Suara.com - Daftar partai politik paling korup menarik dikulik usai pengakuan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang mengusulkan pada pada Presiden Jokowi untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena menurutnya tidak berjalan efektif.
Hal itu disampaikan Megawati dalam acara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pada Selasa (22/8/2023) lalu.
Pihak KPK menanggapi pernyataan Megawati dengan mengatakan pemberantasan korupsi tidak mungkin bisa dilakukan hanya dengan mengandalkan lembaganya.
Lantas apa saja parpol paling korup sampai Megawati usul KPK dibubarkan? Simak penjelasan berikut ini.
Daftar Parpol Paling Korup
Lembaga Survei Lingkar Kajian Strategis dan Pembangunan (LKSP) sempat mengungkap hasil survei elektabilitas sejumlah partai politik yang akan bertarung pada pesta demokrasi 2024 mendatang. Dalam survei, LKSP juga mengungkap adanya partai politik (parpol) yang sangat disenangi oleh pemilih atau masyarakat meski parpol itu juga masuk dalam katergori parpol paling korup.
Hasilnya, PDIP masuk urutan pertama partai parpol paling korup meski memiliki elektabilitas tinggi. Setelah PDIP, ada Demokrat, Golkar dan Gerindra yang masuk jajaran parpol paling korup.
"PDIP memiliki elektabilitas tinggi sebanyak 19.8 persen namun data survei menyatakan PDIP juga mendapat beban citra sebagai partai paling korup (20,5 persen) diikuti Demokrat yakni 9,9 persen, Golkar 8,6 persen dan Gerindra 2,3 persen," jelas Direktur LKSP Andika Rachman pada Selasa (11/4/2023).
"Meski dapat citra buruk korupsi, PDIP dipersepsi sebagai partai yang membela rakyat. Hal ini terlihat dari jumlah responden yang mencapai 23.5 persen. Di posisi kedua Golkar, dengan 16,9 persen, PKS 15,9 persen, dan ketiga Gerindra 13,0 persen," sambung dia.
Baca Juga: Gebrakan 'Offside' PSI: Habis Ganjar, Kini Pepet Gibran
Pada Januari 2022 Indikator Politik Indonesia mencatat bahwa elektabilitas PDIP jadi yang paling tinggi meski beberapa kadernya terjerat korupsi seperti Menteri Sosial Juliari Batubara dan Harun Masiku.
Kemudian Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap bahwa korupsi kelas kakap umumnya dilakukan oleh kader parpol besar. Empat besar partai dengan kasus korupsi tertinggi menurut ICW yakni PDIP, Golkar, PAN dan Partai Demokrat.
"Sepanjang KPK berdiri, anggota DPR, anggota DPRD yang paling banyak ditindak dari empat partai tersebut. Kenapa empat partai tersebut, karena memang secara kuantitas anggota DPR atau DPRD mayoritas berasal dari partai-partai besar tersebut, khususnya Golkar dan PDIP. Mereka paling banyak punya kader di pemerintahan," terang Penliti ICW Almas Sjafrina.
Respon KPK Soal Pernyataan Megawati
KPK merespon pengakuan Megawati yang usul pada Presiden Jokowi untuk membubarkan lembaga antirasuah itu. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menegaskan pemberantasan korupsi tidak mungkin dapat dilakukan hanya dengan mengandalkan lembaganya.
"Kita berharap dukungan dari seluruh elemen bangsa, seluruh aparat penegak hukum. Jangan hanya berharap pada KPK," ujar Alex dalam konferensi pers di Gedung Juang KPK Jakarta Selatan pada Rabu (23/8/2023).
Berita Terkait
-
Tak Ada Ganjar-Anies di Kantong Megawati, Said PDIP: Terakhir, Mbak Puan Menyampaikan Ganjar-Gibran
-
Profil Kuncoro Wibowo, Eks Dirut Transjakarta yang Jadi Tersangka Bansos Beras
-
KY dan KPK Teken Nota Kesepahaman Pemberantasan Korupsi, Turut Atur Perilaku Hakim
-
Kecilnya Kans Duet dengan Ganjar di Pilpres 2024 Diungkap Anies: Sulit Kalau Bukan Bagian Koalisi
-
Gebrakan 'Offside' PSI: Habis Ganjar, Kini Pepet Gibran
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Murah untuk Aktivitas Harian Pemula, Biaya Operasional Rendah
- Shio Paling Hoki pada 8-14 Desember 2025, Berkah Melimpah di Pekan Kedua!
- 7 Rekomendasi Bedak Padat Anti Dempul, Makeup Auto Flawless dan Anti Cakey
- 51 Kode Redeem FF Terbaru 8 Desember 2025, Klaim Skin Langka Winterlands dan Snowboard
- Sambut HUT BRI, Nikmati Diskon Gadget Baru dan Groceries Hingga Rp1,3 Juta
Pilihan
-
Rekomendasi 7 Laptop Desain Grafis Biar Nugas Lancar Jaya, Anak DKV Wajib Tahu!
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Sentuh Rp70 Ribu
-
Shell hingga Vivo sudah Ajukan Kuota Impor 2026 ke ESDM: Berapa Angkanya?
-
Kekhawatiran Pasokan Rusia dan Surplus Global, Picu Kenaikan Harga Minyak
-
Survei: Kebijakan Menkeu Purbaya Dongkrak Optimisme Konsumen, tapi Frugal Spending Masih Menguat
Terkini
-
Nestapa Korban Tewas di Kebakaran Kantor Drone, KemenPPPA Soroti Perlindungan Pekerja Hamil
-
Ketua DPD RI Soal Bencana Sumatera Masih Tutup Keran Bantuan Asing: Bangsa Kita Masih Mampu
-
Kebakaran Gedung Terra Drone Jadi Alarm, Mendagri Panggil Kepala Daerah Bahas Izin Bangunan
-
Geger PBNU: Klaim Restu Ma'ruf Amin Dibantah Keras Keluarga, Siapa yang Sah?
-
Respons Gerakan 'Patungan Beli Hutan', Ketua DPD RI: Itu Sebenarnya Pesan Kepada Negara
-
Satpol PP Tindak Rumah Makan dan Tempat Pemotongan Anjing di Jakarta Timur
-
Polri Serahkan Jenazah Korban Kebakaran Terra Drone Kemayoran, Pastikan Tanpa Biaya
-
RS Polri Ungkap Identitas Tujuh Korban Kebakaran Gedung Terra Drone
-
Tangisan Ibu Warnai Aksi Warga di Depan ATR/BPN, Menagih Keadilan Hak Tanah
-
Polri Identifikasi 7 Jenazah Baru Korban Kebakaran Gedung Terra Drone