Suara.com - Anggota Komisi III Fraksi Partai Demokrat, Santoso menyebut kinerja Satgas Mafia Tanah tidak maksimal. Ia mengibaratkan kerja-kerja Satgas Mafia Tanah dengan peribahasa "hangat-hangat tahi ayam".
Penilaian itu ia lontarkan menanggapi penanganan kasus bentrok warga dengan kelompok preman bayaran di RT 01/03 Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara.
“Ya saya melihatnya apa yang dibentuk pemerintah dalam penanganan apapun anget-anget tahi ayam. Begitu ada masalah langsung kaget, seteleah itu mereka balik lagi ke aktivitas sehari-hari,” kata Santoso kepada Suara.com di Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa (5/9/2023).
Santoso melihat Satgas Mafia Tanah merupakan gabungan dari beberapa institusi, yang tentunya memiliki pekerjaan di institusi asal mereka.
“Karena Satgas itu kan orangnya gabungan dari beberapa institusi yang memiliki pekerjaan. Setelah masalah sudah selesai, masyarakat kembali ke rutinitas, akhirnya ini ditinggal,” ujar.
Santoso berharap, anggota Satgas Mafia Tanah bisa benar-benar fokus dan serius dalam bekerja sebabada anggaran yang bayarkan negara.
“Harapan saya Satgas inikan ada anggarannya, uang rakyat, kenapa gak kerja maksimal? Dan ini kuncinya adalah direktif pimpinan. Baik presiden mapun kepala-kepala dari penegak hukum, harus mengingatkan bawahannya, harus seperti apa. Dan bertugas apa, harus konsentrasi,” terangnya.
Sebelumnya, Santoso menduga ada peran mafia tanah dalam bentrokan warga dengan sejumlah massa bayaran yang terjadi di Kapuk Muara, Penjaringan Jakarta Utara.
Kecurigaan itu muncul, kata Santoso, lantaran sidang perdata atas lahan tersebut begitu ngebut dari tanggal pengajuannya.
Baca Juga: Usai Dikhianati NasDem, Ganjar Pranowo Bocorkan Partai Demokrat Lakukan PDKT dengan PDIP
“Dimana pengajuannya tanggal 29 Augustus, langsung para tergugat dipanggil besok tanggal 6 September. Ini juga bukan satu hal yang lazim, begitu cepat, dan saya menduga ada dibelakang ini mafia tanah yang akan menguasai tanah ini,” tandasnya.
Tag
Berita Terkait
-
Apa Itu Amandemen ke-25? Didorong untuk Lengserkan Trump Pasca Kekalahan AS dari Iran
-
Politisi Demokrat Dorong Pemakzulan Donald Trump dan Menteri Perang AS
-
Tak Sekadar Silaturahmi: AHY Sebut Pertemuan Prabowo Bareng Mantan Presiden Punya Misi Khusus
-
AHY Ungkap Pesan Khusus SBY ke Prabowo saat Pertemuan 3,5 Jam di Istana
-
NasDem Usul PT 7 Persen, Demokrat: 4 Persen Saja Sudah Terlalu Tinggi!
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
Terkini
-
Blokade Selat Hormuz AS Paksa 6 Kapal Tanker Iran Putar Balik di Teluk Oman
-
Respons Arogansi AS, Iran Siapkan Metode Pertempuran Mematikan
-
Media Eropa-Asia: Jika Pesawat Perang AS Bebas di Udara Indonesia akan Ubah Peta Kekuatan Regional
-
Menaker: Pemanfaatan AI Tertinggal, Kemnaker Perkuat Kompetensi Pekerja
-
BPOM Bantah Isu Penolakan Industri di Balik Aturan Label SehatTidak Sehat pada Makanan
-
Usai dari Rusia, Prabowo Temui Macron di Paris: Bahas Alutsista hingga Energi Bersih
-
Militer AS 18 Kali Langgar Wilayah RI Tanpa Maaf, Kini Berpotensi 'Terbang Seenaknya'
-
Pastikan Santunan Bagi Ahli Waris PHL, BPJS Ketenagakerjaan Tegaskan Negara Hadir Lindungi Pekerja
-
Surat Kemlu Bocor: Izin 'Terbang Bebas' Militer AS Berisiko Jadikan Indonesia 'Medan Perang'
-
Terseret Dugaan Kasus Korupsi, Nadiem Makariem Akui Kurang Pahami Budaya Birokrasi