Suara.com - Menteri-menteri Israel dan para anggota parlemen dari partai berkuasa, Likud, membahas rencana untuk menggulingkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, menurut media Israel pada Selasa (14/11/2023).
Channel 3 News melaporkan bahwa rencana itu termasuk upaya merekrut 61 anggota parlemen untuk meloloskan mosi tidak percaya terhadap pemerintahan Netanyahu, dan untuk membentuk pemerintahan baru tanpa melalui pemilihan umum.
Saluran berita itu menambahkan bahwa para anggota parlemen dari partai Likud khawatir jika Netanyahu tetap memimpin partai dan kemudian menyebabkan kekalahan pada pemilu berikutnya.
Mereka khawatir bahwa perkembangan seperti itu menyebabkan sebagian besar dari mereka tidak dapat menjadi bagian dari sistem politik Israel.
Selain itu setelah operasi darat militer di Gaza berakhir --namun hingga kini belum menunjukkan akan berakhir, para anggota parlemen itu akan melanjutkan rencana mereka untuk mengadakan sidang parlemen guna menggulingkan Netanyahu.
Untuk meredakan ketakutan oposisi, tokoh Likud yang diusulkan untuk memimpin pemerintahan setelah Netanyahu dilaporkan tidak akan mencalonkan diri pada pemilu berikutnya.
Namun demikian, media itu mengatakan peluang keberhasilan rencana tersebut rendah karena hanya 10 anggota parlemen dari Likud yang menyetujui rencana itu.
Menurut hukum Israel, harus ada sedikitnya 15 anggota Likud yang setuju agar rencana tersebut bisa dilanjutkan.
Pemerintahan Netanyahu dilantik pada 29 Desember 2022 setelah pemilu November menghasilkan suara mayoritas bagi blok sayap kanan yang dipimpinnya itu untuk membentuk pemerintahan baru.
Baca Juga: Halaman RS Al Shifa Gaza Jadi 'Kuburan Massal', Bau Mayat Membusuk Tercium di Mana-mana
Sejumlah jajak pendapat terbaru di Israel menunjukkan dukungan bagi Netanyahu dan Partai Likud menurun signifikan dan mendukung partai-partai oposisi.
Penurunan itu terlihat pascaserangan mendadak yang dilakukan Hamas pada 7 Oktober terhadap Israel dan di tengah pembalasan Israel yang tiada henti dalam sebulan lebih sejak itu. (Sumber: Antara/Anadolu)
Berita Terkait
-
Halaman RS Al Shifa Gaza Jadi 'Kuburan Massal', Bau Mayat Membusuk Tercium di Mana-mana
-
Pilu! Pasangan Pengacara dan Dokter Baru Menikah, Meninggal Dibom Israel saat Istri Lagi Hamil Muda
-
Tak Sampai 121 Brand, Ini Daftar Lengkap Produk Pro Israel yang Harus Diboikot Versi BDS Indonesia
-
Profil Joe Biden, Ini Kontroversi Presiden AS yang Kacangi Jokowi Soal Palestina
-
Kisah Muhammad Husein Nikahi Wanita Palestina saat Israel Gencatan Senjata, Habis Akad Perang Lagi
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO