta
-
Buntut Kereta Bandara Tabrak Avanza di Kalideres, Terjadi Penumpukan di Stasiun Rawa Buaya
-
Tabrakan di Kalideres: Avanza Dihantam Kereta Bandara, Penumpang Luka Parah
-
LPSK Ungkap Banyak Tantangan dalam Pelaksanaan Restitusi bagi Korban Tindak Pidana
-
Kick Off Program Quick Win Presiden Prabowo, Menteri Mukhtarudin Lepas 1.035 Pekerja Migran Terampil
-
Kejati Jakarta Tetapkan RAS Tersangka Kasus Klaim Fiktif BPJS Ketenagakerjaan Rp 21,73 Miliar
-
Said Didu Sebut Luhut Lebih Percaya Xi Jinping Ketimbang Prabowo, Sinyal Bahaya bagi Kedaulatan?
-
IACN Endus Bau Tak Sedap di Balik Pinjaman Bupati Nias Utara Rp75 Miliar ke Bank Sumut
-
Sesuai Arahan Prabowo, Ini Gebrakan Menteri Mukhtarudin di Puncak Perayaan Hari Migran Internasional
-
Usai OTT Jaksa di Banten yang Sudah Jadi Tersangka, KPK Serahkan Perkara ke Kejagung