Suara.com - Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum buka suara terkait pertemuan politik yang dilakukan di Istana. Ini setelah ramainya perbincangan seputar Presiden Jokowi yang mengundang 6 ketua partai politik ke Istana.
Anas membongkar bahwa Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga pernah menggelar pertemuan secara tertutup dengan para ketua umum partai politik di koalisi pemerintahannya.
Pernyataan dari Anas terkait dengan SBY tersebut disampaikan lewat surat yang tersebar di media sosial Twitter. Mulanya, surat tersebut dibagikan oleh Kornas Sahabat Anas Urbaningrum, yakni Muhammad Rahmad pada Minggu (7/5/2023).
Lantas, seperti apakah poin bocoran Anas terkait dengan manuver SBY yang temui partai koalisi di Istana tersebut?
Terjadi tak hanya sekali
Anas menyebut bahwa SBY pernah menggelar pertemuan tertutup dengan para pimpinan parpol pendukung pemerintahannya. Momen itu terjadi saat SBY masih menjabat sebagai presiden.
Bahkan, mantan Ketua Umum Partai Demokrat ini blak-blakan menyebut pertemuan antara SBY dengan partai koalisi di Istana tidak cuma terjadi sekali.
"Banyak yang bertanya ke saya, apakah dulu waktu periode (pemerintahan) Presiden SBY pernah ada pertemuan partai koalisi di Istana? Ya jelas pernah, beberapa kali," kata Anas dalam akun Twitternya, dikutip Sabtu (6/5/2023)
Pernah digelar tanpa PKS
Anas membongkar bahwa pertemuan SBY dengan para pimpinan parpol koalisinya memang pernah dilakukan, tetapi tanpa kehadiran Partai Keadilan Sejahtera (PSK).
Kendati demikian, Anas enggan membeberkan lebih detail mengenai suasana auatupun ihwal yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut. Namun ia hanya menyebut bahwa seluruh partai mendapatkan undangan kecuali PKS.
Menurutnya, wajar jika presiden mengadakan pertemuan dengan para ketua umum parpol di koalisinya. Ia juga menyebut presiden juga bisa menggelar pertemuan silaturahmi di kantornya.
Dinilai tak etis
Meski menganggap wajar, tetapi Anas menilai bahwa pertemuan di Istana itu jika beragendakan rapat atau kongres partai, maka dinilai tidak etis. Namun ia tidak menyebutkan siapa yang dinilainya tidak patut saat melakukan pertemuan di Istana.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengundang enam ketum parpol ke Istana Negara dengan agenda halal bi halal dan forum diskusi terkait dengan bagaimana kondisi perekonomian Indonesia di masa depan.
Demokrat sempat kritik tajam
Sebelumnya, Partai Demokrat sempat melayangkan kritikan terkait pertemuan Presiden Jokowi dengan enam ketum parpol di Istana pada Selasa (2/5/2023).
Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengkritik penggunaan Istana Negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan malah menjadi kepentingan golongan.
Tak hanya itu, Herzaky juga mengkritisi Jokowi karena menjelang akhir masa jabatannya sebagai presiden, Jokowi justru dinilai masuk ke ranah politik praktis dengan memanggil 6 ketum parpol.
Kontributor : Syifa Khoerunnisa
Berita Terkait
-
CEK FAKTA POLITIK: Jokowi Perintahkan Istana Dukung Anies Baswedan hingga Dikawal Ma'ruf Amin untuk Pilpres 2024
-
Sulitnya Bentuk Koalisi Besar, Cak Imin Ngotot ke JK: Namanya Juga Usaha, Meski Tak Mudah
-
NasDem Tak Diundang Pertemuan Parpol Koalisi Pemerintah, JK Ingatkan Jokowi: Jangan Terlibat Terlalu Jauh
-
Cek Fakta: Andi Pangerang Dibayar Istana untuk Lakukan Ancaman, Benarkah?
-
Tiba-tiba JK Beri Sindiran Menohok ke Presiden Jokowi Menyoal NasDem
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
- Menkop Ferry Minta Alfamart dan Indomaret Stop Ekspansi Karena Mengancam Koperasi Merah Putih
Pilihan
-
SBY Sentil Doktrin Perang RI: Kalau Serangan Udara Hancurkan Jakarta, Bagaimana Hayo?
-
Kasus Pembakaran Tenda Polda DIY: Perdana Arie Divonis 5 Bulan, Hakim Perintahkan Bebas
-
Bikin APBD Loyo! Anak Buah Purbaya Minta Pemerintah Daerah Stop Kenaikan TPP ASN
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
Terkini
-
Kemensos Salurkan Bansos Rp2,56 Triliun untuk Korban Bencana di Pulau Sumatra
-
Jabat Sekjen Kementan, Harta Mertua Dwi Sasetyaningtyas Tembus Rp3 Miliar Lebih
-
Tolak Hukuman Mati ABK Fandi Ramadan di Kasus 2 Ton Sabu, Legislator DPR: Bukan Aktor Dominan
-
Polisi Ungkap Kendala di Balik Penanganan Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Konten Kreator Cinta Ruhama
-
SBY Sentil Doktrin Perang RI: Kalau Serangan Udara Hancurkan Jakarta, Bagaimana Hayo?
-
Propam PMJ Datangi SPBU Cipinang, Usut Oknum Aparat Diduga Aniaya Pegawai Hingga Gigi Copot
-
Balas Pledoi Kerry Riza, Jaksa Minta Hakim Tolak Seluruh Pembelaan Anak Riza Chalid
-
Lasarus Klarifikasi Soal Penutupan Gerai Alfamart-Indomaret: Bukan Ditutup, Tapi Dibatasi
-
Penampakan Before-After TNI Bersihkan Lumpur di Rumah Warga Terdampak Bencana di Aceh
-
Update RUU PPRT dan Revisi UU Ketenagakerjaan di DPR, Partisipasi Publik Digelar Mulai 15 Maret