Suara.com - Din Syamsuddin akhirnya mengklarifikasi soal nama Wakil Ketua Umum DPP Dewan Masjid Indonesia (DMI) Komjen Pol (Pur) Syafruddin yang disebut saat pertemuan bersama elit Partai NasDem di Jakarta, Senin (6/7/2023).
"Tokoh ormas Islam yang diajak bersilaturahmi adalah atas undangan, dan yang dicantumkan namanya dalam daftar adalah yang bersedia. Nama Waketum DPP Dewan Masjid diberi catatan dalam kurung tentatif atau tidak pasti," kata Din dalam keterangan tertulis, Selasa (7/11/2023).
Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah itu menerangkan, masuknya nama Syafruddin berdasarkan pertemuan dengan Ketua Umum DMI Jusuf Kalla di Monas pada Aksi Akbar Palestina.
"Saya memberitahu beliau (Jusuf Kalla, red), bahwa akan ada rombongan pimpinan atau tokoh ormas Islam ke DPP Partai NasDem 6 November 2023, guna menyampaikan aspirasi. Dan bertanya apakah ada wakil dari DMI yang mau ikut. Dengan menyebut mungkin Wakil Ketua Umum DMI bisa mewakili. Saya salah dalam memahami isyarat Pak JK bahwa beliau setuju," katanya.
Lantas, ketika Partai NasDem meminta daftar nama yang akan hadir untuk keperluan penyediaan kursi tempat duduk, nama Waketum DMI dimasukkan, namun dalam catatan tentatif atau belum pasti.
"Waktu beliau mengirim pesan, tidak akan ikut, dengan alasan tidak ikut politik praktis, daftar itu tidak segera diralat (karena sudah ditulis tentatif atau tidak pasti)," ungkap Din.
Din menegaskan, tidak benar nama Waketum DMI dicatut, atau suatu istilah berkonotasi negatif. Sebab, tidak ada keperluan sama sekali untuk itu.
"Saya sudah minta maaf kepada Pak Syafruddin, namun karena beliau merasa terusak reputasinya sebagai tokoh nasional dan internasional, beliau memprotes lewat media," jelasnya.
Bantah Terlibat Politik Praktis
Wakil Ketua Umum DPP Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jenderal (Purn) Syafruddin Kambo menolak tegas terlibat politik praktis. Itu disampaikan Syafruddin ketika mengetahui nama dirinya dicantumkan ke dalam daftar rombongan bersama eks Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsuddin saat berkunjung ke NasDem Tower, Jakarta Pusat, Senin (6/11/2023).
Syafruddin mengungkapkan, dirinya sudah menolak permintaan Din untuk ikut dalam rombongan kunjungan ke NasDem Tower. Namun, ia menyadari kalau namanya tetap dimasukkan ke dalam daftar rombongan.
"Kemarin saya sudah bilang ke Pak Din, saya tidak terlibat politik praktis, Dewan Masjid tidak boleh dibawa ke dalam politik, tapi nama saya tetap dimasukkan ke dalam daftar rombongan," kata Syafruddin dalam keterangan tertulisnya, Selasa (7/11/2023).
Atas temuannya itu, mantan Menpan RB tersebut menyayangkan mengapa masih ada nama dirinya dalam daftar rombongan. Ia mengetahui kunjungan Din beserta rombongan ke NasDem itu sebagai bentuk dukungan terbuka untuk bakal capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
Syafruddin lantas mendesak Din untuk segera meralat daftar rombongan yang sudah tersebar di pemberitaan.
"Sekali lagi saya meminta Pak Din untuk segera meralat ke semua media yang memuat pemberitaan soal kehadiran saya di pertemuan kemarin," terangnya.
Tag
Berita Terkait
-
Din Syamsuddin Cium Skenario Makar: Ini Rekayasa Politik untuk Jatuhkan Prabowo!
-
Din Syamsuddin Blak-blakan Dukung RK di Pilkada Jakarta, Begini Alasannya!
-
Ricuh! Diskusi Tokoh Nasional Dibubarkan Paksa, Din Syamsudin: Rusak Kebangsaan
-
Diskusi FTA Dibubarkan Sekelompok Orang, Din Syamsuddin: Penjelmaan Perilaku Rezim
-
Hadiri Aksi Bela Palestina, Din Syamsuddin: Cara Terbaik Lawan Israel Adalah Dengan Militer
Terpopuler
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
- 7 Sepatu Running Adidas dengan Sol Paling Empuk dan Stabil untuk Pelari
Pilihan
-
Ziarah Telepon Selular: HP Sultan Motorola Aura Sampai Nokia Bunglon
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
Terkini
-
Dua Rumah di Jalan Bangka Ludes Terbakar Subuh Tadi
-
Pertarungan di Senayan: Menghapus Ambang Batas Parlemen Demi Suara Rakyat atau Stabilitas Politik?
-
Fraksi PSI Kritik Pemprov DKI: Subsidi Pangan Sulit Diakses, Stunting Masih Tinggi
-
Dharma Pongrekun Kritik Respons Pemerintah soal Virus Nipah: Hanya Mengikuti Alarm Global!
-
Bongkar Sindikat Narkoba di Jakarta, Polisi Sita 450 Ekstasi dan 66,5 Gram Sabu
-
Green Media Network Dideklarasikan, Pers Bersatu untuk Isu Lingkungan
-
Eksekusi Hotel Sultan Tinggal Menghitung Hari, Karyawan dan Penyewa Diminta Tenang
-
Soal Pembangunan Gedung MUI di Bundaran HI, Golkar: Itu Kebutuhan Strategis, Bukan Kemewahan
-
Link Simulasi Soal TKA 2026 dan Panduan Lengkap Terbaru
-
HPN 2026, Polda Metro Jaya Soroti Bahaya Framing Medsos