Suara.com - Gedung Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa kemarin (23/5/2023). Adapun langkah KPK tersebut sebagai respons dari adanya dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) yang berlangsung selama pandemi Covid-19.
Penggeledahan tersebut juga kini telah diketahui oleh sang Menteri Sosial atau Mensos Tri Rismaharini atau. Lantas, bagaimana respons Risma terhadap langkah KPK yang 'mengobrak-abrik' kantor yang ia pimpin tersebut?
Simak jawabannya di rangkuman fakta kantor Kemensos digeledah KPK yang telah dihimpun oleh tim Suara.com berikut.
KPK: Geledah kantor Kemensos terkait dugaan korupsi bansos beras Covid-19
Juru Bicara KPK, Ali Fikri menerangkan bahwa langkah pihaknya tersebut dilatarbelakangi oleh korupsi bansos beras Covid-19 yang dahulu sempat mencuat dan kini didalami kembali.
Adapun kasus korupsi tersebut akhirnya menghasilkan temuan yakni Juliari Batubara menjadi tervonis dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2020 sampai dengan 2021.
"Iya memang benar (ada penggeladahan). Kasusnya korupsi beras," ujar Ali Fikri pada Selasa, (23/05/2023) lalu.
KPK kumpulkan sejumlah barang bukti
Ali Fikri lebih lanjut membeberkan pihaknya telah mengumpulkan sejumlah barang bukti yang mereka himpun kala melakukan penggeledahan kemarin.
Baca Juga: Menelusuri Dua Kasus Korupsi Besar di Kemensos, Jerat Staf hingga Menteri!
"Selama proses penggeledahan, ditemukan dan diamankan bukti-bukti antara lain berupa berbagai dokumen dan bukti elektronik yang tentunya memiliki keterkaitan dengan perkara," kata Ali terpisah, Rabu (24/5/2023).
Barang bukti yang dikumpulkan nantinya akan dikaji lebih dalam.
"Segera dilakukan analisis sekaligus penyitaan untuk melengkapi pemberkasan perkara," kata Ali.
Belum ada tersangka baru
Kendati melakukan penggeledahan, KPK urung mengumumkan tersangka baru menyusul Juliari Batubara.
"Ketika penyidikan ini kami anggap telah tercukupi untuk pengumpulan alat buktinya maka identitas dari para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, kronologi dugaan perbuatan pidana sekaligus pasal yang disangkakan akan kami sampaikan pada publik," lanjut Ali.
Berita Terkait
-
Menelusuri Dua Kasus Korupsi Besar di Kemensos, Jerat Staf hingga Menteri!
-
Profil Wali Kota Pangkalpinang Maulan Aklil, Asal-usul Harta Kekayaannya Bakal Diusut KPK
-
Jadi Saksi Kasus Korupsi Eks Bupati Sidoarjo, Bos Maspion Bungkam Usai Diperiksa
-
Tampang Bos Maspion Alim Markus Usai Diperiksa KPK Terkait Korupsi Eks Bupati Sidoarjo Saiful Illah
-
Profil Bos Maspion Alim Markus yang Diperiksa KPK Terkait Kasus Gratifikasi
Terpopuler
- 10 Sunscreen untuk Flek Hitam Terlaris di Shopee yang Bisa Kamu Coba
- Lebih Murah dari Innova Zenix: 5 Mobil 7 Seater Kabin Lega Cocok untuk Liburan Keluarga Akhir Tahun
- Penyerang Klub Belanda Siap Susul Miliano Bela Timnas Indonesia: Ibu Senang Tiap Pulang ke Depok
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 Oktober: Raih 18.500 Gems dan Pemain 111-113
- 7 Mobil 8 Seater Termurah untuk Keluarga, MPV hingga SUV Super Nyaman
Pilihan
-
4 HP Memori 256 GB Paling Murah, Cocok untuk Gamer yang Ingin Install Banyak Game
-
Disebut Menteri Berbahaya, Menkeu Purbaya Langsung Skakmat Hasan Nasbi
-
Hasan Nasbi Sebut Menkeu Purbaya Berbahaya, Bisa Lemahkan Pemerintah
-
5 Fakta Kemenangan 2-1 Real Madrid Atas Barcelona: 16 Gol Kylian Mbappe
-
Harga Emas Hari Ini: Galeri 24 dan UBS Sentuh Rp 2,4 Juta di Pegadaian, Antam Nihil!
Terkini
-
Terungkap di Sidang: Detik-detik Anak Riza Chalid 'Ngotot' Adu Argumen dengan Tim Ahli UI
-
Harga Telur Naik Gara-gara MBG, Mendagri Tito: Artinya Positif
-
Penyelidikan Kasus Whoosh Sudah Hampir Setahun, KPK Klaim Tak Ada Kendala
-
Fraksi NasDem DPR Dukung Gelar Pahlawan untuk Soeharto: Lihat Perannya Dalam Membangun
-
Kemenhaj Resmi Usulkan BPIH 2026 Sebesar Rp 88,4 Juta, Ini Detailnya
-
Emak-Emak Nyaris Adu Jotos di CFD, Iron Man Jadi Penyelamat
-
Pemerintah Usulkan Biaya Haji 2026 Turun Rp 1 Juta per Jemaah Dibanding Tahun Lalu
-
Bicara soal Impeachment, Refly Harun: Pertanyaannya Siapa yang Akan Menggantikan Gibran?
-
SETARA Institute: Pemberian Gelar Pahlawan untuk Soeharto Pengkhianatan Reformasi!
-
Whoosh Disorot! KPK Usut Dugaan Korupsi Kereta Cepat, Mark-Up Biaya Terendus?