Suara.com - Keringanan hukuman mati yang dijatuhkan majelis hakim Mahkamah Agung kepada tersangka kasus penembakan Brigadir J, Ferdy Sambo ternyata melewati beberapa tahap yang cukup sulit. Dua dari lima hakim ternyata dissenting opinion soal perubahan hukuman mati Ferdy Sambo menjadi hukuman seumur hidup.
Dua orang hakim yang melakukan dissenting opinion atau dalam kata lain menolak kasasi Sambo. Kedua hakim ini ialah anggota majelis dua hakim Jupriyadi dan anggota majelis ketiga Desnayeti. Kedua hakim ini pun memberikan suara sebagai penolakan atas permohonan keringanan vonis yang diajukan pihak Sambo.
Namun, dissenting opinion yang diajukan oleh keduanya otomatis tertolak karena ketiga hakim lainnya masih menang suara untuk menerima kasasi Sambo. Hal inilah yang akhirnya membuat pihak MA secara hukum mengubah vonis yang semula hukuman mati menjadi hukuman penjara seumur hidup.
Lantas, apa itu dissenting opinion dan apa fungsi hukumnya?
Menyandur dari situs pa-marabahan.go.id, dissenting opinion ini didefinisikan sebagai pendapat para hakim yang berbeda secara substansi dengan hakim hakim lainnya dalam suatu putusan yang dikeluarkan secara tertulis. Dissenting opinion ini pun merupakan hak kebebasan hakim yang mengadili suatu perkara dan digunakan saat perkara tersebut diadili oleh lebih dari satu hakim.
Namun, dissenting opinion ini juga diatur dalam undang-undang dan didasari oleh hukum sehingga bersifat independensi dan berdasar.
Hak dissenting opinion ini pun diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 PMK Tahun 2005 tentang Hukum Acara Pengujian Undang Undang. Pasal ini pun ditujukan pada situasi ketika adanya perbedaan pendapat para hakim, sehingga sistem ambil suara terbanyak dilakukan sebagai keputusan hukum yang diambil.
Dissenting opinion di Indonesia sendiri pertama kali digunakan dalam pengadilan niaga, sebelum akhirnya diimplementasikan ke pengadilan lainnya. Proses koordinasi para hakim untuk memutuskan suatu perkara ini pun dilakukan berdasarkan tindakan hukum yang dilakukan oleh terdakwa dan penuntut umum.
Dalam kasus Sambo ini, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) sebelumnya sudah memvonis Sambo dengan hukuman pidana mati. Namun pihak Sambo akhirnya mengajukan kasasi dengan harapan keringanan hukuman yang akhirnya diproses oleh MA.
Baca Juga: MA Pangkas Vonis Ferdy Sambo, Ini Perbedaan Hukuman Mati dan Seumur Hidup
Kontributor : Dea Nabila
Berita Terkait
-
MA Pangkas Vonis Ferdy Sambo, Ini Perbedaan Hukuman Mati dan Seumur Hidup
-
Sambo Akhirnya Dihukum Seumur Hidup, Apakah Putusan MA Bisa Digugat?
-
MA Batalkan Hukuman Mati Ferdy Sambo, Mahfud MD Bilang Begini
-
Kuasa Hukum Eks Ajudan Sambo, Ricky Rizal Tidak Terima Vonis 8 Tahun dari MA, Bakal Ajukan PK?
-
Skandal Ferdy Sambo Urung Dihukum Mati! Inilah Reaksi Heboh Anak Freddy Budiman yang Bikin Publik Geger
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
-
Jeffrey Hendrik Belum Resmi jadi Pjs Direktur Utama BEI
-
Penghentian Operasi dan PHK Intai Industri Batu Bara Usai Kementerian ESDM Pangkas Kuota Produksi
Terkini
-
Geger Temuan PPATK, Rp992 Triliun Perputaran Duit Tambang Emas Ilegal, Siapa 'King Maker'-nya?
-
Pigai Akui Uang Pribadi Terkuras karena Kementerian HAM Tak Punya Anggaran Bansos
-
Saksi Ungkap Ada Uang Nonteknis dan Uang Apresiasi dalam Pengurusan Sertifikasi K3 di Kemnaker
-
Pedagang Kota Tua Terpaksa 'Ngungsi' Imbas Syuting Film Lisa BLACKPINK: Uang Kompensasi Nggak Cukup!
-
Sri Raja Sacandra: UU Polri 2002 Lahir dari Konflik Kekuasaan, Bukan Amanah Reformasi
-
Prabowo Wanti-wanti Pimpinan yang Akali BUMN Segera Dipanggil Kejaksaan
-
Natalius Pigai Bangga Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB: Sebut Prestasi Langka di Level Dunia
-
Nadiem Kaget Banyak Anak Buahnya Terima Gratifikasi di Kasus Chromebook: Semuanya Mengaku
-
Tangis Nenek Saudah Pecah di Senayan: Dihajar Karena Tolak Tambang, Kini Minta Keadilan
-
Guntur Romli Kuliti Jokowi: Demi PSI, Dinilai Lupa Rakyat dan Partai Sendiri