Suara.com - Anggota Komisi III DPR RI dari Benny K Harman menyarankan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memanggil Agus Rahardjo buntut pengakuan mantan Ketua KPK itu mengenai intervensi Presiden Jokowi.
Pemanggilan terhadap Agus ditujukan agar Agus dapat menerangkan lebih rinci perihal pernyataannya yang mengaku diminta Jokowi untuk menyetop kasus korupsi e-KTP, Setya Novanto.
"DPR sebaiknya panggil eks Ketua KPK Agus Rahardjo atau Pak Agus datang ke DPR menerangkan lebih rinci pernyataannya ini. Apa betul Presiden Jokowi mengintervensi proses hukum di KPK," kata Benny melalui akun X @BennyHarmanID, dilihat Selasa (5/12/2023).
"Jangan sebar hoaks ke masyarakat, sebab kalau cerita ini benar rakyat bisa marah," ujarnya.
Menanggapi saran Benny, Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul berpendapat sebaliknya. Menurutnya, kasus yang diangkat sudah kedaluwarsa.
"Kalau mau itu diperjelas ya boleh-boleh saja, ini kan barang kedaluwarsa kan gitu loh. Kan ini omongan orang kedaluwarso mestinya dulu ketika dia menjadi ketua KPK ngomong kan begitu," kata Bambang Pacul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (5/12/2023).
Pacul justru menyoroti pernyataan Agus yang baru diungkap saat ini. Terlebih ia menyebut Agus kini merupakan caleg. Ia juga mempertanyakan motif Agus berbicara demikian.
"Ini kan jadi ambigu kalo seperti ini, apalagi kau dengar pak agus caleg kan susah kita. Tapi bahwa usulan untuk memanggilan ya kita lihat lah ya," kata Pacul.
Istana Membantah
Baca Juga: Gak Ada Takut-takutnya! Dua Pemuda Timur Ini Berusaha Bobol Gawang Jokowi
Sebelumnya, Agus mengungkap pernah dipanggil Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan meminta untuk menghentikan penyidikan kasus korupsi KTP elektronik atau e-KTP yang melibatkan Setya Novanto atau Setnov.
Namun, pihak Istana membantah adanya pertemuan antara Jokowi dan Agus.
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan tidak ada agenda resmi pertemuan presiden dengan Agus yang tercatat.
"Informasi yang saya miliki adalah tidak ada agenda saat itu dengan bapak Presiden," kata Ari di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (1/12/2023).
Curhatan Eks Ketua KPK
Pertemuan yang dimaksud Agus terjadi kala dirinya masih menjabat sebagai Ketua KPK. Diketahui, Agus menjadi orang nomor satu di lembaga antirasuah itu sejak 2015 hingga 2019.
Berita Terkait
-
Gak Ada Takut-takutnya! Dua Pemuda Timur Ini Berusaha Bobol Gawang Jokowi
-
Jokowi Setuju Kadensus 88 Irjen Marthinus Hukom Jadi Kepala BNN, Polri: Tinggal Tunggu Pelantikan
-
Ucapkan Selamat Hari Bakti PUPR ke-78, Presiden Apresiasi Kerja Cepat Kementerian PUPR
-
Sempat Jenguk ke RS, Jokowi Panjatkan Doa untuk Mendiang Doni Monardo
Terpopuler
- 4 HP Terbaru 2026 Harga Rp2 Jutaan, Kamera Bagus dan Baterai Besar hingga 7000 mAh
- Silsilah Keluarga Lim Xin Rui yang Resmi Jadi Menantu Hasto Kristiyanto
- 3 Klub Pemain Timnas Indonesia Berhasil Raih Tiket Promosi Musim Ini
- Lirik Lagu 'MBG Mas Bahlil Ganteng' yang Viral, Lengkap Asal Usulnya
- HP Vivo yang Bagus Seri Apa? Ini Rekomendasi Seri X, V, dan Y Sesuai Kebutuhan
Pilihan
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer: Hukum Mati Saja Saya!
-
Staf Ahli Gubernur Kaltim Bawa-Bawa Status 'Cucu Nabi' demi Redam Demo Massa
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
Terkini
-
Skandal Riset Palsu di Denmark, Peneliti Indonesia Diduga Tipu Ilmuwan Dunia Demi 'Grant'
-
California Terancam Krisis Kimia Usai Ledakan Tangki GKN Aerospace
-
Trump Desak Iran Serahkan Uranium ke AS di Tengah Negosiasi Damai
-
Pemimpin Tertinggi Iran Bersembunyi di Bunker, Intelijen AS Klaim Komunikasi Terputus
-
Wagub Erwan Optimistis Jabar Pertahankan Gelar Juara Umum Anugerah Adinata Syariah 2026
-
Prabowo Serahkan 1.098 Sapi Kurban Premium, Pemerintah Gelontorkan Rp100 Miliar dari APBN
-
Bantah Klaim Pemerintah, Komnas HAM Mengaku Tak Pernah Dilibatkan dalam Draft RUU HAM
-
Studi Ungkap Kemacetan Bikin Kota Semakin Panas, Apa Sebabnya?
-
Sikat Eksploitasi Anak, Pemprov DKI Terjunkan Tim ke Lokasari Usai Kode 'Perawan' Viral di Medsos
-
BGN Luncurkan Aplikasi Reviu Menu MBG, Awasi Kesegaran Hingga Variasi Menu Makanan