Suara.com - Bendahara Umum Partai NasDem, Ahmad Sahroni, mengomentari surat tulisan tangan Anies Baswedan yang menunjuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres).
Menurut Sahroni, surat tersebut belum mengantongi restu dari partai politik Koalisi Perubahan untuk Persatuan.
"Ya surat biasa saja kan, nggak ada hal menjadi komitmen bersama 3 koalisi, nggak ada," kata Sahroni di Kompleks Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/9/2023).
Sebaliknya, Sahroni justru menilai surat tersebut ambigu. Sebab sejauh ini Demorkat belum membalas surat permintaan Anies itu.
"Itu kan Anies yang membuat surat kan kalau melihat bahasanya masih ambigu kecuali sudah dibales sama Demokrat, AHY menerima permintaan Anies," ujarnya.
Menurut Sahroni, surat itu juga harus ditandatangani oleh AHY selaku Ketua Umum Demokrat. Namun sampai sekarang, surat Anies yang sudah beredar sama sekali tidak ditandatangani oleh Demokrat maupun AHY.
"Ketua umum harus bertandatangan menyetujui kalau AHY cawapres. Ini kan belum ada," tegas Sahroni.
Surat Anies Pilih AHY
Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Andi Arief mengungkap surat yang berisikan harapan Anies untuk AHY menjadi cawapresnya.
Surat itu ditulis tangan oleh Anies. Dalam suratnya, Anies menggunakan kata 'kami' untuk menyampaikan pesan adanya keinginan agar AHY menjadi cawapres.
Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut membubuhkan tanda tangan di bagian bawah kertas. Di bawah kertas terdapat tulisan kalau surat dibuat pada 25 Agustus 2023 dan disaksikan oleh 2 orang.
Andi lantas menyinggung soal kebohongan. Selama ini, ia menyebut pihaknya kerap mengkritisi pemimpin yang membohongi rakyat.
Demokrat Batal Dukung Anies
Sebelumnya Partai Demokrat memutuskan untuk mengundurkan diri dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024.
Partai yang diketuai AHY itu batal mendukung Anies usai menggelar rapat Majelis Tinggi Partai yang dipimpin Ketua MTP, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Rapat itu digelar setelah Anies dan NasDem secara sepihak menjalin kerja sama dengan PKB dan menjadikan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai Cawapres.
Berita Terkait
-
Bicara Etika Politik, AHY: Kita Tidak Ingin Seolah Semuanya Bisa Asal Tidak Boleh Kalah
-
AHY: Capres dan Cawapres Tak Bisa Diputuskan Dalam Hitungan Menit oleh Segelintir Orang
-
Pisah Tidak Baik-baik dengan Koalisi Perubahan, AHY Ajak Kader Demokrat Songsong Politik Baru Gabung Koalisi Lain
-
Usai Dikhianati Anies, AHY: Semoga Kita Semua Bisa Memaafkan Walaupun Tak Begitu Saja Melupakan
-
AHY Gagal Jadi Cawapres Anies Baswedan, Bukannya Pria Leo Punya Bakat Pemimpin?
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
5 HP Xiaomi RAM 8GB Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
Terkini
-
Dasco Pimpin Rapat di Aceh: Minta Pendataan Rumah Rusak Dikebut Sepekan
-
Viral Nenek Curi 16 Potong Pakaian di Tanah Abang, Ketahuan Usai Barang Jatuh dari Balik Gamis
-
Jelang Rakernas 2026, PDIP Terbitkan Instruksi Keras Larang Kader Korupsi
-
Bukan Hanya Soal Huntara, Ternyata Ini 4 Masalah Mendesak di Aceh Menurut Satgas Galapana DPR
-
8 Orang Termasuk Pegawai Pajak Diamankan saat KPK Gelar OTT di Jakarta
-
Skandal Pajak Jakut Terbongkar: OTT KPK Sita Gepokan Uang dan Valas, Oknum Pegawai Pajak Diringkus
-
Gelar Rapat Lagi di Aceh, Satgas Pemulihan Pascabencana DPR Serahkan Laporan Kordinasi ke Pemerintah
-
Main Mata Nilai Pajak, Oknum Pegawai DJP Tak Berkutik Terjaring OTT KPK
-
LBHM Beri 4 Catatan 'Pedas' untuk Indonesia yang Baru Saja Jadi Presiden Dewan HAM PBB
-
Nasib Pandji Pragiwaksono di Tangan Polisi, Penyelidik Mulai Analisis Barang Bukti Materi Mens Rea