Suara.com - Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Gerindra, Mulyadi merekomendasikan penutupan Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur untuk penerbangan komersial. Rekomendasi ini didasarkan terhadap pengalaman pribadinya yang menilai tata kelola dan fasilitas di Halim buruk.
Rekomendasi itu disampaikan Mulyadi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi V dengan Dirjen Sumber Daya Air serta Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Senin (10/7).
"Saya akan mohon maaf dengan sangat pada pimpinan dan teman-teman anggota, saya ingin merekomendasikan sesuatu yang saya kira akan membuat saya berisiko sebenarnya. Saya berkali-kali menggunakan Bandara Halim, kan dalam konteks aktivitas itu adalah pelayanan," kata Mulyadi dikutip dari YouTube Komisi V DPR RI Channel, Selasa (11/7/2023).
"Saya tidak merasakan bahwa Halim itu di Jakarta. Halim itu seperti di daerah tertinggal, bahkan bandara perintis saya kira, crowded ya fasilitas maupun tata kelolanya," tambahnya.
Mulyadi kemudian menceritakan pengalamannya saat mendarat di Bandara Halim usai penerbangan dari Malang. Situasi saat itu dalam keadaan hujan deras, namun fasilitas bagi penumpang tak memadai.
"Saya nggak tahu itu apakah tidak ada garbarata yang di darat atau bagaimana, crowded, hujan besar. Petugasnya menyiapkan payung berjejer seperti parade, penumpang diminta berbaris turun dari garbarata, kita berbagi payung sesama penumpang. Belum lagi yang mau berangkat, belum lagi yang pakai kursi roda, ini Jakarta atau mana?" tutur Mulyadi.
Menurut Mulyadi, sebagai bandara yang terletak di ibu kota, seharusnya Halim bisa memberikan fasilitas yang jauh lebih baik.
"Saya kira Bandara Halim adalah simbol negara yang sangat terbelakang ya. Maka saya mohon izin Ibu Dirjen, saya rekomendasikan sebagai anggota Komisi V kaji itu Halim, tutup. Apa katanya direnovasi, hasilnya seperti itu. Tutup saja itu, malu saya lihatnya," kata Mulyadi.
Mulyadi menyarankan peruntukan Bandara Halim tidak lagi untuk penerbangan komersial.
Baca Juga: Anggota Komisi V DPR Minta Bandara Halim Ditutup, Ini Alasannya
"Kembalikan saja sebagai pangkalan militer dan VIP atau kargo atau private jet," katanya.
Ia lantas mencoba memberikan solusi dengan memberdayakan penggunaan bandara lain di Bogor sebagai penerbangan komersial.
"Coba berdayakan saja itu bandara, misalnya di Atang Sanjaya. Ibu sudah memberikan kontribusi terhadap penderitaan masyarakat yang setiap subuh ya sampai mungkin sampai jam 10 pagi dari Bogor itu macet bahkan dibikin contra-flow pun nggak ngefek. Saya nggak kebayang kalau penumpang-penumpang dialihkan perhatiannnya ke Atang Sanjaya, Bogor mungkin traffic-nya menjadi seimbang," tuturnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- 10 Promo Sepatu Lari di Sports Station: Adidas, Reebok, dan New Balance Mulai Rp299 Ribuan
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
Pilihan
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
-
Prabowo: Hukum Tak Boleh Dipakai untuk Balas Dendam Politik
-
Kompak Turun: Ini Harga BBM di Pertamina hingga Shell
-
Hakim Andi Sebut Nadiem Makarim Seharusnya Dibebaskan
Terkini
-
Pesawat Tabrak Menara di Beijing, Pemerintah China Sibuk Sensor Peristiwa Itu
-
Gerindra Santai Hadapi Safari Politik Jokowi, Pilih Fokus Kawal Program Prabowo
-
Momen Keajaiban Bayi 3 Tahun Selamat Usai 6 Hari Tertimbun Puing Gempa Bumi Venezuela
-
Momen Saling Hormat Prabowo-Jokowi Jadi Sorotan, Gerindra Beri Penjelasan Ini!
-
KPK Gagal Periksa Bos Maktour, Fuad Hasan Masyhur Pilih ke Luar Negeri Saat Kasus Haji Diusut
-
Hakim Beratkan Vonis Nadiem karena Sudah Kaya, Pakar: Standarnya Terlalu Subjektif
-
Kebakaran TPA Jatiwaringin Meluas, Pemkab Tangerang Tetapkan Status Tanggap Darurat
-
Lubang Galian yang Merenggut Nyawa, Siapa Harus Bertanggung Jawab?
-
17 Tahun Terkatung-katung, Nasib Lahan Transmigrasi di Muaro Jambi Akhirnya Terang
-
KPK Dalami Aset Japto Soerjosoemarjo, Diduga Terkait Kasus Gratifikasi Batu Bara