Banjir Kritik Gegara Jokowi Ajak Warga Singapura Tinggal di IKN

Suara.com - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) sukses panen kritik berkat mengajak warga Singapura tinggal di Ibu Kota Negara (IKN) yakni Nusantara ketika resmi menjadi ibu kota Indonesia.

Berbagai pihak dari politisi oposisi hingga pengamat politik turut melayangkan kritik menohok ke presiden Jokowi.

Ajakan sang Presiden tertuang dalam pidatonya di acara Ecosperity Week di Singapura yang digelar Rabu (7/6/2023).

Jokowi kala itu mempresentasikan bahwa IKN melupakan lahan subur untuk Nusantara berbisnis. Jokowi menawarkan segudang manfaat bagi para investor terutama bagi mereka yang berkecimpung di bisnis hijau.

"Nusantara akan menjadi kota yang nyaman untuk ditinggali dan berbisnis," kata Jokowi dalam bahasa Inggris di acara tersebut, dikutip dari unggahan YouTube Setpres.

Sontak, Jokowi di hadapan para warga negara Singapura memberi ajakan untuk tinggal di Nusantara. 

"Mungkin, tinggal di Nusantara bisa menjadi pilihan. Tuan dan nyonya, apa lagi yang Anda tunggu?," lanjut Jokowi.

Mardani Ali Sera: Aneh bin ajaib

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menjadi sosok terdepan mengkritik ajakan sang Presiden itu. Mardani dalam keterangannya Rabu (7/6/2023) menilai ajakan Jokowi 'aneh bin ajaib.'

Baca Juga: Jalan di Deli Serdang Dijual Rp1,6 Miliar, Warga: Pak Jokowi Kemana-mana Membuat Jalan, Ini Malah Dijual

Mardani juga menilai ajakan tersebut lebih masuk akal jika Jokowi mengajak warga lokal atau WNI terlebih dahulu ketimbang mengajak warga negara asing.

Politisi PKS ini juga menegaskan bahwa warga negara Indonesia harus memiliki kedaulatan dalam bentuk pemilikan properti di IKN. Terlebih, Mardani juga mengingatkan terkait regulasi yang menyatakan bahwa WNA tak bisa memiliki hak milik, namun hanya hak pakai properti.

Tiga 'serangan' pengamat politik: Singgung jaminan investasi, konflik, dan obral hak bangun

Senada dengan Mardani, Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah juga turut menilai ada beberapa isu saat presiden melayangkan ajakan tersebut.

Trubus dalam keterangannya, Minggu (11/6/2023) menegaskan bahwa salah satu masalah yang ditimbulkan yakni rentannya jaminan hukum investasi yang masih abu-abu.

Trubus juga mengkhawatirkan ajakan Jokowi akan mendatangkan konflik antara warga lokal IKN dengan warga asing.