Suara.com - Ahli tata negara Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan penyebab dirinya dipecat oleh Presiden Gus Dur. Awalnya ia sempat memuji sikap Presiden Soeharto yang lebih memilih mundur saat reformasi 1998.
Kemudian Yusril mengungkapkan alasannya mengapa dirinya dipecat Gus Dur. Peristiwanya bermula dari keinginan Gus Dur mengeluarkan dekrit di masa kepemimpinannya guna pembekuan DPR/MPR dengan mengembalikan kekuasaan pada rakyat.
"Kalau Gus Dur dipaksa juga (dipaksa mundur), tapi militer tidak di bawah kontrol Gus Dur," ujar Yusril saat menghadiri podcast Total Politik yang ditelisik Minggu (25/2/2024).
Yusril memastikan jika sikap mereformasi hukum berupa dekrit harus mendapatkan dukungan militer seperti halnya Soekarno yang dibantu Jenderal Nasution mengenai dekrit presiden tahun 1959.
"Demokrasi terpimpin tidak bisa terlaksana tanpa UU 45, Nasution pun jangan bermimpi TNI bisa masuk ke Pemerintahan," terang Yusril.
Diceritakan Yusril, pada sidang kabinet diterangkan jika tidak mungkin dekrit Presiden tanpa adanya dukungan militer. "Nah, itu hanya (dekrit) didukung militer," ujar Yusril yang sekaligus meminta Presiden keenam tersebut mundur jadi Presiden.
"Mohon pak Gus Dur tidak melanjutkan dekrit ini, lebih baik bapak Gus Mundur, ini baik bagi keluarga bapak, Gus Dur marah," aku Yusril.
Sikap menyampaikan permintaan Gus Dur mundur menyulut Yusril dipecat. "Benar besoknya saya dipecat," ucap Yusril terkekeh.
Dia pun mengkritik sikap Gus Dur yang ingin membubarkan DPR, ialah sikap kepemimpinan yang keliru.
Baca Juga: Yusril: Kecurangan Pemilu Bisa Diselesaikan di MK Bukan dengan Hak Angket
Berita Terkait
-
Prediksi Yusril Jika Kubu Ganjar dan AMIN Gugat Pilpres ke MK, Begini Jadinya
-
Yusril Ihza Mahendra: Hak Angket Tak Bisa Batalkan Hasil Pilpres!
-
Sudirman Said Sebut Cara Pikir Yusril Sesat soal Usulan Hak Angket Kubu Ganjar-Anies Picu Keributan
-
Yusril: Kecurangan Pemilu Bisa Diselesaikan di MK Bukan dengan Hak Angket
-
Yusril Minta Dugaan Pilpres Curang Bawa ke MK Bukan Angket, Said Didu: Jangan Anggap Kami Bodoh
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO