Suara.com - Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum buka suara terkait pertemuan politik yang dilakukan di Istana. Ini setelah ramainya perbincangan seputar Presiden Jokowi yang mengundang 6 ketua partai politik ke Istana.
Anas membongkar bahwa Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga pernah menggelar pertemuan secara tertutup dengan para ketua umum partai politik di koalisi pemerintahannya.
Pernyataan dari Anas terkait dengan SBY tersebut disampaikan lewat surat yang tersebar di media sosial Twitter. Mulanya, surat tersebut dibagikan oleh Kornas Sahabat Anas Urbaningrum, yakni Muhammad Rahmad pada Minggu (7/5/2023).
Lantas, seperti apakah poin bocoran Anas terkait dengan manuver SBY yang temui partai koalisi di Istana tersebut?
Terjadi tak hanya sekali
Anas menyebut bahwa SBY pernah menggelar pertemuan tertutup dengan para pimpinan parpol pendukung pemerintahannya. Momen itu terjadi saat SBY masih menjabat sebagai presiden.
Bahkan, mantan Ketua Umum Partai Demokrat ini blak-blakan menyebut pertemuan antara SBY dengan partai koalisi di Istana tidak cuma terjadi sekali.
"Banyak yang bertanya ke saya, apakah dulu waktu periode (pemerintahan) Presiden SBY pernah ada pertemuan partai koalisi di Istana? Ya jelas pernah, beberapa kali," kata Anas dalam akun Twitternya, dikutip Sabtu (6/5/2023)
Pernah digelar tanpa PKS
Anas membongkar bahwa pertemuan SBY dengan para pimpinan parpol koalisinya memang pernah dilakukan, tetapi tanpa kehadiran Partai Keadilan Sejahtera (PSK).
Kendati demikian, Anas enggan membeberkan lebih detail mengenai suasana auatupun ihwal yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut. Namun ia hanya menyebut bahwa seluruh partai mendapatkan undangan kecuali PKS.
Menurutnya, wajar jika presiden mengadakan pertemuan dengan para ketua umum parpol di koalisinya. Ia juga menyebut presiden juga bisa menggelar pertemuan silaturahmi di kantornya.
Dinilai tak etis
Meski menganggap wajar, tetapi Anas menilai bahwa pertemuan di Istana itu jika beragendakan rapat atau kongres partai, maka dinilai tidak etis. Namun ia tidak menyebutkan siapa yang dinilainya tidak patut saat melakukan pertemuan di Istana.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengundang enam ketum parpol ke Istana Negara dengan agenda halal bi halal dan forum diskusi terkait dengan bagaimana kondisi perekonomian Indonesia di masa depan.
Berita Terkait
-
CEK FAKTA POLITIK: Jokowi Perintahkan Istana Dukung Anies Baswedan hingga Dikawal Ma'ruf Amin untuk Pilpres 2024
-
Sulitnya Bentuk Koalisi Besar, Cak Imin Ngotot ke JK: Namanya Juga Usaha, Meski Tak Mudah
-
NasDem Tak Diundang Pertemuan Parpol Koalisi Pemerintah, JK Ingatkan Jokowi: Jangan Terlibat Terlalu Jauh
-
Cek Fakta: Andi Pangerang Dibayar Istana untuk Lakukan Ancaman, Benarkah?
-
Tiba-tiba JK Beri Sindiran Menohok ke Presiden Jokowi Menyoal NasDem
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Pramono Anung Beberkan PR Jakarta: Monorel Rasuna, Kali Jodo, hingga RS Sumber Waras
-
Hujan Ringan Guyur Hampir Seluruh Jakarta Akhir Pekan Ini
-
Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Mendagri: Pemerintah Mendengar, Memahami, dan Menindaklanjuti Kritik Soal Bencana
-
Diduga Lakukan Pemerasan hingga Ratusan Juta, Kajari dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri HSU Ditahan KPK