Suara.com - Wakil Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie merespons santai melihat adanya gelombang kritikan dari civitas akademika terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Grace menilai kritikan tersebut sebagai konsekuensi dari sistem demokrasi. Sebab sebagai warga negara civitas akademika juga memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya.
"Demokrasi itu memang berisik inilah konsekuensi yang harus kita tanggung dan menurut kami nggak apa-apa para akademisi itu kan juga warga negara," kata Grace kepada wartawan, Rabu (7/2/2024).
Baca Juga:
Sudah Ditunggu Di Bandara Sejak Jam 3 Pagi, Anies Terharu Sambutan Masyarakat Manado
Ibu Kota Pindah ke Kaltim, Jokowi Tak Teruskan Cita-cita Soekarno, Ahok: Harusnya Kalteng
Ahok Bongkar Dalang Pemenjaraan Dirinya, Benarkah Sosok Ini?
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran tersebut juga menilai pendapat civitas akademika itu merupakan pandang pribadi bukan institusi. Terlebih beberapa di antaranya disebutnya merupakan pendukung salah satu pasangan capres-cawapres lain.
"Cukup disimak saja itu adalah pendapat pribadi bukan institusi dan mungkin mereka juga pendukung dari paslon lain sehingga punya opini yang demikian. Nggak apa-apa sah-sah saja," katanya.
Ramai-ramai Kritik Jokowi
Baca Juga: Apesnya Mahfud MD, Tiga Kali Kena Prank Presiden Jokowi, Terakhir Gara-gara Gibran Jadi Cawapres
Sebagaimana diketahui sejumlah civitas akademika di beberapa universitas ternama memberikan kritik terhadap sikap Presiden Jokowi di Pilpres 2024.
Kritikan tersebut pertama kali disampaikan civitas akademika dari Universitas Gadjah Mada (UGM) bertajuk Petisi Bulaksumur di Balairung UGM, Yogyakarta, Rabu (31/1/2024).
Petisi yang dibuat berdasarkan diskusi panjang ini dibacakan Guru Besar Fakultas Psikologi UGM, Prof Koentjoro. Di atas mimbar, Koentjoro yang ditemani sejumlah perwakilan guru besar menyampaikan sejumlah poin penting dalam petisi tersebut.
"Kami civitas akademika UGM menyampaikan keprihatinan yang mendalam terhadap tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat yang menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial," tutur Koentjoro.
Civitas akademika UGM, kata Koentjoro, juga menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Jokowi yang merupakan bagian dari keluarga besar alumni UGM.
Penyimpangan tersebut di antaranya berupa pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi (MK) berkaitan dengan keputusan batas usia capres-cawapres yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka putra sulung Presiden Jokowi sebagai cawapres Prabowo Subianto.
Berita Terkait
-
Jokowi Resmikan Tol di Sumatera Tanpa Menteri Basuki, Ke Mana Perginya Doi?
-
7 Tahun Lalu, Momen Jokowi Tiba-tiba Manyun Bilang Nggak Bakal Lindungi Ahok
-
Sri Mulyani Terus Dibujuk Untuk Mundur
-
JK Tantang Jokowi Daftar ke KPU Kalau Mau Kampanye Prabowo-Gibran
-
Apesnya Mahfud MD, Tiga Kali Kena Prank Presiden Jokowi, Terakhir Gara-gara Gibran Jadi Cawapres
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing