Suara.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata selesai diperiksa Dewan Pengawas (Dewas) KPK pada Senin (30/10/2023). Dia diperiksa terkait pertemuan Ketua KPK Firli Bahuri dengan Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan dugaan pemerasan yang diduga dilakukan pimpinan KPK di kasus korupsi Kementerian Pertanian (Kementan).
Alex mengaku memberikan penjelasan terkait proses penanganan korupsi di Kementan yang menjerat SYL. Disebutnya aduaan korupsi di Kementan ada yang sudah diterima KPK pada Februari 2020.
"Pertanyaannya-kan bagaimana mekanisme atau proses penaganan perkara di KPK, mulai dari pengaduan sampai dengan penindakan dan apa pengawasan atau kontrol yang dilakukan pimpinan, saya tadi jelaskan. Betul pada bulan Januari 2020 betul ini saya punya catatan, pada Februari 2020 betul ada laporan masyarakat terkait dugaan tpk di Kementan," jelas Alex kepada wartawan di Gedung KPK C1, Jakarta, Senin (30/10/2023).
Jawaban itu disampaikannya menjawab pertanyaan Dewas KPK terkait foto pertemuan antaran Firli dengan SYL. Firli sendiri sudah mengakui pertemuannya itu terjadi pada Maret 2022.
Lebih lanjut, setelah menerima aduan pada Februari 2020, perkara tersebut baru ditindaklanjuti KPK dengan pengumpulan informasi pada Januari 2021.
"Artinya, satu tahun kemudian dilakukan pengumpulan informasi. Bulan Maret ada perpanjangan surat tugas untuk mengumpulkan info, April 2021 ada paparan dari Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) KPK dari Dumas (pengaduan masyrakat) ke Direktorat Penyelidikan," kata Alex.
Kemudian dilakukan koordinasi dengan dengan satgas penyidikan dan dinilai layak ditingkatkan ke penyidikan.
"Nah disposisi pimpinan, tindak lanjuti lakukan penyelidikan. Jadi pimpinan tidak menerima detail hasil penelahaannya seperti apa. Hanya diberikan executive summary. Disposisi pimpinan hanya itu, tindak lanjuti dengan lidik, apakah langsung ditindaklanjuti? Ternyata tidak," kata Alex.
Namun penetapan SYL sebagai tersangka bersama dua orang lainnnya, berdasarkan aduan masyarakat yang diusut KPK pada Januari 2023. kemudian ditingkatkan ke penyelidikan pada 14 Juni 2023, dan naik penyidikan ke pada 26 September 2023.
Baca Juga: Dugaan Pemerasan Dan Pertemuan Firli Dengan SYL, Dewas Panggil Dua Pimpinan KPK
Tag
Berita Terkait
-
Begini Respons Mentan Amran Setelah Kantor Direktorat Hortikultura Digeledah KPK
-
Roadshow Bus KPK di Medan Dikunjungi 27 Ribu Orang
-
Dugaan Pemerasan Dan Pertemuan Firli Dengan SYL, Dewas Panggil Dua Pimpinan KPK
-
12 Senpi yang Ditemukan KPK di Rumah Dinas Eks Mentan SYL Terdaftar, Polri: Beberapa Merupakan Hibah
-
Apa itu Supervisi? Permintaan Polda ke KPK soal Kasus Pemerasan SYL
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Siswa SD di NTT Bunuh Diri Karena Tak Mampu Beli Buku, DPR: Ini Alarm Keras, Negara Harus Hadir
-
Sebut Cuma Kebetulan Lagi Makan Soto, Kodam Diponegoro Bantah Kirim Intel Pantau Anies
-
Airlangga Girang, Modal Asing Mulai 'Mudik' ke Saham RI
-
'Mama Jangan Menangis' Surat Terakhir Siswa SD di NTT Sebelum Akhiri Hidup karena Tak Bisa Beli Buku
-
Isi Proposal OJK dan BEI ke MSCI: Janji Ungkap Penerima Manfaat Akhir Saham RI
Terkini
-
Epstein Files Singgung Bill Gates dan 'Proyek Pandemi' Sebelum Wabah COVID-19
-
Akademisi Beri Peringatan Keras: Indonesia Belum Siap E-Voting, Ancaman Kejahatan Siber Mengintai!
-
Menlu Ikut Hadir di Pertemuan Prabowo dan Ormas Islam, Beri Penjelasan RI Gabung BoP
-
Di RDPU Komisi II DPR, Akademisi UI Usul Bawaslu Dibubarkan dan Cabut Wewenang Sengketa MK
-
Pakar Hukum Pidana Nilai Kotak Pandora Kasus-kasus Korupsi Bakal Terbuka Jika Riza Chalid Tertangkap
-
Siswa SD di NTT Bunuh Diri Karena Tak Mampu Beli Buku, DPR: Ini Alarm Keras, Negara Harus Hadir
-
Sebut Cuma Kebetulan Lagi Makan Soto, Kodam Diponegoro Bantah Kirim Intel Pantau Anies
-
KPK Siap Hadapi Praperadilan Ulang Paulus Tannos, Buronan e-KTP yang Nekat Ganti Identitas
-
Indonesia Jadi Penjual Rokok Terbanyak ASEAN, Dokter Paru Ingatkan Dampak Serius Bagi Kesehatan
-
Polda Metro Jaya Klarifikasi Pandji Pragiwaksono Terkait Kasus Mens Rea Jumat Ini