Suara.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memutuskan dalam rapat plenonya untuk melakukan pingit atau menahan ketua umum partainya yakni Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin untuk tidak bicara hal-hal mengenai Pilpres 2024.
Hal itu dilakukan, lantaran PKB merasa yakin jika Cak Imin tetap akan menjadi pasangan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon wakil presidennya di 2024 nanti.
"Ya sudah ada pasangannya. Sekarang dipingit," kata Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Jakarta Pusat, Senin (19/6/2023).
"Terus, kita kan koalisinya dengan Gerindra. Ya siapalagi kalau bukan pak Prabowo?" sambungnya.
Kendati begitu, pria yang akrab disapa Gus Jazil ini menyampaikan, dipingitnya Cak Imin ini belum dikomunikasikan dengan Gerindra. Soal nanti keputusan deklarasi pasangan capres-cawapres ada di tangan Prabowo dan Cak Imin.
"Enggak, kita ini memingit. Memingit saja. Kalau soal keputusannya ya di Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Nunggu waktunya untuk dideklarasikan," tuturnya.
Lebih lanjut, ia pun menegaskan, jika proses pingit ini sengaja dilakukan oleh PKB untuk mempersiapkan Cak Imin hadapi Pilpres.
"Jadi DPP PKB mengambil opsi untuk dipingit dulu pak Muhaiminnya untuk persiapan, lulur-luluran dulu, dibedakin, supaya lebih langsung," pungkasnya.
Hasil Pleno
Baca Juga: Prabowo Subianto Dinilai Mulai Balik ke Gaya Populis 2014 dan 2019
Sebelumnya, PKB menggelar rapat pleno pemenangan Pileg dan Pilpres 2024 di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Senin (19/6/2023). Salah satu hasilnya memutuskan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar untuk dipingit atau tak boleh bicara soal Pilpres.
"Tadi sempat ada diskusi yang lumayan menghangat soal Pilpres. Rapat pleno DPP akhirnya memutuskan agar Gus Muhaimin Iskandar mulai hari ini dipingit, kalau bahasa Jawa, dipingit tidak boleh berbicara soal Pilpres," kata Ketua DPP PKB Yusuf Chudlori di sela-sela rapat pleno PKB.
Nantinya hal-hal yang akan berkaitan dengan Pilpres, Cak Imin akan mendelegasikan orang untuk membucarakan hal tersebut. Menurutnya, Cak Imin akan dipersiapkan untuk maju di Pilpres 2024.
"Cukup nanti mendelegasikan kepada pengurus DPP. Karena Gus Muhaimin ibaratnya pengantin. Dalam tradisi Jawa pengantin itu harus mulai masuk kamar, mulai berbenah, siap-siap," tuturnya.
Terlahir, keputusan untuk Cak Imin tidak bicara soal Pilpres juga didasari keputusan para kiyai hingga dewan syura PKB. Nantinya hal itu akan dilakukan hingga hari H deklarasi pasangan capres-cawapres dalam koalisi.
"Maka oleh para kiai dan dewan syuro DPP, Gus Muhaimin diminta tidak bicara soal Pilpres," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Menilik Kemungkinan Sandiaga Uno Maju Dalam Pilpres 2024, Masih Galau?
-
Hasil Rapat Pleno PKB: Ngotot Usung Cak Imin Di Pilpres, Konsisten Bareng Gerindra
-
Bakal Upayakan secara Maksimal, PPP Minta Sandiaga Uno Optimis jadi Cawapres Ganjar
-
Bukan Something Special, Momen Makan Siang Jokowi-Prabowo di Bogor Dianggap Istana Hal Biasa
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
SPBU Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, DPR Sebut Logikanya 'Nasi Goreng'