Resmi Memulai Pembangunan Kodim IKN, Pesan Jokowi: Jangan Banyak Tebang Pohon

Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi secara resmi memulai pembangunan gedung Kodim di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (21/12/2023).

Jokowi berharap pembangunan gedung Kodim di IKN bisa menjadi patokan bagi gedung Kodim di daerah lainnya.

"Dengan mengucap bismillahirahmanirrahim, pagi ini pembangunan gedung Kodim IKN, saya nyatakan dimulai," kata Jokowi dikutip melalui YouTube Sekretariat Presiden, Kamis.

Gedung Kodim IKN tipe A dibangun di atas lahan seluas 3,29 hektare.

Jokowi menjelaskan, nantinya kompleks Kodim IKN akan diisi dengan kantor, rumah huni anggota, pos, rumah jaga, gudang amunisi, aula hingga prasarana penunjang lainnya.

Karena dibangun di IKN, maka gedung Kodim kali ini harus memiliki visi yang sama dengan ibu kota anyar tersebut yakni forrest city.

Karena itu, Kepala Negara menitipkan pesan, gedung Kodim harus dibangun sesuai dengan visi IKN itu sendiri.

"Betul-betul, Kodim IKN ini harus didesain visi ke depan modern dan juga green building sehingga nantinya Kodim-Kodim yang lain di seluruh Tanah Air bisa melihat bangunan yang ada di IKN ini sebagai contoh sebagai patokan," terangnya.

Lebih lanjut, Jokowi juga berpesan untuk tidak menebang terlalu banyak pohon demi membangun kompleks Kodim.

Baca Juga: Kecam Pernyataan Mabes TNI Soal Netralitas Mayor Teddy, Koalisi Masyarakat Sipil: Melawan Nalar Publik!

"Saya titip karena kawasan ini kawasan hijau, lingkungannya juga lingkungan hijau sehingga pohon-pohon yang bagus di lingkungan ini jangan terlalu banyak ditebang. Kalau bisa dihindari, dihindari," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, ia juga mengatakan, keberadaan Kodim di IKN membantu pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas pengamanan ibu kota negara serta melindungi IKN dari berbagai bentuk ancaman dan gangguan yang mengancam keutuhan bangsa dan negara.

"Saya berharap keberadaan Kodim IKN ini akan membantu pemerintah dalam penyelenggaran ketahanan wilayah dan menjaga IKN serta menegakkan kedaulatan negara."