Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan sejumlah instruksi sebagai upaya penanganan polusi udara di Jabodetabek. Instruksi itu diberikan Presiden Jokowi kepada sejumlah menterinya hingga gubernur untuk penanganan polusi udara di Jabodetabek yang semakin mengkhawatirkan.
Diketahui indeks kualitas udara (AQI) di Jakarta berada di angka 167 atau masuk dalam kategori tidak sehat. Simak beberapa instruksi Jokowi soal penanganan polusi udara berikut ini.
1. Tanam Pohon
Jokowi meminta masyarakat melakukan gerakan serentak menanam pohon. Hal itu dilakukan sebagai bentuk mitigasi alami polusi udara di Jabodetabek karena pohon bisa menghasilkan oksigen.
"Tanam pohon supaya memberikan kesejukan. Pak Presiden minta untuk digerakkan bersama-sama, kalau perlu jarak tanamnya diatur jangan 3x1 meter tapi 1x1 meter," ungkap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar setelah rapat penanganan polusi udara di Kantor Presiden, Jakarta pada Senin (28/8/2023).
2. TransJakarta Listrik
Presiden Jokowi juga memerintahkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempercepat transisi kendaraan listrik. Salah satu yang diminta untuk mempercepat adalah TransJakarta.
Heru juga berharap wilayah penyangga ibu kota seperti Depok, Bekasi hingga Bogor untuk ikut membeli kendaraan listrik. "Kami sedang hitung kemampuan APBD DKI," ucap Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dalam kesempatan yang sama.
3. Kaji Ulang WFH
Baca Juga: Polusi Udara Makin Parah, Pemilik Pabrik Diminta Laporkan Emisi Gas Buang Setiap Pekan
Selain itu Jokowi meminta pengkajian atas sistem bekerja secara hybrid alias WFH ASN dilakukan. Presiden khawatir para pegawai tetap bepergian memakai kendaraan pribadi walau diminta bekerja dari rumah untuk mengurangi polusi.
"Jangan-jangan nanti kalau WFH mobilnya malah berputar-putar Jakarta. Ini perlu kajian matang," ungkap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas di Istana Kepresidenan pada Senin (28/8/2023).
4. Minta Sektor Kesehatan Bersiap
Jokowi pun menekankan penanganan dampak polusi udara harus berbasis kesehatan masyarakat. Oleh karenanya Kemenkes membentuk Komite Penanggulangan Penyakit Respirasi dan Polusi Udara.
"Nanti dokter-dokter akan kita edukasi penanganan (penyakit gangguan pernapasan) seperti apa. Kita juga akan kerja sama dengan RS Persahabatan sebagai koordinator rumah sakit," ucap Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Kantor Presiden.
5. Water Mist dari Atas Gedung
Berita Terkait
-
Prabowo Janji Lanjutkan Program Era Jokowi, Ada IKN Hingga Sepuluh PSN
-
Polusi Udara Makin Parah, Pemilik Pabrik Diminta Laporkan Emisi Gas Buang Setiap Pekan
-
Prabowo: Kami Tidak Merasa Malu, Kami Adalah Bagian dari Tim Jokowi
-
Perusahaannya Diusik Jokowi Gegara Anies, Surya Paloh Hanya Punya 2 Pilihan
-
Kala NasDem Sudah Tak Tahan Memendam, Gus Choi: Perusahaan Surya Paloh Diusik Pemerintah Jokowi
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu