(Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku juga mendapat arahan dari Jokowi untuk melakukan penyemprotan uap air (water mist) dari atas gedung-gedung untuk mengurangi polusi udara di wilayah Jakarta. Hal itu karena water mist diklaim lebih efektif ketimbang penyemprotan jalanan yang dilakukan beberapa waktu lalu.
Sebagai permulaan, Heru Budi akan melakukan penyemprotan water mist terhadap gedung-gedung milik Pemrov DKI Jakarta hingga Kantor Wali Kota. Bersamaan dengan itu, Pemrov DKI Jakarta akan menyosialisasikan water mist pada para pemilik gedung baik swasta maupun pemerintah pusat.
6. Rekayasa Cuaca
Jokowi juga memerintahkan rekayasa cuaca di Jabodetabek. Hal itu karena penyebab polusi DKI Jakarta antara lain karena kemarau panjang, peningkatan konsentrasi polutan tinggi hingga pembuangan emisi dari transportasi dan aktivitas industri.
Oleh karenanya, Jokowi memerintahkan penanganan dalam jangka pendek, menengah dan panjang. Jokowi ingin intervensi perbaikan kualitas udara untuk penanganan polusi udara dalam jangka pendek.
Pemerintah sebelumnya menggunakan opsi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) sebagai upaya mengurangi polusi udara di Jabodetabek. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama TNI AU dan BMKG mengungkap sudah melakukan TMC untuk pertama kalinya pada Sabtu (19/8/2023).
7. Pembatasan Emisi
Percepatan penerapan pembatasan emisi juga menjadi arahan Jokowi untuk penanganan polusi udara di Jabodetabek. Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi menyebut Pemprov DKI akan mendorong peralihan penggunaan bahan bakar untuk kendaraan pribadi.
Heru Budi ingin kendaraan cc tinggi menggunakan bahan bakar dengan RON 98. "Misalnya 2.400 cc harus Pertamax Turbo ya, kita semua masyarakat harus disiplin," ujarnya.
Baca Juga: Polusi Udara Makin Parah, Pemilik Pabrik Diminta Laporkan Emisi Gas Buang Setiap Pekan
Pemprov DKI Jakarta sebelumnya menyebut tilang uji emisi secara masif akan digelar mulai 1 September 2023 untuk menekan polusi udara di Ibu Kota RI.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan saat ini pihaknya tengah koordinasi dengan Polda Metro Jaya hingga Dinas Perhubungan DKI Jakarta terkait teknis pelaksanaan tilang uji emisi itu.
8. Imbau Warga Naik Transportasi Massal
Untuk solusi jangka menengah, Jokowi mengarahkan untuk mengurangi kendaraan berbasis fosil. Dia mengimbau warga Jabodetabek untuk lebih memilih kendaraan massal.
"Saya kira bulan ini LRT segera dioperasionalkan, MRT juga sudah beroperasi kemudian kereta cepat bulan depan," ujar Jokowi.
Pemerintah sebelumnya telah mengimbau ASN se-Jabodetabek tidak menggunakan kendaraan pribadi dan diminta beralih ke transportasi publik. Begitu juga dengan instansi-instansi pemerintah pun diminta mengoptimalkan kendaraan dinas dan jemputan.
Berita Terkait
-
Prabowo Janji Lanjutkan Program Era Jokowi, Ada IKN Hingga Sepuluh PSN
-
Polusi Udara Makin Parah, Pemilik Pabrik Diminta Laporkan Emisi Gas Buang Setiap Pekan
-
Prabowo: Kami Tidak Merasa Malu, Kami Adalah Bagian dari Tim Jokowi
-
Perusahaannya Diusik Jokowi Gegara Anies, Surya Paloh Hanya Punya 2 Pilihan
-
Kala NasDem Sudah Tak Tahan Memendam, Gus Choi: Perusahaan Surya Paloh Diusik Pemerintah Jokowi
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu