Kena Semprot Jokowi, Ini Deretan Kasus Jaksa 'Mempermainkan' Hukum

Suara.com - Pidato Presiden Joko Widodo atau Jokowi di upacara peringatan ke-63 Hari Bhakti Adhyaksa di Jakarta, Sabtu (22/7/2023) banyak memberi kritik terhadap kejujuran para penegak hukum.

Adapun kejaksaan menjadi instansi yang disorot oleh Jokowi lantaran oknumnya kedapatan melakukan praktik tidak bersih.

Jokowi pada kesempatan yang sama meminta agar para penegak hukum selalu akuntabel lantaran rakyat sudah mempercayai mereka.

"Perbaiki terus akuntabilitas aparat dan perbaiki terus pelayanan pada masyarakat," kata Jokowi dalam pidatonya.

Jokowi dalam upayanya membentuk penegak hukum yang akuntabel memberikan kritikan kepada kejaksaan. Sang Presiden mendapat laporan bahwa oknum kejaksaan 'mempermainkan hukum.'

"Jangan ada lagi aparat Kejaksaan, meskipun saya tahu ini oknum, yang mempermainkan hukum," semprot sang presiden.

Lantas, kasus dan skandal apa saja yang membuat Jokowi berkata demikian?

Oknum jaksa ketahuan titip rekanan proyek

Ada dua skandal jaksa yang disorot oleh Jokowi, yang pertama yakni maraknya kasus titip rekanan proyek.

Baca Juga: Bertemu Panda Nababan Usai Polemik 'Anak Ingusan', Gibran Ngaku Banyak Dapat Masukan Hingga Diberi Oleh-oleh Buku

"Menitip rekanan proyek," papar Jokowi.

Sang Presiden menerima laporan bahwa ditemukan segelintir oknum jaksa yang saling titip proyek ke rekan sejawatnya.

Adapun dua tahun sebelum pidato Jokowi dikumandangkan, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengungkap telah mencopot Kajati dan Kajari yang diduga bermain proyek di level daerah.

Burhanuddin melaporkan pihaknya telah melepas jabatan dua oknum jaksa yang bertugas di Sumatera Barat dan Papua Barat.

"Kemudian untuk kasus Sumatera Barat, kemudian Papua Barat yang kami copot karena memang mohon izin, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Benny soal jaksanya yang kerja sama main proyek, sudah banyak kajati sudah saya tindak. Beberapa dua, kemungkinan ada satu lagi saya akan tindak lagi," ujar Burhanuddin saat rapat kerja dengan Komisi III DPR RI.

Titip barang impor