Suara.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Anas Urbaningrum, yang juga mantan narapidana kasus korupsi proyek Hambalang, menyinggung soal pihak yang zalim kepadanya.
Pernyataan tersebut disampaikan Anas Urbaningrum yang juga eks ketua umum Partai Demokrat itu, saat perayaan ulang tahunnya ke-54 di kawasan Monumen Nasioanal atua Monas, Jakarta pada Sabtu (15/7/2023).
"Saya ingin mengirim pesan bagi yang pernah malakukan kezaliman hukum, tolong itu dihentikan. Jangan diulangi lagi. Boleh terjadi pada Anas, tapi tidak boleh terjadi pada anak-anak bangsa lain. Agar menjadi pelajaran bagi Indonesia bangsa ini. Pelajaran bagi masa depan kita semua," kata Anas.
Tak hanya sekali, Anas bahkan mengulangi kalimat zalim kepadanya sebanyak dua kali.
"Saya ulangi, boleh kezaliman hukum pada Anas, boleh perskusi hukum pada Anas karena memang terjadi. Tapi harus ada hikmah yang dipetik bangsa ini," katanya.
"Bahwa tidak boleh terjadi lagi pada anak bangsa Indonesia, apapun agamanya, apapun suku, apapun ras, apapun partainya, apapun warna kulitanya, apapun orientasi politiknya," sambungnya.
Usai menyampaikan pernyataannya itu, awak media mencoba bertanya pihak yang dimaksud Anas melakukan kezaliman kepadanya. Namun, Anas enggak menyebut nama.
"Jadi saya tidak ingin menyebut nama, karena yang penting adalah bukan orangnya, bukan namanya. Yang penting adalah pesannya yang universal. Kedua pesan itu mudah-mudahan menghadirkan, membangkitkan kesadaran bahwa kezaliman adalah hal yang dekstruktif, sebaliknya keadilan adalah hal yang konstruktif dan bermasa depan," tutur dia.
Sebagaimana diketahui Anas adalah mantan ketau umum Demokrat. Dia harus keluar dari partai Demokrat karena menjadi terpidana korupsi proyek Hambalang. Dia menjalani hukuman penjara 8 tahun dan telah bebas pada April 2023 lalu. Berselang beberapa bulan keluar dari jeruji besi, Anas ditunjuk menjadi ketua umum PKN.
Baca Juga: Rekam Jejak Anas Urbaningrum: Baru 5 Hari Bebas Murni, Langsung Jadi Ketum Parpol Lagi
Berita Terkait
-
Rekam Jejak Anas Urbaningrum: Baru 5 Hari Bebas Murni, Langsung Jadi Ketum Parpol Lagi
-
Anas Urbaningrum Ngeles saat Ditanya Kapan Digantung di Monas, Ini Jawabannya
-
Mengingat Lagi Janji 'Gantung Anas di Monas' yang Belum Ditepati
-
Sampaikan Pidato Politik, Anas Urbaningrum Kembali Gaungkan Gantung di Monas
-
Ganjar Pranowo Ingin Berantas Korupsi Kalau Jadi Presiden, Demokrat Pesimis karena Contohnya Jokowi
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Murah untuk Aktivitas Harian Pemula, Biaya Operasional Rendah
- Shio Paling Hoki pada 8-14 Desember 2025, Berkah Melimpah di Pekan Kedua!
- 7 Rekomendasi Bedak Padat Anti Dempul, Makeup Auto Flawless dan Anti Cakey
- 51 Kode Redeem FF Terbaru 8 Desember 2025, Klaim Skin Langka Winterlands dan Snowboard
- Sambut HUT BRI, Nikmati Diskon Gadget Baru dan Groceries Hingga Rp1,3 Juta
Pilihan
-
Rekomendasi 7 Laptop Desain Grafis Biar Nugas Lancar Jaya, Anak DKV Wajib Tahu!
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Sentuh Rp70 Ribu
-
Shell hingga Vivo sudah Ajukan Kuota Impor 2026 ke ESDM: Berapa Angkanya?
-
Kekhawatiran Pasokan Rusia dan Surplus Global, Picu Kenaikan Harga Minyak
-
Survei: Kebijakan Menkeu Purbaya Dongkrak Optimisme Konsumen, tapi Frugal Spending Masih Menguat
Terkini
-
Putin Sampaikan Belasungkawa Terkait Bencana Banjir, Prabowo: Kami Bisa Menghadapi Ini dengan Baik
-
Geger Kayu Log di Pantai Tanjung Setia, Polisi Beberkan Status Izin PT Minas Pagai Lumber
-
Pengamat Sorot Kasus Tata Kelola Minyak Kerry Chalid: Pengusaha Untungkan Negara Tapi Jadi Terdakwa
-
Prabowo Ungkap Alasan Sebenarnya di Balik Kunjungan ke Moskow Bertemu Putin
-
OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, KPK Sebut Terkait Suap Proyek
-
KPK Tangkap Tangan Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, Anggota DPRD Ikut Terseret?
-
Bobby Nasution Jelaskan Tidak Ada Pemangkasan Anggaran Bencana Ratusan Miliar
-
Korban Meninggal Banjir dan Longsor di Sumatera Bertambah Jadi 969 Jiwa
-
Digelar Terpisah, Korban Ilegal Akses Mirae Asset Protes Minta OJK Mediasi Ulang
-
Respons Ide 'Patungan Beli Hutan', DPR Sebut Itu 'Alarm' Bagi Pemerintah Supaya Evaluasi Kebijakan