Suara.com - Pengacara kondang Tanah Air, Hotman Paris, membantah keras tudingan yang menyebutnya tengah berupaya menjadi komisaris atau menteri. Hotman menegaskan bahwa aktivitasnya yang kerap mengunggah konten berbau politik di media sosial tidak didasari ambisi politik.
"Seolah-olah saya memberikan bantuan hukum kepada lembaga pemerintah atau pun politikus untuk mencari jabatan. Ada yang menyindir, 'mau jadi komisaris ya?'" ujar Hotman, menanggapi sindiran yang mencuat di kolom komentar Instagramnya, Rabu (14/2/24).
Hotaman pun menegaskan tidak tertarik menajdi komisaris BUMN karena telah memiliki penghasilannya jauh lebih besar dari gaji menteri sekalipun.
"Penghasilan saya puluhan kali lipat besarnya dibanding dengan seorang presiden komisaris BUMN bahkan Pertamina kalah jauh sama saya. Saya salah satu pengacara paling sukses di negeri ini," katanya.
"Pendapatan saya puluhan kali dari gaji menteri," katanya lagi.
Hotman Paris menilai bahwa ketenarannya dalam dunia hukum sudah cukup untuk menjadikan dirinya terkenal. Ia menyoroti perbandingan popularitasnya dengan seorang menteri.
"Kalau jalan di mall dengan seorang menteri, coba lihat siapa yang lebih populer? Kepada siapa orang lebih banyak minta foto?," katanya.
Meski begitu, Hotman Paris mengakui bahwa dirinya bukan sosok dengan penghasilan terbanyak di negeri ini. Hotman Paris mengaku masih kalah dengan Presiden Joko Widodo.
"Saya hanya kalah sedikit sama pak Jokowi atau sama anak buahnya yang adalah klien saya," katanya dengan percaya diri.
Baca Juga: Prabowo-Gibran Menang di TPS 'Markas Menteri' Komplek Widya Chandra
Hotman menegaskan bahwa meskipun sering memposting konten politik, ia tidak tertarik dengan bidang politik. Aktivitasnya yang terus-menerus di media sosial dijelaskan sebagai upaya membagikan pengalamannya dalam membantu klien-klien besar setiap hari.
"Jadi saya tidak tertarik dengan bidang politik, terus kenapa Hotman posting melulu? Saya itu terima klien tiap hari. Tiap hari klien besar-besar. Tiap hari dapat duit. Makanya sesudah saya terkenal. Saya banyak menghabiskan waktu untuk bantu rakyat kecil," paparnya.
Berita Terkait
-
Prabowo-Gibran Menang di TPS 'Markas Menteri' Komplek Widya Chandra
-
Erick Thohir Sesalkan Adanya Black Campaign dari Pihak Asing
-
Tanggapi Film Dokumenter Dirty Vote, Erick Thohir: Itu Bagian Demokrasi, Asal Jangan Black Campaign
-
Pengaruh Simbol terhadap Politik: Sebuah Pandangan Semiotika dalam Pemilu
-
Erick Thohir Heran Kegiatan-kegiatan BUMN Disatroni Petugas Bawaslu
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- 30 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 28 September: Raih Hadiah Prime Icon, Skill Boost dan Gems Gratis
Pilihan
-
Here We Go! Jelang Lawan Timnas Indonesia: Arab Saudi Krisis, Irak Limbung
-
Berharap Pada Indra Sjafri: Modal Rekor 59% Kemenangan di Ajang Internasional
-
Penyumbang 30 Juta Ton Emisi Karbon, Bisakah Sepak Bola Jadi Penyelamat Bumi?
-
Muncul Tudingan Ada 'Agen' Dibalik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir, Siapa Dia?
-
BBM RI Dituding Mahal Dibandingkan Malaysia, Menkeu Purbaya Bongkar Harga Jual Pertamina
Terkini
-
Menteri Hukum Ultimatum PPP: Selesaikan Masalah Internal atau AD/ART Jadi Penentu
-
Satu Bulan Tragedi Affan Kurniawan: Lilin Menyala, Tuntutan Menggema di Benhil!
-
Polemik Relokasi Pedagang Pasar Burung Barito, DPRD DKI Surati Gubernur Pramono Anung
-
Siapa Ketum PPP yang Sah? Pemerintah akan Tentukan Pemenangnya
-
KPAI Minta Polri Terapkan Keadilan Restoratif untuk 13 Anak Tersangka Demonstrasi
-
Program Magang Fresh Graduate Berbayar Dibuka 15 Oktober, Bagaimana Cara Mendaftarnya?
-
DPR RI Kajian Mendalam Putusan MK soal Tapera, Kepesertaan Buruh Kini Sukarela
-
Setelah Kasih Nilai Merah, ICW Tagih Aksi Nyata dari Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum
-
DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun
-
DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun