Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri mengaku telah lama menginginkan pensiun dari kursi kekuasaan. Namun keinginannya tersebut tidak pernah dikabulkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Curhat Megawati tersebut disampaikan pada saat peresmian RS KM Malahayati di Dermaga Kade Inggom, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Sabtu (11/6/2023). Mulanya, Megawati meminta kepada pejabat untuk proaktif memantau kondisi di lapangan.
Megawati kemudian menyinggung apabila sudah beberapa kali meminta agar tidak dilibatkan lagi di pemerintahan Jokowi.
Seperti diketahui, Megawati dipercayakan menduduki jabatan sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Ia juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Ia mengaku telah meminta agar Presiden Jokowi memberikan mandat kepada orang lain. Tetapi ia masih belum diberikan izin oleh Presiden Jokowi untuk pensiun.
Ketua Umum PDIP tersebut mengaku tidak bisa berbuat apa-apa, ia hanya bisa menuruti permintaan dari Presiden Jokowi untuk membantunya di pemerintahan. Megawati juga tidak ingin jika penolakannya tersebut berubah menjadi berita bohong.
Minta pensiun, berapa lama Megawati bertakhta? Simak informasi lengkapnya berikut ini.
Megawati Soekarnoputri adalah presiden perempuan pertama Indonesia yang menjabat pada periode 2001-2004. Ia menggantikan posisi Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang lengser pada tahun 2001.
Di masa pemerintahannya, Indonesia masih menghadapi berbagai krisis di berbagai bidang. Sebagian dari kebijakan Megawati diketahui bisa membawa keberhasilan baik di tingkat politik maupun pemerintahan.
Baca Juga: PDIP Kasih Restu Jika Kaesang Maju Jadi Wali Kota Depok, Tapi Ada Syaratnya
Megawati akhirnya lengser dari jabatannya sebagai presiden pada tahun 2004 setelah kalah suara dari Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pemilu Presiden 2004.
Sebelum ia resmi menjabat sebagai Presiden Indonesia, Megawati menduduki jabatan sebagai wakil presiden Indonesia untuk mendampingi Presiden Abdurrahman Wahid (1999-2001).
Kiprahnya di dunia politik mulai cemerlang saat ia terpilih menjadi anggota DPR/MPR, hingga akhirnya dipercaya menjadi wakil presiden Indonesia periode 1999-2001.
Setelah itu ia menjabat sebagai presiden perempuan pertama Indonesia untuk periode 2001-2004.
Megawati juga menjabat sebagai Ketua Umum PDIP dari tahun 1999 hingga saat ini. Selama pemerintahan Presiden Jokowi, Megawati didapuk sebagai Ketua Dewan pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), ia dilantik pada 22 Maret 2018 lalu.
Ia duduk di kursi Dewan Pengarah BPIP bersama dengan sejumlah tokoh seperti Try Sutrisno, Ahmad Syafii Ma’arif, Said Aqil Siradj, Ma’ruf Amin, dan Muhammad Mahfud MD.
Berita Terkait
-
PDIP Kasih Restu Jika Kaesang Maju Jadi Wali Kota Depok, Tapi Ada Syaratnya
-
Ganjar Pranowo Dapat Suara Lagi, Efek Cawe-cawe Presiden Jokowi Disoroti: Pada Akhirnya, Semua Akan Ikut
-
Sambut Ajakan PDIP Bertemu Demokrat, Kekuatan SBY-Megawati Bakal Bersatu Di 2024?
-
Akhir Rivalitas PDIP Vs Demokrat, Kini Damai di Era Puan dan AHY?
-
Jualan Citra Dekat Jokowi, Manuver Kubu Prabowo Disoroti: Mereka Sudah Merasa Kalah
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
Terkini
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Kritik Pelibatan TNI dalam Pembekalan LPDP, TB Hasanuddin: Perlu Dikaji, Tak Sesuai Tupoksi!
-
BPJS Kesehatan dan BPKP Perkuat Tata Kelola Jaga Keberlanjutan JKN
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?
-
Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office