Suara.com - Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) menyiapkan upaya hukum lainnya untuk melawan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setelah Mahkamah Agung (MA) menolak Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Prima.
Pada Selasa (8/8/2023), MA menolak PK soal gugatan Prima agar KPU membatalkan Surat Keputusan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 yang sebelumnya ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta.
"Sejak awal, Prima memang sudah mempersiapkan langkah-langkah hukum apa saja yang dapat digunakan untuk membuktikan bahwa memang terjadi kecurangan dalam verifikasi partai politik," kata Juru Bicara DPP PRIMA, Farhan Abdillah Dalimunthe saat dihubungi, Jumat (11/8/2023).
Setelah PK atas putusan PTUN DKI ditolak MA, Farhan menyebut pihaknya akan mengajukan kasasi ke MA dalam perkara dugaan perbuatan melawan hukum oleh KPU yang sempat menghasilkan putusan penundaan pemilu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Putusan tersebut akhirnya dibatalkan lewat banding yang diajukan KPU ke Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta. Saat itu, PR DKI menerima banding KPU.
"Prima masih memiliki amunisi lain untuk menggugat KPU, yaitu permohonan kasasi di MA," tegas Farhan.
Dia meyakini MA akan memutus perkara kasasi yang akn diajukan pihaknya dengan objektif, tanpa ada intervensi dari kekuatan politik.
"Perlu kami ingatkan, tidak lolosnya Prima dalam verifikasi partai politik bukan karena Peima tidak siap menjadi peserta pemilu, tapi terjadi intervensi politik dari status a quo yang merasa kenyamanannya akan terganggu kalau Prima menjadi peserta pemilu," tandas Farhan.
Baca Juga: Perjalanan Kubu Moeldoko Begal Partai Demokrat, Berujung PK Ditolak MA
Berita Terkait
-
Perjalanan Kubu Moeldoko Begal Partai Demokrat, Berujung PK Ditolak MA
-
Siapa Anak Hakim Agung Suhadi? Ikut 'Dikuliti' Usai Ayahnya Batalkan Vonis Mati Sambo
-
KPU Apresiasi Putusan MA yang Menolak Gugatan Prima
-
PK Soal Gugatan Kepemimpinan AHY Ditolak Mahkamah Agung, Moeldoko Gagal Jadi Ketum Demokrat
Terpopuler
- Megawati: Saya Dipanggil Polisi 3 Kali, Diperiksa Jaksa Sampai Malam
- Apa Itu IKD dan Kenapa Wajib Memilikinya?
- HP RAM 16 GB Berapa Harganya? Ini 5 Pilihan Termurah dengan Performa Ngebut
- Besok, Front Mahasiswa UI hingga IPB Siap Gelar Aksi 'Merebut Kemerdekaan' di Jakarta
- 5 Sunscreen Brand Jepang untuk Flek Hitam, Lengkap dengan Review dan Harga
Pilihan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
-
Dihadang Polisi di UOB Plaza, Massa UI: Ini Bukti Kita Belum Merdeka!
-
Bundaran HI Dijaga Ketat, Solidaritas Warga Mengalir: Ini Titik Logistik untuk Pendemo
-
Jelang Demo Mahasiswa, Bundaran HI Dijaga Ketat: Kendaraan Taktis Siaga, Lalin Masih Normal
Terkini
-
Pelajar Palembang Viral Usai Pamer Revolver saat Konvoi, Ternyata Senpira Dibeli dari Facebook
-
Nama Bupati PALI Muncul di Kasus Suap Audit BPK, KPK Periksa Asgianto Sebagai Saksi
-
Kondisi Terbaru Gunung Semeru, Enam Kali Erupsi dalam Sehari dan Masih Berstatus Siaga
-
Detik-detik Narapidana Narkoba Diborgol Usai Bebas karena Remisi 17 Agustus, Ada Apa?
-
Dedi Mulyadi Sindir Birokrasi Minta Dihormati: Rapat Habis Puluhan Juta, Tapi Rakyat Tetap Menderita
-
Koreksi Data Pidato Presiden: 6 Fakta Realitas Hidup Susanah, Kuli Kain Majun Asal Cileungsi Bogor
-
Bantah Isu Pisah dari NKRI, Ini 6 Pesan Penting Sultan Banten ke-18 untuk Masyarakat
-
Penerbangan Langsung Palembang-Bandung Kembali Hadir, Ini Jadwal dan Harga Tiket Citilink
-
Oknum Petugas Bandara Terlibat Penyelundupan 22 Kg Emas Batangan
-
Mati Lampu hingga 4 Jam, Cek Daftar Wilayah di Palembang yang Terdampak Pemadaman PLN