Suara.com - Daftar partai politik paling korup menarik dikulik usai pengakuan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang mengusulkan pada pada Presiden Jokowi untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena menurutnya tidak berjalan efektif.
Hal itu disampaikan Megawati dalam acara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pada Selasa (22/8/2023) lalu.
Pihak KPK menanggapi pernyataan Megawati dengan mengatakan pemberantasan korupsi tidak mungkin bisa dilakukan hanya dengan mengandalkan lembaganya.
Lantas apa saja parpol paling korup sampai Megawati usul KPK dibubarkan? Simak penjelasan berikut ini.
Daftar Parpol Paling Korup
Lembaga Survei Lingkar Kajian Strategis dan Pembangunan (LKSP) sempat mengungkap hasil survei elektabilitas sejumlah partai politik yang akan bertarung pada pesta demokrasi 2024 mendatang. Dalam survei, LKSP juga mengungkap adanya partai politik (parpol) yang sangat disenangi oleh pemilih atau masyarakat meski parpol itu juga masuk dalam katergori parpol paling korup.
Hasilnya, PDIP masuk urutan pertama partai parpol paling korup meski memiliki elektabilitas tinggi. Setelah PDIP, ada Demokrat, Golkar dan Gerindra yang masuk jajaran parpol paling korup.
"PDIP memiliki elektabilitas tinggi sebanyak 19.8 persen namun data survei menyatakan PDIP juga mendapat beban citra sebagai partai paling korup (20,5 persen) diikuti Demokrat yakni 9,9 persen, Golkar 8,6 persen dan Gerindra 2,3 persen," jelas Direktur LKSP Andika Rachman pada Selasa (11/4/2023).
"Meski dapat citra buruk korupsi, PDIP dipersepsi sebagai partai yang membela rakyat. Hal ini terlihat dari jumlah responden yang mencapai 23.5 persen. Di posisi kedua Golkar, dengan 16,9 persen, PKS 15,9 persen, dan ketiga Gerindra 13,0 persen," sambung dia.
Baca Juga: Gebrakan 'Offside' PSI: Habis Ganjar, Kini Pepet Gibran
Pada Januari 2022 Indikator Politik Indonesia mencatat bahwa elektabilitas PDIP jadi yang paling tinggi meski beberapa kadernya terjerat korupsi seperti Menteri Sosial Juliari Batubara dan Harun Masiku.
Kemudian Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap bahwa korupsi kelas kakap umumnya dilakukan oleh kader parpol besar. Empat besar partai dengan kasus korupsi tertinggi menurut ICW yakni PDIP, Golkar, PAN dan Partai Demokrat.
"Sepanjang KPK berdiri, anggota DPR, anggota DPRD yang paling banyak ditindak dari empat partai tersebut. Kenapa empat partai tersebut, karena memang secara kuantitas anggota DPR atau DPRD mayoritas berasal dari partai-partai besar tersebut, khususnya Golkar dan PDIP. Mereka paling banyak punya kader di pemerintahan," terang Penliti ICW Almas Sjafrina.
Respon KPK Soal Pernyataan Megawati
KPK merespon pengakuan Megawati yang usul pada Presiden Jokowi untuk membubarkan lembaga antirasuah itu. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menegaskan pemberantasan korupsi tidak mungkin dapat dilakukan hanya dengan mengandalkan lembaganya.
"Kita berharap dukungan dari seluruh elemen bangsa, seluruh aparat penegak hukum. Jangan hanya berharap pada KPK," ujar Alex dalam konferensi pers di Gedung Juang KPK Jakarta Selatan pada Rabu (23/8/2023).
Berita Terkait
-
Tak Ada Ganjar-Anies di Kantong Megawati, Said PDIP: Terakhir, Mbak Puan Menyampaikan Ganjar-Gibran
-
Profil Kuncoro Wibowo, Eks Dirut Transjakarta yang Jadi Tersangka Bansos Beras
-
KY dan KPK Teken Nota Kesepahaman Pemberantasan Korupsi, Turut Atur Perilaku Hakim
-
Kecilnya Kans Duet dengan Ganjar di Pilpres 2024 Diungkap Anies: Sulit Kalau Bukan Bagian Koalisi
-
Gebrakan 'Offside' PSI: Habis Ganjar, Kini Pepet Gibran
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Gigi Tanpa Kopling: Praktis, Irit, dan Tetap Bertenaga
- 5 Rekomendasi HP Layar Lengkung Murah 2026 dengan Desain Premium
- 5 Lipstik Ringan dan Tahan Lama untuk Usia 55 Tahun, Warna Natural Anti Menor
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 5 Sunscreen Jepang untuk Hempaskan Flek Hitam dan Garis Penuaan
Pilihan
-
5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
-
Promo Suuegeerr Alfamart Jelang Ramadan: Tebus Minuman Segar Cuma Rp2.500
-
Menilik Survei Harvard-Gallup: Bahagia di Atas Kertas atau Sekadar Daya Tahan?
-
ESDM: Harga Timah Dunia Melejit ke US$ 51.000 Gara-Gara Keran Selundupan Ditutup
-
300 Perusahaan Batu Bara Belum Kantongi Izin RKAB 2026
Terkini
-
Bantah Isu Fitnah, Kementan Bongkar Borok Proyek Fiktif Rp27 Miliar: 'Ada Bukti dan Pengakuan'
-
Jenderal Kepercayaan Xi Jinping Diduga Bocorkan Senjata Nuklir China ke CIA
-
Kasus Suami Bela Istri Jadi Tersangka, Dua Belah Pihak Sepakat Tempuh Restorative Justice
-
Korban Longsor di Cisarua Bandung Barat Capai 17 Orang, 6 Jenazah Masih Diidentifikasi
-
Buka Raker Bareng Kapolri, Ketua Komisi III DPR Bedah 7 Lini Transformasi Reformasi Polri
-
Laporkan Stabilitas Kamtibmas 2025, Kapolri Singgung Agustus Kelabu Saat Rapat Bereng Komisi III
-
KPK Panggil Bos Maktour dalam Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
-
Maling Nekat Diduga Bongkar 200 Meter Trotoar Jalan Raya Cilincing Demi Curi Kabel PJU
-
Menteri PPPA Tegas Soal MBG: Hak Anak yang Tak Boleh Dilanggar
-
Mendagri Dorong Percepatan Relokasi Warga dan Penguatan Tata Ruang Pascabencana Longsor