Suara.com - Partai Demokrat menilai pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) di depan para relawannya dalam Musyawarah Rakyat (Musra) mengenai figur pemimpin yang pemberani absurd.
Hal itu disampaikan oleh politisi Demokrat Didik Mukrianto. Menurutnya, menentukan figur pemimpin harus memiliki tolak ukur yang jelas.
"Kalau parameternya berani menurut saya absurd," ujar Didik saat ditemui wartawan di Jakarta Selatan, Selasa (16/5/2023).
Didik mengatakan penentuan seorang pemimpin harus dilihat dari sepak terjang. Selain itu, baginya kriteria seorang pemimpin juga harus siap untuk menjadi target kritik.
"Kita juga melihat secara objektif melalui track record. Seorang pemimpin harus siap dikritik untuk jadi samsak politik lawan dan masyarakat," tegas Didik.
Didik lalu mempertanyakan ukuran pemberani yang dimaksud oleh Jokowi ini seperti apa.
"Kriteria itu kan harusnya terukur, nah pemberani itu pemberani model apa?" ucap Didik.
Pidato Jokowi
Presiden Jokowi sebelumnya mengatakan bahwa kriteria pemimpin Indonesia pada masa depan harus merupakan sosok yang dekat dengan rakyat dan pemberani.
Baca Juga: Koleksi Jabatan Luhut di Era Pemerintahan Jokowi: Kini Dapat Tugas Baru Urus IKN
Menurut Jokowi, rakyat membutuhkan sosok pemimpin yang memahami hati rakyat hingga mau bekerja keras demi rakyat. Pernyataan itu disampaikan Jokowi dalam acara Musyawarah Rakyat (Musra) Indonesia di Istora Senayan, Jakarta.
"Rakyat kita, rakyat Indonesia butuh pemimpin yang tepat, butuh pemimpin yang benar, yang dekat dengan rakyat, yang paham hati rakyat, yang tahu kebutuhan rakyat, yang mau bekerja keras untuk rakyat. Itu yang dibutuhkan, dan pemberani, yang berani, pemberani demi rakyat," kata Presiden Jokowi di Jakarta pada Minggu (14/5/2023).
Terlebih, Indonesia merupakan negara besar dengan jumlah penduduk sekitar 280 juta orang.
"Dia (pemimpin Indonesia) harus ngerti, dia harus tahu dan pemimpin itu harus tahu dan paham bagaimana memajukan negara ini dari sisi mana, dan mampu memanfaatkan peluang yg ada, bukan hanya duduk di sana dan rutinitas, bukan hanya duduk di sana dan tanda tangan, bukan itu," jelas Jokowi.
Jokowi menyatakan bahwa pemimpin Indonesia harus tahu cara membangun strategi negara, ekonomi, politik karena indonesia berhadapan dan bersaing dengan negara-negara lain.
"Begitu kita keliru memilih pemimpin yang tepat untuk 13 tahun ke depan, hilanglah kesempatan untuk menjadi negara maju. Hati-hati mengenai ini, hati-hati. Sejarah di Amerika Latin tahun 1950-an, tahun 1960-an, tahun 1970-an, mereka sudah berada di posisi negara berkembang, sudah masuk ke middle income tetapi sudah 50-60 tahun (berlalu), mereka tetap menjadi negara berkembang. Karena apa? Tidak bisa memanfaatkan peluang yang ada saat itu dan mengejarnya lagi sudah tidak ada kesempatan lagi," jelas Presiden.
Berita Terkait
-
Koleksi Jabatan Luhut di Era Pemerintahan Jokowi: Kini Dapat Tugas Baru Urus IKN
-
NasDem Tak Masalah Jika Jokowi Lakukan Reshuffle Kabinet, Sudah Legawa Kadernya Ditendang?
-
Hasil Capres Musra Bakal Dibisikin ke Parpol, PPP Yakin Jokowi Tak Memaksa
-
Duel PDIP vs Gerindra: Rebutan Klaim Capres Pemberani Menurut Jokowi
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional