Suara.com - Mantan Menteri Keuangan Rizal Ramli menyoroti utang negara yang dinilai makin membengkak dan menyebabkan kemiskinan struktural masyarakat.
Rizal mengatakan besarnya utang negara ini disebabkan oleh pendapatan negara yang terbatas tetapi kebutuhan anggarannya terlalu besar, termasuk untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
"Pemerintah ini penerimaannya dari segi pajak kurang. Hanya 8 persen tax ratio-nya, harusnya 13 sampai 15 persen ini tax ratio penerimaan pajak," kata Rizal dalam siniar bersama Refly Harun yang berjudul 'Cawe-cawe Pejabat Makin Menjadi! Rizal Ramli 'Serang' Pentolan Istana: Wis! Sadar Diri LBP & JKW!' pada Jumat (28/7/2023).
Dia menyebut anggaran besar-besaran untuk pembangunan IKN dengan pendapatan yang terbatas menunjukkan pengelolaan fiskal yang tidak bertanggung jawab.
"Bebannya siapa? Bebannya rakyat karena untuk menutupi gap penerimaan yang merosok tajam dan pengeluaran yang jor-joran ini," ujar Rizal.
Untuk itu, Rizal mengatakan rakyat akan makin kesulitan dengan harga bahan pokok yang meningkat, kenaikan harga listrik, gas bersubsidi, dan BBM, hingga kenaikan tarif BPJS.
Selain itu, pemerintah juga berutang kepada negara lain untuk menutupi kebutuhan anggaran yang besar padahal utang negara dianggap sudah besar. Bahkan, Rizal menyebut pemerintah memerlukan utang untuk bisa membayar bunga dari utang sebelumnya.
"Untuk itu, dia (pemerintah) menyedot likuiditas masyarakat yaitu pertambahan kredit yang biasanya 15 persen, malah hanya sekitar 3 persen. Artinya, likuiditas masyarakat disedot," ucap Rizal.
Keadaan yang memberatkan masyarakat ini, tambah dia, menyebabkan masyarakat golongan menengah menggadaikan aset mereka, sementara golongan bawah terpaksa menggunakan pinjaman online yang bunganya disebut sangat tinggi.
Baca Juga: Sebut Orang di Sekitar Jokowi Punya Masalah KKN, Rizal Ramli: Mereka Takut kalau Ada Pemimpin Baru
"Ini proses kemiskinan struktural karena likuiditas yang ada, disedot untuk nombokin bayar utang (negara)," tandas Rizal.
Berita Terkait
-
Sebut Orang di Sekitar Jokowi Punya Masalah KKN, Rizal Ramli: Mereka Takut kalau Ada Pemimpin Baru
-
Ombudsman Temukan Dugaan Malaadministrasi Pertanahan Lokasi IKN Di Dua Kabupaten
-
Siap-siap, Pemerintah Berencana Bangun Bandara Super Mewah di Kalimantan
-
Utang Pemerintah Juni 2023 Tercatat Meningkat Capai Rp 7.805,19 Triliun.
-
Jadi Sentra Wisata Ibu Kota, Pemprov DKI Berharap Warga Kepulauan Seribu Melek Keuangan Digital
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
3 Poin Utama Perjanjian Militer AS-Indonesia, Disepakati Menhan Sjafrie dan Hegseth
-
Dirjen Imigrasi Copot Pejabat Terkait Pungli Batam, Buka Peluang Proses Pidana
-
Formappi Soal Permintaan RDPU Kasus Korupsi Minyak Mentah: Komisi III Bukan Tempat Uji Hukum!
-
Cak Imin Dorong Koperasi Merah Putih Siap Bersaing di Tengah Kebuntuan Global
-
Survei Poltracking: Kepercayaan Publik pada Prabowo-Gibran Tembus 75,1 Persen
-
Golkar Bukan Milik Satu Keluarga! Bahlil Ingatkan Kader Tak Saling Singkirkan karena Beda Pilihan
-
MKD DPR Panggil Aboe Bakar Besok Soal Isu Ulama Madura di Pusaran Narkoba
-
Kemhan Luruskan Kabar 'Akses Udara Tanpa Izin' Militer AS: Itu Masih Pembahasan, Jangan Terprovokasi
-
Mendagri Tegaskan Dana Otsus dan Dana Keistimewaan Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat
-
Mendagri Pastikan Pengawasan Diperketat, Pemanfaatan Dana Otsus Lebih Optimal