Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengungkapkan sudah ada pembahasan di level pimpinan partai politik koalisi terkait rencana mundurnya Mahfud MD dari kursi jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) RI.
"Kalau (soal rencana) Prof Mahfud sebenarnya sudah ada pembahasan dengan Pak Ganjar, partai politik pengusung, PDIP, PPP, Perindo dan Hanura," kata Hasto ditemui awak media di Taman Budaya Yogyakarta (TBY), Rabu (24/1/2024) malam.
Disampaikan Hasto, sebenarnya sejak awal Mahfud ingin untuk memberikan keteladanan bagi semua. Terlebih dengan harapan dapat meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.
Dalam konteks ini, kata Hasto, dimana Mahfud mampu untuk membedakan urusan kampanye dan tugas negara. Termasuk tidak menggunakan fasilitas negara saat melakukan kampanye.
"Tetapi kemudian kita lihat keteladanan yang mau diwujudkan itu ternyata tidak berhasil dilakukan karena justru berbagai pihak malah menyalahgunakan kekuasaan yang seharusnya netral," terangnya.
Ia menyebut bahwa sebenarnya pembahasan terkait mundurnya Mahfud dari kabinet Jokowi itu sudah dibahas cukup lama. Sinyal rencana mundur itu pun bahkan, dituturkan Hasto, sudah dimunculkan Mahfud saat debat keempat Pilpres kemarin.
Kendati demikian pihaknya termasuk Mahfud diakui masih akan memperhitungkan sejumlah faktor ke depan. Salah satunya terkait pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut bahwa presiden-menteri boleh memihak dan berkampanye.
"Sudah, sudah dibahas lama. Hanya ya kan kita lihat kan, misalnya momentum tadi pagi dari pernyataan Pak Presiden juga kami perhitungkan sebagai salah faktor yang nantinya akan berpadu dengan faktor-faktor yang lain. Intinya Prof Mahfud betul-betul ingin menunjukkan bahwa kekuasaan itu untuk rakyat," tuturnya.
Dalam kesempatan ini Hasto mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi atas kepercayaan yang diberikan.
Baca Juga: Rekam Jejak Dukungan Politik Abdee Slank: Dulu Dukung Jokowi, Sekarang Junjung Ganjar Pranowo
"Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh bapak Presiden Jokowi, idealnya beliau masih bisa mengawal agar pemilu ini benar-benar jurdil tetapi ternyata berbagai bentuk intimidasi justru terjadi di depan mata," tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, Mahfud mengatakan sudah sejak lama berencana mengundurkan diri dari jabatan Menko Polhukam.
"Saya merencanakan mengundurkan diri sebenarnya sudah lama ketika akan mulai debat pertama," kata Mahfud Md, usai acara diskusi Tabrak Prof di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).
Kalau sudah tidak menjadi menteri, Mahfud merasa bisa lebih leluasa untuk membuka dan membaca data-data karena sudah tidak berada di pemerintahan.
"Saya dahulu diangkat oleh beliau dengan sangat terhormat, dengan penuh kepercayaan kepada beliau sebagai presiden rakyat," katanya.
"Dan saya harus mempersiapkan diri dengan baik-baik karena saya akan bersama calon presiden rakyat yang lain, namanya Pak Ganjar Pranowo," lanjutnya.
Pertimbangan kedua, selama menjadi cawapres tidak pernah sedikit pun menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye.
Mahfud menjawab bahwa dirinya akan mengundurkan diri sebagai Menko Polhukam menunggu waktu dan momentum yang tepat, serta akan dilakukan dengan baik-baik.
"Menunggu timing (mundur sebagai Menko Polhukam). Dengan rasa hormat kepada Presiden Jokowi, jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa," imbuh Mahfud.
Berita Terkait
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
Pilihan
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
-
Survei SMRC Juli 2026: Elektabilitas Prabowo Anjlok Drastis, Disalip Dedi Mulyadi
-
Malaysia Dikit Lagi Resmi Berstatus Negara Maju, Pendapatan Warga Rp 250 Juta per Tahun
Terkini
-
Jateng Jadi Basis Pelanggan Terbesar Indosat, Trafik Data Naik 10,4 Persen
-
DFSK E5 Plus Resmi Meluncur di GIIAS 2026 dengan Harga Spesial Mulai Rp479 Juta
-
Karhutla Hanguskan 40 Hektare Lahan di Palangka Raya
-
50 Persen Pengaduan di Jateng Isinya Sama: Perusahaan Nekat Tahan Ijazah Mantan Karyawan
-
BI Luncurkan Layanan Baru Penukaran Uang Rusak, Warga Sumsel Kini Punya Lebih Banyak Pilihan
-
Dicap Menteri Problematik, Menhut Raja Juli Dikecam Usai Prioritaskan Hutan untuk TNI
-
Tol Akses Patimban Capai 68 Persen, Pemerintah Kebut Konektivitas ke Pelabuhan Strategis Nasional
-
Metodologi Audit BPKP Dinilai Tak Konsisten, Pakar Desak Evaluasi Total
-
Ada Jejaring Kolektif, Pakar Ungkap Kekayaan Negara Bocor Puluhan Tahun ke Kantong Pribadi
-
Truk Hantam Motor Scoopy di Cileungsi, Penjaga Warung Madura Tutup Usia di Tempat?