Tuding Jokowi Kumandangkan Perang Jelang Pilpres, Ini Daftar Kontroversi Benny K Harman

Suara.com - Langkah Presiden Jokowi mengumpulkan ketua umum partai politik koalisi pemerintah di Istana Negara beberapa waktu lalu mendapatkan beragam reaksi dari sejumlah tokoh politik di Indonesia.

Setelah kritikan datang dari mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menyatakan agar Jokowi tidak ikut campur dalam urusan Pilpres 2024, kini muncul lagi satu pernyataan keras.

Pernyataan itu datang dari Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman. Melalui akun Twitternya @BennyHarmanID, ia menyebut Jokowi telah mengumandangkan perang jika tidak netral di Pilpres 2024.

"Jika benar Presiden tidak netral dalam Pilpres dan Pileg, apalagi menjadikan Istana Presiden markas tim sukses Capres tertentu, maka Presiden Jokowi sebenarnya lagi mengumandangkan perang, perang semesta melawan rakyatnya sendiri," kata Benny dalam cuitannya pada Senin (8/5/2023).

Pernyataan keras itu cukup kontroversial karena dianggap menuding Presiden Jokowi akan mengumandangkan perang.

Namun, ternyata bukan kali ini saja Benny K Harman melontarkan pernyataan yang kontroversial. Apa saja kontroversi yang pernah dibuat Benny? Berikut ulasannya.

Minta Kapolri dinonaktifkan

Ketika sedang ramai kasus pembunuhan berencana terhadap Nopriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J pertengahan 2022 lalu, Benny K Harman pernah mengusulkan agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dinonaktifkan.

Usulan itu dilontarkan Benny dalam Rapat Komisi III DPR RI dengan Menkopolhukam Mahfud MD Agustus 2022 lalu.

Baca Juga: Pertemuan Paloh dan Luhut Tunjukkan Merenggangnya Hubungan Jokowi dan NasDem

Benny beralasan, melalui kasus pembunuhan yang diotaki oleh Ferdy Sambo itu, publik telah dibohongi oleh kepolisian.

"Jadi publik dibohongi oleh polisi, maka mestinya Kapolri diberhentikan, sementara diambil alih oleh Menko Polhukam, untuk menangani kasus ini supaya objektif dan transparan," ujar Benny ketika itu.

Tolak Satgasus transaksi mencurigakan Kemenkeu

Ketika marak dugaan adanya transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan sebesar Rp349 triliun, Menkopolhukam membentuk satuan tugas khusus (satgasus) untuk membongkar dugaan tersebut.

Namun, Benny K Harman malah menolak pembentukan satgasus tersebut karena anggotanya diisi oleh orang-orang yang berasal dari internal Kementerian Keuangan.

Menurut dia, mereka tidak akan bisa bekerja dengan maksimal karena anggota satgasus tersebut berasal dari lembaga yang bermasalah itu.