Suara.com - Upaya penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dan Polres Metro Bekasi dalam meringkus kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sekaligus jual ginjal ilegal kini berbuah hasil.
Tim penyelidik memperoleh fakta bahwa ginjal ilegal dijual ke Kamboja dan diterima oleh salah satu rumah sakit yakni Preah Ket Mealea Hospital.
Temuan tersebut dibenarkan oleh Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi di Jakarta, Jumat (21/7/2023).
Rumah sakit tersebut turut menerima beberapa buah ginjal ilegal yang dipasarkan oleh sindikat dari Indonesia. Adapun polisi mencatat ada 122 WNI yang melakukan transplantasi ginjal ilegal.
Lantas, seperti apa RS Preah Ket Mealea yang menjadi salah satu penerima ginjal ilegal dari Indonesia?
Preah Ket Mealea ternyata RS militer
Berdasarkan informasi yang disajikan oleh military-medicine.com, Preah Ket Mealea ternyata merupakan rumah sakit militer yang berada di bawah naungan Royal Cambodian Armed Forces atau Angkatan Bersenjata Kerajaan Kamboja.
Preah Ket Mealea berlokasi di ibu kota Kamboja yakni Phnom Penh, tepatnya di Rue de France (St. 47), Phnom Penh.
Rumah sakit ini melayani baik anggota militer maupun warga sipil.
Baca Juga: Kasus TPPO Sindikat Jual Beli Ginjal, Ini Peran Aipda M dan Oknum Petugas Imigrasi
Rumah sakit ini digadang-gadang sebagai rumah sakit militer terbesar di Kamboja. Sosok yang memimpin rumah sakit ini adalah Ahli Bedah Umum Mayjen Kong Saly.
Kamboja gencarkan transplantasi ginjal
Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen sebagaimana yang dilansir oleh The Phnom Penh Post menggencarkan transplantasi ginjal di negaranya untuk mendorong pertumbuhan kesehatan.
Sontak, pemerintah Kamboja menggandeng Kementerian Kesehatan Kamboja untuk memperbaiki sarana dan prasarana untuk memfasilitasi transplantasi ginjal legal.
Kementerian Kesehatan juga mengiklankan transplantasi ginjal agar menggaet calon pasien untuk berobat di Kamboja dan mendapatkan ginjal baru dengan legal.
Preah Ket Mealea merupakan salah satu rumah sakit yang turut berupaya mewujudkan komando sang Perdana Menteri itu.
Tag
Berita Terkait
-
Bantu Sindikat Perdagangan Ginjal Manusia di Bekasi, Kapolri Klaim Tindak Tegas Aipda M: Kami Tak Pernah Ragu-ragu!
-
Terungkap Perdagangan Ginjal WNI di Kamboja Ternyata Dilakukan di Rumah Sakit Militer
-
Bukan Cuma di Bekasi, Sindikat Perdagangan Ginjal Jaringan Kamboja Ternyata Punya Markas di Cilebut
-
Terkuak! Eksekusi Perdagangan Ginjal WNI di Kamboja Dilakukan di Rumah Sakit Militer
-
Terlibat Kasus TPPO Perdagangan Ginjal Internasional, Berapa Gaji Aipda M?
Terpopuler
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 4 Pilihan HP OPPO 5G Terbaik 2026 dengan RAM Besar dan Kamera Berkualitas
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- Bojan Hodak Beberkan Posisi Pemain Baru Persib Bandung
Pilihan
-
Sah! Komisi XI DPR Pilih Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI
-
Hasil Akhir ASEAN Para Games 2025: Raih 135 Emas, Indonesia Kunci Posisi Runner-up
-
5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
-
Promo Suuegeerr Alfamart Jelang Ramadan: Tebus Minuman Segar Cuma Rp2.500
-
Menilik Survei Harvard-Gallup: Bahagia di Atas Kertas atau Sekadar Daya Tahan?
Terkini
-
Kasatgas Tito Pimpin Rakor Pembahasan Bantuan Rumah dan Bantuan Sosial Pascabencana
-
Partai Gema Bangsa Resmi Usung Prabowo di 2029: Ingin Akhiri Cengkeraman Oligarki!
-
Jakarta Siaga, BMKG Bunyikan Alarm Hujan Lebat Hari Ini
-
Akankah Rocky Gerung Hadir? Polda Metro Tunggu Kedatangannya Terkait Kasus Ijazah Palsu Jokowi
-
Jaga Marwah Non-Blok, Connie Ingatkan Presiden Tak Sembarang Bayar Iuran Dewan Perdamaian
-
Pura-pura Jadi Kurir Ekspedisi, Dua Pengedar Narkoba di Tangerang Tak Berkutik Diciduk Polisi
-
Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Minta Bos Maktour Tetap di Indonesia
-
Diperiksa KPK, Bos Maktour Tegaskan Pembagian Kuota Haji Wewenang Kemenag
-
KPK Endus Peran Kesthuri Jadi Pengepul Uang Travel Haji untuk Pejabat Kemenag
-
Hikmahanto Soroti Risiko Gabung Dewan Perdamaian: Iuran Rp16,9 T hingga Dominasi Trump