Suara.com - Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menegaskan PSI merupakan partai yang taat pada konstitusi dan Undang-Undang menyangkut tentang Daerah Istimewa Yogyakarta.
Kaesang kemudian mempersilakan kadernya Ade Armando untuk keluar dari PSI bila tidak bisa mengikuti aturan konstitusi terkait DIY.
"Kami partai PSI taat pada aturan konstitusi, apalagi yang menyangkut Daerah Istimewa Yogyakarta," kata Kaesang di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (6/12/2023) malam.
Ade Armando dan kader partai lainnya yang tidak bisa mengikuti UU atau Undang-undang Dasar (UUD) 1945 kata Kaesang, untuk keluar dari partai. Terkhusus untuk Ade Armando yang sudah menyinggung dinasti di Yogyakarta.
"Bang Ade atau kader lain yang tidak bisa taat, bisa keluar saja dari PSI," tegas putra bungsu Presiden Joko Widodo itu.
Lebih lanjut, Kaesang menyebut kalau dirinya bagian dari Yogyakarta.
"Saya bagian dari Yogyakarta, saya juga menikah di Yogyakarta, istri saya juga orang Yogya," katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie mengatakan partainya menangani secara serius pernyataan Ade Armando soal politik dinasti di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
"Jadi, ini masalah yang buat kami perlu ditangani sangat serius. Oleh karenanya, proses di internal partai masih terus berlangsung," kata Grace di Bangkalan, Jawa Timur.
Baca Juga: MR DIY, Toko Perlengkapan Serba Ada yang Ramah di Kantong
Menurut dia, Ade Armando sendiri telah mendapatkan teguran keras dari Ketum PSI Kaesang Pangarep.
"(Untuk sanksi) masih dirapatkan, tapi sudah ada teguran keras langsung dari Mas Kaesang," kata Grace.
Terkait itu, Ade Armando disebut sudah membuat video pernyataan permintaan maaf yang disampaikan melalui media sosialnya.
"Bang Ade menekankan bahwa pendapat yang dilontarkannya adalah opini pribadi, bukan opini PSI. Tidak ada koordinasi sama sekali dan kami pun kaget dengan pernyataan beliau," katanya.
Pernyataan Ade Armando
Sebelumnya, politisi PSI Ade Armando menyampaikan kritik kepada para mahasiswa khususnya Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Gajah Mada (UGM), yang menggelar aksi protes terkait politik dinasti.
Berita Terkait
-
Kala Atikoh Istri Ganjar Berkampanye dengan Kumpul Bareng Emak-emak di Lapangan Bantul
-
MR DIY, Toko Perlengkapan Serba Ada yang Ramah di Kantong
-
Ade Armando Koar-koar soal Dinastik Politik DIY, Ganjar Pranowo: Kita Belajar Saja Saling Menghormati
-
Spanduk Kecaman Warga Jogja untuk Ade Armando Terbentang di Megaria
-
Riwayat Pendidikan Ade Armando, Lulusan UI Blunder Singgung Politik Dinasti di DIY
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
-
Teror di London: Penembakan Brutal dari Dalam Mobil, 4 Orang Jadi Korban
-
RESMI! Klub Milik Prabowo Subianto Promosi ke Super League
Terkini
-
Partai Buruh Kritik Sistem Pemilu Berbiaya Tinggi: Hanya Pemilik Modal dan Massa Besar yang Bertahan
-
Gibran Kecam Keras Pelecehan 50 Santriwati di Pati: Tidak Bisa Ditoleransi!
-
Pengakuan Serka MN Buang Kacab Bank, Diseret 2 Meter Lalu Ditinggal Telungkup
-
PAN dan Demokrat Buka Suara soal Dana Parpol: Sudah Diaudit BPK, Tepis Isu Mahar
-
Telepon Siswa OSIS Jabar, Prabowo Izinkan Keliling Istana Hingga Jelang Rapat
-
Polisi Dilarang Live Streaming Saat Tugas, Kompolnas: Jangan Sibuk Sendiri Pas Layani Warga
-
Kemnaker Tandatangani MoU dengan Wadhwani dan Indosat: Perkuat Ekosistem Ketenagakerjaan Nasional
-
Tragedi Kereta Bekasi Tewaskan 16 Orang, Korlantas Bongkar Fakta Baru, Ada Tersangka?
-
Wapres Gibran Kecam Keras Pelecehan Seksual Puluhan Santriwati di Pati
-
PSHK Setuju Dana Banpol Naik, Tapi Pasang Syarat: Transparansi Total dan Reformasi Internal Partai