Suara.com - Partai Demokrat menilai pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) di depan para relawannya dalam Musyawarah Rakyat (Musra) mengenai figur pemimpin yang pemberani absurd.
Hal itu disampaikan oleh politisi Demokrat Didik Mukrianto. Menurutnya, menentukan figur pemimpin harus memiliki tolak ukur yang jelas.
"Kalau parameternya berani menurut saya absurd," ujar Didik saat ditemui wartawan di Jakarta Selatan, Selasa (16/5/2023).
Didik mengatakan penentuan seorang pemimpin harus dilihat dari sepak terjang. Selain itu, baginya kriteria seorang pemimpin juga harus siap untuk menjadi target kritik.
"Kita juga melihat secara objektif melalui track record. Seorang pemimpin harus siap dikritik untuk jadi samsak politik lawan dan masyarakat," tegas Didik.
Didik lalu mempertanyakan ukuran pemberani yang dimaksud oleh Jokowi ini seperti apa.
"Kriteria itu kan harusnya terukur, nah pemberani itu pemberani model apa?" ucap Didik.
Pidato Jokowi
Presiden Jokowi sebelumnya mengatakan bahwa kriteria pemimpin Indonesia pada masa depan harus merupakan sosok yang dekat dengan rakyat dan pemberani.
Baca Juga: Koleksi Jabatan Luhut di Era Pemerintahan Jokowi: Kini Dapat Tugas Baru Urus IKN
Menurut Jokowi, rakyat membutuhkan sosok pemimpin yang memahami hati rakyat hingga mau bekerja keras demi rakyat. Pernyataan itu disampaikan Jokowi dalam acara Musyawarah Rakyat (Musra) Indonesia di Istora Senayan, Jakarta.
"Rakyat kita, rakyat Indonesia butuh pemimpin yang tepat, butuh pemimpin yang benar, yang dekat dengan rakyat, yang paham hati rakyat, yang tahu kebutuhan rakyat, yang mau bekerja keras untuk rakyat. Itu yang dibutuhkan, dan pemberani, yang berani, pemberani demi rakyat," kata Presiden Jokowi di Jakarta pada Minggu (14/5/2023).
Terlebih, Indonesia merupakan negara besar dengan jumlah penduduk sekitar 280 juta orang.
"Dia (pemimpin Indonesia) harus ngerti, dia harus tahu dan pemimpin itu harus tahu dan paham bagaimana memajukan negara ini dari sisi mana, dan mampu memanfaatkan peluang yg ada, bukan hanya duduk di sana dan rutinitas, bukan hanya duduk di sana dan tanda tangan, bukan itu," jelas Jokowi.
Jokowi menyatakan bahwa pemimpin Indonesia harus tahu cara membangun strategi negara, ekonomi, politik karena indonesia berhadapan dan bersaing dengan negara-negara lain.
"Begitu kita keliru memilih pemimpin yang tepat untuk 13 tahun ke depan, hilanglah kesempatan untuk menjadi negara maju. Hati-hati mengenai ini, hati-hati. Sejarah di Amerika Latin tahun 1950-an, tahun 1960-an, tahun 1970-an, mereka sudah berada di posisi negara berkembang, sudah masuk ke middle income tetapi sudah 50-60 tahun (berlalu), mereka tetap menjadi negara berkembang. Karena apa? Tidak bisa memanfaatkan peluang yang ada saat itu dan mengejarnya lagi sudah tidak ada kesempatan lagi," jelas Presiden.
Berita Terkait
-
Koleksi Jabatan Luhut di Era Pemerintahan Jokowi: Kini Dapat Tugas Baru Urus IKN
-
NasDem Tak Masalah Jika Jokowi Lakukan Reshuffle Kabinet, Sudah Legawa Kadernya Ditendang?
-
Hasil Capres Musra Bakal Dibisikin ke Parpol, PPP Yakin Jokowi Tak Memaksa
-
Duel PDIP vs Gerindra: Rebutan Klaim Capres Pemberani Menurut Jokowi
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
Dirjen Imigrasi Copot Pejabat Terkait Pungli Batam, Buka Peluang Proses Pidana
-
Formappi Soal Permintaan RDPU Kasus Korupsi Minyak Mentah: Komisi III Bukan Tempat Uji Hukum!
-
Cak Imin Dorong Koperasi Merah Putih Siap Bersaing di Tengah Kebuntuan Global
-
Survei Poltracking: Kepercayaan Publik pada Prabowo-Gibran Tembus 75,1 Persen
-
Golkar Bukan Milik Satu Keluarga! Bahlil Ingatkan Kader Tak Saling Singkirkan karena Beda Pilihan
-
MKD DPR Panggil Aboe Bakar Besok Soal Isu Ulama Madura di Pusaran Narkoba
-
Kemhan Luruskan Kabar 'Akses Udara Tanpa Izin' Militer AS: Itu Masih Pembahasan, Jangan Terprovokasi
-
Mendagri Tegaskan Dana Otsus dan Dana Keistimewaan Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat
-
Mendagri Pastikan Pengawasan Diperketat, Pemanfaatan Dana Otsus Lebih Optimal
-
Diplomasi 'Sahabat' di Kremlin: Putin Puji Prabowo, Indonesia Tancap Gas Perkuat Ekonomi dan Energi