Polda Metro Pede Praperadilan Kedua Firli Bahuri Kembali Ditolak Hakim, Sia-sia Dong?

Suara.com - Firli Bahuri tampaknya masih ngotot untuk bisa lepas dari jeratan hukum. Walau yang pertama tak diterima, eks Ketua KPK itu kembali mengajukan gugatan praperadilan ke PN Jakarta Selatan. Gugatan itu terkait penetapannya sebagai tersangka dalam kasus pemerasan terhadpa Syahrul Yasin Limpo (SYL). 

Terkait hal itu, Polda Metro Jaya menyatakan siap menghadapi gugatan praperadilan Firli Bahuri yang kedua kalinya. Bahkan, penyidik Polda Metro Jaya merasa percaya diri alias pede jika gugatan Firli bakal ditolak lagi oleh hakim. 

https://amp.suara.com/news/2023/12/28/143457/curiga-alexander-marwata-bela-firli-bahuri-bw-tak-malu-dan-minta-maaf-koleganya-langgar-etik

https://amp.suara.com/news/2023/12/18/163938/dituding-kubu-eddy-hiariej-sebar-hoax-wakil-ketua-kpk-alexander-marwata-biarin-saja

https://amp.suara.com/kotaksuara/2024/01/22/162507/viral-rekaman-suara-surya-paloh-marahi-anies-timnas-amin-sangat-jelas-hoaks

"Penyidik optimis pengadilan kembali akan menolak gugatan praperadilan tersangka FB (Firli Bahuri) atau kuasa hukumnya," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak, Selasa (23/1/2024).

Ade mengungkap alasan pihaknya optimis karena proses penetapan tersangka yang dilakukan penyidik terhadap Firli dalam kasus pemerasan SYL telah sesuai prosedur.

"Penetapan status tersangka oleh penyidik terhadap saudara FB (Firli Bahuri) telah didasarkan atas minimal dua alat bukti yag sah. Bahkan dalam penanganan perkara aquo penetapan FB sebagai tersangka didasarkan atas lebih dari dua alat bukti yang sah," katanya. 

https://amp.suara.com/news/2024/01/22/213351/ekonom-celios-respons-gibran-soal-nikel-muka-milenial-tapi-cara-pikir-kolonial

Baca Juga: Kasih Ultimatum, NasDem Siap Lapor Polisi Kasus Hoaks Anies Dimarahi Surya Paloh?

https://amp.suara.com/kotaksuara/2024/01/22/162507/viral-rekaman-suara-surya-paloh-marahi-anies-timnas-amin-sangat-jelas-hoaks

https://amp.suara.com/news/2024/01/22/214439/murka-mahfud-md-disebut-ogah-bersalaman-dengan-gibran-gus-raharjo-ngamuk-ke-rudi-valinka

Gugatan Kedua Firli Bahuri

Firli kembali melayangkan gugatan praperadilan ke Pangadilan Negeri Jakarta Selatan karena tidak terima ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan SYL oleh penyidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. 

Berdasar data yang dihimpun Suara.com dari Sistem Aplikasi Penelusuran Perkara atau SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, gugatan praperadilan tersebut teregistrasi dengan Nomor Perkara: 17/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL pada Senin (22/1/2024) kemarin. 

"Klasifikasi perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka," tulisnya. 

Sementara pada kolom termohon dituliskan atas nama Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak. 

Pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Djuyamto menyebut sidang praperadilan Firli akan digelar pada Senin (30/1/2024) pekan depan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menunjuk hakim tunggal Estiono untuk mengadili perkara tersebut. 

"Hakim tunggal Estiono, sidang pertama Senin, 30 Januari 2024," kata Djuyamto kepada wartawan, Selasa (23/1/2024).

Resmi Tersangka

Polda Metro Jaya menetapkan Firli sebagai tersangka kasus pemerasan terhadap SYL pada 22 November 2023. Dalam perkara tersebut penyidik menjeratnya dengan Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf B, atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 65 KUHP.

Firli sempat melawan penetapan tersangka tersebut dengan melayangkan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 24 November 2023 lalu. 

Dalam sidang praperadilan tersebut, Firli menghadirkan ahli hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra sebagai saksi meringankan. Dalam kesaksiannya Yusril menilai tidak ada barang bukti yang bisa dijadikan dasar adanya pemerasan. 

Hakim tunggal Imelda Herawati kemudian memutuskan gugatan praperadilan Firli tersebut tidak dapat diterima. Alasannya karena permohonan yang diajukan tidak berdasar.