Suara.com - Ketua Bappilu PDI Perjuangan Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul memandang dukungan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk Pilpres 2024 sudah pasti tegak lurus dengan PDIP. Hal ini menjawab spekulasi Jokowi yang dianggap main dua kaki.
Menurut Pacul, sebagai kader partai berlambang banteng, Jokowi akan mengikuti keputusan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri yang telah menetapkan Ganjar Pranowo sebagai capres.
"Kamu tanya dukungan Pak Jokowi, normatif, dia kader PDIP, ini normatif, ya kira-kira dia mendukungnya adalah ya keputusannya ketua umum, normatifnya kan begitu," kata Pacul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (25/5/2023).
Walau begitu, menurut Pacul sebaiknya mengenai ke mana arah dukungan Jokowi perihal Pilpres, tentu ditanyakan langsung kepada Jokowi sendiri.
"Tapi ini begini, begini ya tanya Pak Jokowi. Aku kan bicara normatifnya," ujar Pacul.
Sebelumnya Direktur Eksekutif Algoritma Aditya Perdana melihat elite partai politik sejauh ini masih menunggu restu dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam rancang bangun arah koalisi partai dan kaitannya dengan strategi partai dalam kontribusi di pemerintahan berikutnya.
Restu Jokowi itu dinanti-nanti karena satu hal. Sebabnya ternyata Jokowi kekinian diasumsikan tidak sepenuhnya patuh terhadap keputusab PDIP yang telah mengusung pencapresan Ganjar Pranowo. Awalnya Jokowi dinilai akan sejalan dengan pilihan partainya itu, namun kekinian penilaian itu memudar.
"Belakangan asumsi ini malah tidak sepenuhnya tepat karena Presiden Jokowi menunjukkan adanya keberpihakan dukungan pilihan politiknya tidak hanya kepada Ganjar, melainkan juga kepada Prabowo," kata Aditya dalam keterangannya, Kamis (25/5/2023).
Bahkan keberpihakam itu juga ditunjukan Jokowi dengan mendukung calon wakil presiden potensial lainnya, semisal Airlangga Hartarto, Erick Tohir, hingga Sandiaga Uno.
Baca Juga: Denny Siregar Senggol Prabowo Jadi Capres 2024: Gak Capek Apa Ya Nyalon?
"Artinya, Presiden Jokowi memang sedang menunjukkan kepada elite partai dan juga kepada publik bahwa ia memiliki posisi politik di beberapa calon yang perlu dijadikan pertimbangan untuk dapat dipilih," ujar Aditya.
Aditya melihat ada harapan efek elektoral dari endorsement Jokowi yang dapat dimobilisasi. Ia berujar berbagai data survei menyebutkan ada potensi tersebut, kendati dirinya masih meragukan sepenuhnya diikuti oleh suara pemilih
"Karena tentu pemilih memperhatikan sosok figur dan partai yang diusung sehingga tidak sepenuhnya pemilih akan merespon pilihan pak Jokowi, apalagi pilihan tersebut tidak tunggal," kata Aditya.
Aditya berujar berdasarkan konteks efek endorsement Jokowi maka bisa dipahami apabila dinamika koalisi untuk mengusung capres dan cawapres ternyata tidak mudah ditebak. Pasalnya dinamika tidak hanya mencakup keterpilihan capres dan cawapres yang belum sepenuhnya terjamin untuk memenangkan Pilpres,
"Tetapi juga bagaimana koalisi parpol belum menemukan kesepakatan tertentu yanh dapat menjamin keterpilihan kandidat yang diusungnya. Ini lah situasi yang rumit dalam koalisi Pilpres saat ini," kata Aditya.
Berita Terkait
-
Nyanyian Projo: Nestapa Anies hingga Alasan Jokowi Ogah Gibran Cawapres Prabowo
-
Dianggap Sudah Bukan Eranya Lagi, Denny Siregar Senggol Prabowo: Gak Capek Apa Ya Nyalon?
-
Di Balik Ketidaksetujuan Jokowi tentang Gibran Jadi Cawapres Prabowo, Ternyata...
-
Reaksi Elegan Pak Bas Tanggapi Anies Soal Pembangunan Jalan SBY vs Jokowi
-
Denny Siregar Senggol Prabowo Jadi Capres 2024: Gak Capek Apa Ya Nyalon?
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT