Suara.com - Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Baswalu) untuk memberi atensi dan tindak lanjut atas kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia. Jika tidak, maka DPP PPP akan meminta hal ini sebagai bagian yang termasuk dibongkar di hak angket pekan ini.
Hal tersebut ditegaskan Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy lewat akun Instagram pribadinya @romahurmuziy dilihat Suara.com, Senin (4/3/2024).
Menurut pria yang akrab disapa Romy, pola kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tidak wajar dan tidak masuk akal.
Beberapa lembaga survei, lanjut Romy, menilai bahwa kenaikan suara PSI tidak wajar. Karena berdasarkan perhitungan, ada beberapa tempat pemungutan suara (TPS) yang menunjukkan suara PSI mencapai 50 persen.
“Kalau ini tidak dikoreksi, DPP PPP akan meminta hal ini bagian yang termasuk dibongkar seterang-terangnya di hak angket pekan ini! Saya mohon atensi @kpu_ri dan @bawasluri secara terbuka dan tindak lanjutnya secara cepat dan seksama!” tulis Romahurmuziy dikutip Senin.
Romy mengatakan, suara PSI yang dipimpin anak Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, mendapat 3 persen atau 2.291.882 suara saat pengumpulan data 540.231 TPS dari total 823.236 TPS (65,62 persen). Pada saat bersamaan, suara PPP 3.037.760 atau 3,97 persen.
Kenaikan tersebut dinilai tidak wajar, karena PSI memperoleh 19.000 suara dari 110 TPS dalam waktu dua jam, berarti rata-rata 173 suara per TPS.
Mantan Ketua Umum PPP ini menegaskan bahwa jumlah suara per TPS hanya 300 suara, dan partisipasi pemilih rata-rata 75 persen. Adapun suara sah setiap TPS hanya 225 suara. Artinya, PSI menang 77 persen di 110 TPS.
Hal tersebut menurut Romy tidak masuk akal. Dia pun meminta KPU dan Bawaslu tidak menutup mata atas penyimpangan itu.
Baca Juga: Santuy, Jokowi Ogah Pusing Masalah Ganjar Ngotot Gulirkan Hak Angket: Itu Urusan DPR
“Mohon atensi KPU dan Bawaslu, operasi apa ini? Meminjam Bahasa Pak Jusuf Kalla, apakah ini operasi "sayang anak" lagi?” tulisnya.
Pembelaan PSI
Wakil Ketua Dewan Pembina DPP PSI, Grace Natalie, mengaku tak mau soal melejitnya suara partainya dalam real count KPU Pemilu 2024 dijadikan bahan giringan opini macam-macam.
Ia menegaskan, adanya penambahan suara PSI kekinian dianggap sebuah hal yang wajar.
"Yang tidak wajar adalah apabila ada pihak-pihak yang mencoba menggiring opini dengan mempertanyakan hal tersebut,” kata Grace dalam keterangan pers, Sabtu (2/3/2024).
Grace pun meminta semua pihak bisa bersikap adil dan proporsional dalam menilai. Ia tak mau justru muncuk opini yang menyesatkan publik.
Berita Terkait
-
Santuy, Jokowi Ogah Pusing Masalah Ganjar Ngotot Gulirkan Hak Angket: Itu Urusan DPR
-
Suara PSI Mendadak Tembus 3 Persen di Pemilu 2024, Jokowi Angkat Tangan
-
Dedi Mulyadi Bongkar Kelemahan Gus Miftah: Emang Berani Duakan Ning Astuti?
-
Sentil Meroketnya Suara Salah Satu Parpol, Ahmad Sahroni: Saya Mau Donk Tambahin Suaranya di Pileg
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Teheran Tutup Wilayah Udara Selama Prosesi Pemakaman Ali Khamenei
-
Pakar UGM: Wajar Publik Curiga Pengangkatan Komisaris BUMN karena Balas Jasa Politik
-
Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan
-
Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia
-
Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil
-
Minta Bantuan Dana Parpol Naik, ICW Tantang Partai Buka Laporan Keuangan
-
Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time
-
Vonis Seumur Hidup untuk Priyo, Eksekutor Keji yang Habisi 5 Nyawa di Indramayu
-
Korban Penyekapan 3 Tahun Bakal Jalani Operasi Bertahap, Begini Kondisinya Kini
-
Bayar Rp200 Ribu Sebulan Bisa Naik Transjakarta Setiap Hari? Begini Skemanya